KPK: Anggota DPRD Medan Kesulitan Mengisi LHKPN

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Dalam rangka evaluasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Senin (30/05/2016). Pasalnya, Hingga saat ini baru dua orang anggota DPRD Medan yang melaporkan hartanya.

Kedatangan tim diterima pimpinan DPRD Medan,  diantaranya Ketua Henry Jhon Hutagalung,  Iswanda Ramli, Burhanuddin Sitepu dan Ihwan Ritonga. Hadir juga sejumlah Ketua Fraksi dan alat kelengkapan DPRD Medan.

Henry Jhon Hutagalung mengungkapkan, kunjungan KPK ke DPRD Medan dalam rangka sosialisasi LHKPN sebagai tindak lanjut pertemuan DPRD sebelumnya di Jakarta.

“Kehadiran mereka terkait  LHKPN,” Jelas Henry.

Dikatakannya, dalam pertemuan ini dijelaskan pula soal pelaporan harta kekayaan seperti rumah, keluarga dan beberapa hal penting lainnya.

“Soal laporan kekayaan, rumah, keluarga dan lainnya,” jelasnya.

Saat ditanya apakah ada sanksi bila tidak melaporkan, politisi PDIP ini mengaku tidak ada.

“Tidak ada sanksinya,  tapi ini kewajiban bagi seluruh anggota DPRD,” jelasnya.

Ketua Tim Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK,  Benhardi Saragih mengakui rendahnya tingkat kepatuhan anggota DPRD dalam penyampaian LHKPN.

“Untuk kepatuhan sendiri sampai sekarang ini sangat jelek dan masih rendah. Dan dengan adanya ini, KPK mengharapkan kepatuhan LHKPN bisa meningkat,” katanya.

Hingga saat ini, imbuh Benhardi, di lingkungan DPRD Medan sendiri,  dari 50 anggota DPRD Medam baru 2 orang yang sudah menyampaikan LHKPN.

“Sampai saat ini baru ada dua yang melaporkan. Namun ada juga yang sudah melakukan pengisian dan kini masih di klarifikasi,” jelasnya.

Diakui Benhardi, selain dua orang yang sudah melaporkan, ada delapan yang dikembalikan.

“Ada delapan yang dikembalikan karena belum lengkap. Sampai sekarang yang menjadi hambatan masih seputar pengisian, dimana ada kesulitan bagi mereka,” katanya seraya menambahkan, pertemuan kali ini pihaknya kembali memberikan pemahaman terkait pelaporan LHKPN.

Sementara itu, ketika ditanya soal sanksi bagi anggota DPRD Medan yang tidak melaporkan LHKPN, Benhardi mengatakan anggota DPRD yang bersangkutan bisa dikenakan penundaan tunjangan perumahan.

“Yang saya baca kemarin dan sesuai dengan saran KPK adalah soal penundaan tunjangan perumahan anggota dewan,” jelasnya.

Diakuinya, kegiatam hari ini di DPRD Medan sebagai tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya dengan pimpinan DPRD di Jakarta.

“Ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya di Jakarta. Kalau tidak salah April, dimana pimpinan DPRD dan ibu Sekwan hadir,” ujar Benhardi.

Dikatakannya juga, dengan kegiatan ini diharapkan kepatuhan terkait pelaporan LHKPN bisa meningkat.

“Tentunya harapan kita pelaporan LHKPN bisa meningkat,” katanya. (AFR)

Ilustrasi (nasional.kompas.com)

  • Bagikan