Asrida: Abaikan Aspirasi Pedagang & Teken SK Kenaikan Retribusi, Jumsadi Kurang Ajar

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Sikap Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik yang telah menandatangani kenaikan retribusi pelayanan pasar Perusahaan Daereh Pasar Horas Jaya (PD PHJ) tanpa mempertimbangkan aspirasi pedagang tradisional mendapat kritik keras oleh anggota Komisi II DPRD Kota Pematangsiantar komisi, Asrida Sitohang.

Menurut Asrida, di saat para pedagang masih ribut menyampaikan aspirasinya menolak kenaikan retribusi, Pj Walikota Siantar Jumsadi Damanik telah kurang ajar dengan menandatangani kenaikan tarif retribusi PD PHJ.

“Komisi II sebagai mitra PD PHJ belum mengambil sikap mengenai kenaikan retribusi ini, tapi Pj Walikota Jumsadi Damanik telah menandatangani kenaikan retribusi disaat suasana masih ribut. Dia bukan walikota definitif,  jangan kalau sudah seperti ini keadaannya bola panas dilempar kepada kami DPRD,” pungkas Asrida di hadapan Aliansi Pedagang Tradisional saat rapat dengar pendapat (RDP), Selasa (31/5/2016).

Politisi Demokrat ini menegaskan, Komisi II tetap menolak keras kebijakan PD PHJ yang menaikkan retribusi. Dia mengutarakan sikap penolakan kenaikan retribusi akan dilakukan komisi II secara bertahap.

“Saat ini Komisi II masih dalam proses bekerja, kami berharap para pedagang tradisional sabar menunggu hasil kerja kami,” ujarnya disambut tepuk tangan perwakilan pedagang.

Senada, anggota Komisi II lainnya, Rini Silalahi, mengimbau agar para pedagang tradisional tidak membayar tarif retribusi sampai Komisi II tuntas mengambil sikap atas kenaikan retribusi PD PHJ.

Menanggapai Komisi II, salah satu perwakilan pedagang, Naek Sinaga mengapresiasi sikap tegas Komisi II. Ia berharap Komisi II secepatnya mengambil sikap mengenai kenaikan retribusi.

“Kami akan tunggu apa nantinya yang menjadi hasil kerja Komisi II dalam menyikapi kenaikan retribusi ini,” ungkap Naek. (em)

Foto: Anggota Komisi II Asrida Sitohang saat menyampaikan sikapnya atas tindakan Pj Walikota menandatangani surat keputusan kenaikan retribusi pelayanan pasar tanpa mempertimbangkan aspirasi pedagang pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Aliansi Pedagang Tradisional saat Rapat Dengar Pendapat, Selasa (31/5/2016). (bataktoday/em)

  • Bagikan