Langgar Kode Etik, Ketua Fraksi PDIP DPRD Humbahas Diadukan ke BKD

  • Bagikan

Dolok Sanggul, BatakToday –

Mengaku kerjakan proyek, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbang Hasundutan (Humbahas), Ramses Lumban Gaol diadukan ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Humbahas, Selasa (31/5/2016) kemarin. Selain ke BKD, Ketua Fraksi PDIP itu juga dilaporkan ke DPC PDIP Humbahas, DPD PDIP Provinsi, DPP PDIP di Jakarta dan aparat hukum.

Pengadu, Finantius Purba (60) didampingi rekannya Firman kepada BatakToday, Rabu (1/6/2016) di Dolok Sanggul mengatakan, pihaknya selaku warga Humbahas menduga Ketua Fraksi  PDIP DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol telah melakukan pelanggaran tata tertib (tatib) dan kode etik anggota DPRD yang tertuang dalam Perda Humbahas No 08 tahun 2015, khususnya pasal 11 ayat 3 yang mengatur bahwa hubungan dengan penyelenggara pemerintahan daerah tidak boleh dipergunakan untuk memperoleh sesuatu pekerjaan atau keuntungan tertentu.

Finantius menambahkan, pada pasal 400 ayat 2 undang-undang RI No 17 Tahun 2014 tentang MPR/DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dikatakan bahwa anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPRD.

Finantius menjelaskan, sesuai hasil investigasi di lapangan, Ramses Lumban Gaol telah terbukti melakukan pekerjaan proyek dari pemerintah TA 2016, yakni pekerjaan perkerasan jalan Dolok Nabolon, Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung.

“Kita sudah melakukan survei dan investigasi lapangan ke pihak-pihak terkait. Bahwa pekerjaan proyek itu ada ditampung dalam rencana pengadaan umum Pemkab Humbahas Tahun 2016. Demikian jug hasil konfirmasi dengan Ramses Lumban Gaol, diakui bahwa yang bersangkutan melakukan pekerjaan tersebut,” katanya.

Finantius mendesak pihak terkait segera melakukan pemeriksaan terhadap Ramses Lumban Gaol sesuai hukum yang berlaku.

“Kita akan mengawal dan menuntut tindak lanjut pengaduan kita ini. Jika tidak ditindaklanjuti pihak DPRD, maka pengaduan itu akan terus kita desak kepada aparat hukum,” tegasnya.

Terpisah, anggota BKD DPRD Humbahas Tulus Hutasoit saat dimintai tanggapannya mengaku belum menerima pengaduan atas dugaan pelanggaran tatib dank ode etik oleh anggota DPRD Ramses Lumban Gaol.

“Kita belum menerima pengaduan dimaksud berhubung saat ini kita perjalanan dinas di luar kota. Nanti akan segera kita pelajari dan ditindaklanjut,” jawab politisi NasDem itu.

Sementara, anggota DPRD Ramses Lumban Gaol saat dikonfirmasi wartawan via selulernya mengaku pasrah jika dirinya dilaporkan ke BKD, aparat hukum dan PDIP.

“Biarlah dilaporkan, nanti terungkap juga siapa yang benar,” ujar Ramses.

Disinggung apakah dirinya melakukan pekerjaan proyek dari pemerintah, anggota DPRD tiga periode ini membantah tuduhan tersebut. Dia mengatakan, pembukaan jalan di Dolok Nabolon Desa Sipituhuta murni bantuan pribadi kepada konstituen di daerah tersebut.

“Pekerjaan pembukaan jalan itu sudah saya lakukan bertahap sejak tahun lalu. Namun pekerjaan tersebut selalu disusul dengan perkerasan jalan dari pemerintah. Pekerjaan itu saya lakukan atas permohonan masyarakat setempat. Target saya, pembukaan jalan itu sepanjang 2 km sesuai dengan permintaan masyarakat,” pungkas Ramses.

Menurut Ramses, dengan keterbatasan alokasi dana dari pemerintah, tidak semua pembukaan jalan ditangani oleh pemerintah. Maka untuk mensiasati itu, dalam hal ini masyarakat perlu bergotong-royong. Namun karena budaya gotong-royong mulai ditinggalkan, maka Ramses berinisiatif membuka jalan dengan dana pribadi, dengan harapan pembukaan jalan tersebut diikuti dengan perkerasan jalan dari pemerintah. (FT)

Foto: Finantius Purba saat memberika keterangan kepada media, Rabu (1/6/2016). (bataktoday/ft)

  • Bagikan