Mangkir Tiga Kali, Kejari Perintahkan Penangkapan Pancasila

  • Bagikan

Pematang Siantar, BatakToday

Setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengutipan retribusi parkir tepi jalan Kota Pematangsiantar tahun 2015, pada 3 Maret 2016 lalu, Pancasila Sibarani sebagai Dirut CV Siantar Trans telah 3 kali mangkir ketika dipanggil untuk menjalani proses penyidikan di Kejaksaan Negeri Pematangsiantar. Oleh karenanya, Kejari Siantar akan melakukan upaya paksa menghadirkan tersangka untuk menjalani proses penyidikan, dengan diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan atas Pancasila Sibarani.

Hal ini dijelaskan Kasipidsus Kejari Siantar, Ondo MP Purba ketika dijumpai di kantornya, Rabu (25/5).

“Ini kan prosedur, Pancasila Sibarani sudah 3 kali kita panggil. Sampai hari Selasa 24/5/2016 dia tidak hadir juga. Tahapan selanjutnya adalah dengan menghadirkan tersangka secara paksa. Hari ini kita (Kejaksaan,-red.) sudah Surat Perintah Penangkapan atas Pancasila Sibarani “ terang Ondo.

Kasipidsus Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Ondo MP Purba, saat dimintai keterangannya, Pematangsiantar, Rabu 25/5/2016 (at/bataktoday)
Kasipidsus Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Ondo MP Purba, saat dimintai keterangannya, Pematangsiantar, Rabu 25/5/2016 (at/bataktoday)

Menurut Ondo, pihak pengacara Pancasila Sibarani pernah meminta penangguhan penahanan dan penjadwalan ulang pemanggilan sampai Kamis 9/6/2016. Alasan permintaan penagguhan, karena proses gugatan praperadilan atas penetapan Pancasila Sibarani sebagai tersangka sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dan upaya penyelesaian permasalahan antara CV Siantar Trans dengan Dishubkominfo Siantar sudah diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Namun Kejari Siantar menolak permohonan penangguhan tersebut.

Ondo menyebutkan, proses lain yang sedang berjalan tidak menjadi halangan untuk berjalannya proses penyidikan.

“Kedua proses tersebut bukan menjadi penghalang dan alasan untuk menunda penyidikan Pancasila Sibarani sebagai tersangka kasus korupsi,”

Kasipidsus Kejari Siantar ini menambahkan bahwa Undang-Undang mengamanatkan kasus tipikor menjadi prioritas dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan oleh pengadilan.

“Pada pasal 25 Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Tipikor, juga sudah diamanatkan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada sidang di pengadilan harus didahulukan dari perkara lain, guna penyelesaian secepatnya “ tegas Ondo .

Ditanya tentang kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengutipan retribusi parkir tepi jalan, yang diduga merugikan negara sebesar Rp1,1 milyar, Ondo menyebutkan kemungkinan itu.

“Mungkin, tergantung hasil penyidikan dan keterangan dari Pancasila. Dan tentunya harus dengan cukup bukti “ ujar Ondo mengakhiri. (AT)

Foto:

Direktur CV Siantar Trans, Pancasila Sibarani, tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengutipan retribusi parkir tepi jalan di Pematangsiantar tahun 2015, foto ini diambil di Pematangsiantar, Rabu 2/3/2016 (at/bataktoday)

  • Bagikan