Preseden Buruk, Pemko Siantar Dinilai Tidak Berani Bongkar Studio Hotel dan Restoran City

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Untuk membahas kebijakan Pemerintah Kota Pematangsiantar yang dinilai diskriminatif dan tanpa solusi dalam penegakan peraturan daerah terkait pembongkaran bangunan yang melanggar peraturan, Komisi I DPRD Kota Siantar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pemerintah kota dan warga DAS Sungai Toge-Jalan Nias, Senin (20/6),

Dalam RDP yang digelar di Ruang Komisi I DPRD Siantar ini, Pemko Siantar diwakili oleh Staf Ahli Pemerintahan Pardamean Silaen, Kakan Satpol PP Julham Situmorang, dan Camat Siantar Selatan Hasudungan Hutajulu. Sementara warga DAS Sungai Toge didampingi oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI).

Dalam penjelasannya, Suryani Tambunan warga DAS Toge mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan saat mendirikan bangunan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Toge. Namun diungkapkannya, mereka berani mendirikan bangunan itu setelah melihat banyak bangunan lain di kota Siantar yang melanggar peraturan tentang DAS.

Menanggapi hal yang disampaikan Suryani, Camat Siantar Selatan Hasudungan Hutajulu, menyebut bahwa pada tahun 2012 sudah pernah melayangkan surat kepada warga agar tidak membangun di DAS Toge, namun diabaikan. Sehingga akhirnya pemerintah kota melalui tim penegak peraturan daerah mengambil kebijakan untuk melakukan pembongkaran.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar dengan Pemko Pematangsiantar dan warga DAS Sungai Toge-Jalan Nias, di Ruang Komisi I DPRD Pematangsiantar, Senin 20/6/2016 (bataktoday/em)
Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kota Pematangsiantar dengan Pemko Pematangsiantar dan warga DAS Sungai Toge-Jalan Nias, di Ruang Komisi I DPRD Pematangsiantar, Senin 20/6/2016 (bataktoday/em)

Sebagai pendamping warga DAS Toge, Prima Banjarnahor dari PRD menilai pemerintah kota telah diskriminatif melakukan pembongkaran. Dia menyebutkan, seharusnya pemerintah kota melalukan pendekatan terlebih dahulu kepada rakyatnya sebelum melakukan pembongkaran.

Selain itu, dia juga khawatir kebijakan pemerintah kota yang hanya membongkar bangunan yang melanggar peraturan yang didirikan rakyat miskin, suatu saat akan menimbulkan konflik di kota Pematangsiantar.

“Bagaimana mau dibilang adil dalam menegakkan peraturan daerah, peresmian bangunan yang melanggar garis sempadan sungai saja didukung pemerintah kota,” ungkap Prima.

Hal senada juga dikatakan Fransiskus Silalahi dari SBSI, bahwa pemerintah kota tidak mempunyai tujuan yang pasti untuk penataan kota. Menurutnya masih banyak bangunan yang melanggar garis sempadan sungai, terutama milik pengusaha yang dijadikan sebagai tempat bisnis,  tapi  tidak dibongkar pemerintah kota.

“Ada sebuah bangunan milik pengusaha yang melanggar garis sempadan sungai,  terletak di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun yang baru diresmikan. Mengapa pemerintah kota melakukan pembiaran terhadap bangunan tersebut,  sementara bangunan milik  rakyat miskin yang susah cari makan, dibongkar begitu saja tanpa solusi,” ungkap Fransiskus.

Untuk menanggapi hal tersebut di atas, Ketua Komisi I, Nurlela Sikumbang mengatakan bahwa pada prinsipnya  DPRD mendukung pemerintah kota dalam menegakkan peraturan daerah, namun juga meminta pemerintah kota bersikap adil dalam melakukan pembongkaran.

“Kita akan merekomendasikan kepada pemerintah kota, solusi yang tepat bagi warga DAS Toge yang rumahnya dibongkar pemerintah kota,” ucapnya.

Staf Ahli Pemerintahan, Pardamean Silaen, yang mewakili Wali Kota, membantah bahwa pemerintah kota hanya berani membongkar bangunan milik rakyat miskin. Dia menegaskan pembongkaran bangunan yang melanggar garis sempadan sungai akan terus berlanjut. Namun pemerintah kota belum bisa memastikan solusi yang tepat bagi warga DAS Toge.

“Pemko Siantar akan menunggu apa  nantinya yang menjadi rekomendasi DPRD, untuk segera ditindaklanjuti,” sebut Pardamean.

Pemko Siantar Sudah Tegur Studio Hotel?

Studio Hotel dan Restoran City yang terletak di Jalan Parapat, tepian Sungai Bah Biak, Kelurahan Tong Marimbun, telah diresmikan pada hari Kamis (16/6/2016) yang lalu.

Dalam pemberitaan sebelumnya, berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) serta dokumen pendukung yang tidak terpisahkan dari izin tersebut, dalam pembangunan Studio Hotel dan Restoran City ditemukan pelanggaran terhadap Garis Sempadan Sungai (GSS) yang disyaratkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Baca berita terkait: SIMB Studio Hotel Bermasalah, BPPT Siantar Gunakan Istilah As Sungai

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi III DPRD Siantar dengan SKPD mitra kerjanya, pada Rabu 13/4/2016 yang lalu, sehubungan dengan bangunan yang akan difungsikan sebagai hotel dan tempat hiburan di tepi Sungai Bah Biak, Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, juga telah terungkap tentang pelanggaran terhadap Garis Sempadan Sungai.

Yang hadir untuk mewakili SKPD terkait dalam RDP tersebut adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Siantar, Esron Sinaga; Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarukim), diwakili sekretarisnya, Kurnia; dan Kakan Satpol PP Pematang Siantar Julham Situmorang.

Baca juga berita: Komisi III DPRD: “Pemko Siantar Harus Bongkar Bangunan yang Melewati Garis…

Hingga hari ini belum diketahui apakah Pemko Siantar telah memberikan teguran dan perintah kepada pemilik Studio Hotel untuk melakukan pembongkaran terhadap bagian bangunan yang melanggar peraturan tentang  Garis Sempadan Sungai. (EM/ajvg)

Foto: Studio Hotel dan Restoran City, Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Pematangsiantar, yang diresmikan Kamis 16/6/2016 (bataktoday/ajvg)

  • Bagikan