BLH Siantar Akan Segera Tertibkan Penambang Galian C

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pematangsiantar), Jekson Gultom mengakui masih banyak penambang galian C liar atau tidak memenuhi perizinan yang lengkap.

Menurutnya, yang menjadi kendala BLH Siantar dalam penertiban galian C liar saat ini, karena BLH kota Siantar tidak mempunyai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

“Tapi setiap ada laporan camat terhadap adanya aktivitas galian C, BLH langsung turun  ke lapangan  melakukan pemeriksaaan izinnya,” kata Jekson Gultom saat dihubungi BatakToday, Kamis (16/6).

Dijelaskannya, bila ditemukan usaha galian C yang tidak lengkap perizinannya, BLH selalu memberitahukan kepada camat setempat, agar ditindaklanjuti dengan merekomendasikan  penertibannnya kepada Satpol PP.

Namun, Jekson menilai,  tidak ditertibkannya penambang galian C liar yang telah diberitahukan BLH sebelumnya, adalah menjadi kelalaian camat. Menurutnya, camat harus menyampaikan kepada Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah.

Jekson menegaskan, dalam waktu dekat BLH akan segera menertibkan penambang galian C liar yang dianggap perlahan-lahan merusak lingkungan hidup kota Siantar.

“Sudah banyak laporan masyarakat yang kami terima, itu meresahkan. Kita sudah data dimana saja penambang galian C liar yang harus ditertibkan dan ditindaklanjuti,” ujarnya.

Masalah maraknya galian C liar ini juga, telah dibahas dalan Rapat kerja di komisi III DPRD Pematangsiantar sebagai mitra kerja BLH. Komisi III juga telah melakukan inspeksi mendadak terhadap penambang galian C liar di kota Pematangsiantar.

Sahabat Lingkungan: Pemko Tidak Mengerti RTRW

Agustian Tarigan dari Sahabat Lingkungan Siantar-Simalungun, organisasi yang akhir-akhir ini ‘sangat’ aktif menangani isu lingkungan di Kota Siantar, memberi pendapat berbeda dengan Kepala BLH di atas, ketika BatakToday mengkonfirmasi pernnyataan Jekson Gultom tentang penertiban penambang galian C.

Menurutnya, tidak perlu dilakukan pemeriksaan izin terhadap penambang galian C yang beroperasi di kota Siantar, karena dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak terdapat peruntukan ruang untuk pertambangan.

“BLH tidak perlu repot melakukan pemeriksaan izin (maksudnya kelengkapan izin usaha galian C,-red.). Kepala BLH pernah buka Perda Nomor 7 tentang RTRW Kota Siantar, atau tidak? Jelas dalam RTRW 2012-2032, di kota ini tidak ada tempat yang peruntukannya untuk pertambangan, termasuk di dalamnya penambangan galian C,” ujarnya.

Ketika ditanyakan lebih jauh, Agustian menyebut agar pemerintah kota menutup seluruh usaha penambangan galian C.

“Pemerintah kota ini faham atau tidak makna dan tujuan ditetapkannya Perda tentang RTRW? Pemko Siantar yang menyusun rencana (maksudnya RTRW,-red.), lantas mendapat persetujuan dari DPRD. Kenyataannya, yang menyusun tidak mengerti sepenuhnya apa yang mereka rencanakan. Dan yang lebih konyol, itu Kepala BLH, tidak kompeten dia itu, orang lingkungan hidup harus mengerti RTRW, keduanya terkait satu sama lain,” demikian Agustian mengkritisi dengan keras. (EM)

Foto:

Salah satu usaha penambangan galian C, kawasan Tanjung Pinggir, Siantar Martoba, Kamis 16/6/2016 (bataktoday/em)

  • Bagikan