Kadissosnaker: Bekerja Satu Bulan, Buruh Berhak Dapat THR

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dissosnaker) Kota Pematangsiantar, Poltak Manurung mengatakan bahwa mereka telah melayangkan surat kepada semua perusahaan di kota Pematangsiantar supaya membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada pekerja atau buruh.

Dissosnaker telah menyurati perusahaan-perusahaan di Kota Siantar agar menjalankan Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan  (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan pekerja atau buruh.

Dia menegaskan sesuai Permenaker tersebut, ada peraturan, dimana Perusahaan juga harus memberikan THR bagi pekerja atau buruh yang baru bekerja minimal selama satu bulan.

Hal itu berlaku bagi pekerja atau buruh  yang memiliki hubungan kerja, termasuk yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“Khusus pekerja atau buruh dengan masa kerja minimal satu bulan, besaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dihitung secara proporsional sesuai dengan masa kerja,” kata Poltak saat dihubungi BatakToday via telepon seluler, Jumat (17/6).

Poltak juga mengingatkan, bahwa pengusaha yang terlambat membayarkan THR nantinya akan diberi sanksi denda sebesar 5  persen dari total THR sejak berakhirnya batas waktu kewajiban untuk membayar. Denda tersebut nantinya dikelola dan digunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama,

Selain denda, menurutnya, pengusaha yang terlambat membayarkan THR atau tidak membayarkan sama sekali juga akan dikenakan sanksi administratif, berdasarkan Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015, tentang pengupahan berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan usaha.

Teguran tertulis diberikan hanya satu kali kepada pengusaha, dan pengusaha yang bersangkutan dalam waktu tiga hari setelah menerima teguran, harus melakukan penyelesaian atas pelanggaran tersebut.

“Dalam melakukan pengawasan pembayaran THR pekerja atau buruh, Dissosnaker telah menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi perburuhan di Kota Pematangsiantar,” ujar Poltak mengakhiri. (EM)

Foto:

Kepala Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dissosnaker) Kota Pematangsiantar, Poltak Manurung (bataktoday/em)

  • Bagikan