Prof Posman Sibuea : “Saatnya Sumut Berdaulat di Bidang Pangan”

  • Bagikan

Medan, BatakToday

Pemerintan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) kini tengah mempersiapkan grand disain Kedaulatan Pangan, mendahului provinsi-provinsi lain di Indonesia yang masih membangun Ketahanan Pangan. Hal itu disampaikan Prof Posman Sibuea salah satu akademisi yang tergabung dalam Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Sumatera Utara menanggapi pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang mengatakan bahwa kekayaan alam Indonesia menjadi incaran dunia khususnya di bidang pangan.

“Kita yang ada di Sumut menyikapi hal itu untuk membuat grand disain kedaulatan pangan Sumut,” kata Posman yang juga Guru Besar Pangan Unika St Thomas Medan ini, Selasa (31/5/2016).

Kenapa ‘kedaulatan pangan’? Posman menyebutkan hal itu sejalan dengan pernyataan Henry Kissinger (politikus dari Amerika Serikat). Disebutkan, ‘kontrol minyak maka Anda akan kendalikan negara; kontrol pangan maka Anda akan mengendalikan rakyat (Control oil and you control the nations; control food and you control the people)’.

Menurutnya, pernyataan itu menyimpulkan keberadaan komoditas minyak dan pangan merupakan dua komoditas yang penting di dunia ini.

“Jadi kalau minyak dikuasai satu negara, bangsa-bangsa lain akan dikuasainya. Kalau satu pemerintahan menguasai rakyatnya, tidak akan ada gejolak sosial. Jadi untuk mengantisipasi itulah, maka yang dibangun bukan lagi ketahanan pangan. Tapi rakyat itu harus bisa menentukan sistem pangannya sendiri dan pemerintah mendukung dengan kebijakan-kebijakan mulai dari sarana prasarana, infrastruktur, serta pendukung lain untuk pembangunan kedaulatan pangan itu,” katanya.

Pangan merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Sesuai dengan UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan, jelas disebut bahwa pangan itu adalah Hak Azasi Manusia, dalam arti rakyat Indonesia. Urusan pangan adalah urusan wajib untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Itu sebabnya ada standar penilaian minimum untuk ketahanan pangan di Indonesia, sebagai jaminan cadangan pangan,” ujarnya.

Sustainable Development Summit pada MDGs (Millenium Development Goals) yang ditandangani Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Oktober 2015 menyatakan adanya komitmen tidak akan ada lagi angka kelaparan. Untuk menjamin itu, pemerintah harus membangun kedaulatan pangan lokal, pangan nusantara. Supaya setiap orang bisa mencapai pangan yang terdekat dengannya, bukan lagi diimpor. Karena pangan yang diimpor urusannya bukan lagi hanya pangan itu sendiri. Termasuk mengenai energi, berapa bahan bakar yang digunakan, berapa banyak pengangkutan yang dibutuhkan.

“Kalau sudah dibangun per wilayah, akan ada pergerakan ekonomi di sana, ada pertumbuhan income perkapita petani di sana, masyarakat lokal sejahtera. Tidak perlu ada impor dari daerah bahkan negara lain,” ujarnya.

Prof. Posman Sibuea (paling kanan) dalam lanjutan Rancangan Grand Disain Kedaulatan Pangan Pemprov Sumatera Utara, Garuda Plaza Hotel, Medan, Senin 31/5/2016 (fb posman sibuea)
Prof. Posman Sibuea (paling kanan) dalam lanjutan Rancangan Grand Disain Kedaulatan Pangan Pemprov Sumatera Utara, Garuda Plaza Hotel, Medan, Senin 31/5/2016 (fb posman sibuea)

Di Sumut, dalam waktu dekat grand disain kedaulatan pangan ini diharapkan akan dijadikan suatu peraturan daerah. Sehingga akan mengatur di dalamnya, bagaimana pemerintah menyiapkan anggaran untuk itu, dan pemerintah wajib menseriusi disain tersebut.

Ditekankannya, bahwa masalah ketahanan pangan sudah teratasi, sudah tahan. Seperti Singapura juga, meski tidak ada lahan pertaniannya tapi mereka sudah pada jenjang ketahanan pangan karena income perkapita penduduknya juga sudah jauh di atas Indonesia, mencapai US$40 ribu dolar per tahun.

Sementara itu, Ketua Forum Umum Kerjasama Rakyat Indonesia-Jepang Wilayah Tapanuli, Poltak Silitonga, mengatakan bahwa kelemahan sektor pertanian di Sumut adalah masih minimnya penerapan mekanisasi pertanian.

“Mekanisasi pertanian masih sangat minim, bahkan pada banyak tempat tidak diterapkan sama sekali. Pola pertanian kita masih konvensional, sangat ketinggalan,” katanya.

Menurutnya, seperti di kawasan Tapanuli masih banyak lahan pertanian yang kini justru ditinggalkan petani. Sebab, biaya untuk produksi pertanian tidak sebanding dengan hasil produksi yang diharapkan.

“Saat panen tiba, maka tidak ada jaminan bagi petani tentang harga yang layak, bahkan pasar yang mampu menampung seluruh produk pertanian,” kata Poltak.

Sehingga, jika pun ada indikasi untuk diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain, kondisinya akan semakin parah nantinya apabila terus berlanjut seperti saat ini. Kalaulah lahan produksi yang ada dikelola semuanya, tentu akan lebih mudah untuk menangkal serangan dari bangsa-bangsa lain. Dengan mengelolanya,  akan menjadi senjata ampuh melawan masuknya ‘penjajah’ sektor pangan nantinya. (AFR)

Foto:

Lanjutan Rancangan Grand Design Kedaulatan Pangan Pemprov Sumatera Utara 2015-2035, pada lanjutan Rancangan Grand Design Kedaulatan Pangan dengan Komisi B DPRD Sumut dan SKPD terkait., Garuda Plaza Hotel, Medan 31/5/2016 (fb posman sibuea)

  • Bagikan