Foranda Desak KPUD Siantar Jadwalkan Pilkada Tanggal 9 Juli

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Ratusan massa Forum Peduli Pilkada Siantar (Foranda) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor KPUD Pematangsiantar, Kamis (2/6/2016), mendesak pelaksanaan Pilkada Kota Pematangsiantar segera dilaksanakan.

Dalam orasinya, koordinator aksi Fransiskus Silalahi mendesak KPUD Pematangsiantar menghentikan dan mengabaikan proses peradilan yang cacat hukum  tentang Pilkada, dan segera melaksanakan Pilkada Kota Pematangsiantar.

“PTUN bukan lembaga yang berwenang menggelar persidangan sengketa pilkada, kenapa KPUD Siantar mematuhi putusan PTUN,” kata Fransiskus dengan nada keras.

Selain itu, Foranda juga mendesak Pj Walikota menjalankan tugas sebagai  fungsi pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan pilkada.  Foranda menganggap Pj Walikota Siantar, Jumsadi Damanik, tidak perduli terhadap pelaksanaan Pilkada Siantar.

“KPUD Pematangsiantar telah merampas hak rakyat Siantar dengan melakukan penundaan pilkada. Sudah jelas diatur dalam  UU No. 12 tahun 2003,  bahwa penundaan Pilkada hanya terjadi bilamana terjadi bencana alam dan huru-hara. Apa dasar KPUD membatalkan Pilkada Kota Pematangsiantar pada tangga 9 Desember 2015,” ucap Fransiskus sambil mendesak ketua KPUD Siantar, Mangasi Tua Purba keluar dari ruang kerjanya menemui pengunjukrasa.

Sekitar 15 menit berorasi, Ketua KPUD Pematangsiantar Mangasi Purba akhirnya keluar menemui massa. Dihadapan ratusan massa Foranda, Mangasi mengungkapkan proses tahapan pilkada yang tertunda saat ini hanya tinggal pemungutan suara. Dia mengutarakan, proses penundaaan pemungutan suara terjadi karena dalam mengambil sikap, KPUD Pematangsiantar hanya mematuhi kebijakan dari KPU pusat sebagai penanggungjawab akhir pelaksanaan pilkada.

Mangasi menjelaskan, sikap KPUD Pematangsiantar yang saat ini yang melakukan banding ke PT TUN bukan karena KPUD sedang gagah-gagahan, tapi untuk mendapatkan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan Pilkada Siantar agar kedepannya hasilnya tidak cacat hukum.

Draft nota kesepakatan pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Juli 2016 yang didesak massa Foranda untuk ditandatangani Ketua KPUD Pematangsiantar Mangasi Tua Purba. (bataktoday/em)
Draft nota kesepakatan pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Juli 2016 yang didesak massa Foranda untuk ditandatangani Ketua KPUD Pematangsiantar Mangasi Tua Purba. (bataktoday/em)

Karena penjelasan Mangasi tidak memastikan kapan pemungutan suara akan dilaksanakan, massa tidak puas dan Goklif Manurung, salah seorang pengunjuk rasa, membawa konsep nota kesepakatan pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Juli 2016.

“Kami mintakan agar ketua KPUD Siantar menandatangani nota kesepakatan ini agar pilkada digelar tanggal 9 Juli 2016,” ucap Goklif.

Namun Ketua KPUD Pematangsiantar Mangasi Purba dengan tegas menolak menandatangani nota kesepakatan tersebut, karena menurutnya tidak mempunyai payung hukum.

“KPUD Siantar hanya patuh pada proses hukum, maka saya nyatakan dengan tegas menolak menandatangani nota kesepakatan jadwal Pilkada Siantar ini tanggal 9 Juli 2016,” ujar Mangasi, sambil meminta izin meninggalkan massa.

Tidak puas dengan sikap Mangasi, massa mencoba menerobos masuk ke Kantor KPUD Pematangsiantar. Namun setelah pihak kepolisian menegaskan akan menangkap bila ada massa yang masuk ke Kantor KPUD Siantar, massa akhirnya mundur. Atas permintaan koordinator aksi Fransiskus Silalahi, massa akhirnya meninggalkan lokasi dengan tertib. (EM)

Foto: Ketua KPUD Pematangsiantar Mangasi Tua Purba saat memberikan penjelasan penundaan pilkada kepada massa Foranda di halaman Kantor KPUD jalan Porsea Pematangsiantar, Kamis (2/6/2016). (bataktoday/em)

  • Bagikan