SaLing Laporkan Sekda Kota Siantar Atas Dugaan Pemalsuan Surat Tanah di Tanjung Pinggir

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Sahabat Lingkungan (SaLing) dengan sejumlah surat-surat yang dijadikan bukti, melaporkan Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Drs Donver Panggabean MSi ke Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pematangsiantar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pematangsiantar, atas dugaan tindak pidana penerbitan surat yang memuat keterangan palsu terkait penguasaan atas sebidang tanah di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Senin (20/6).

Dari fotokopi dokumen yang diterima BatakToday, dalam laporannya SaLing menyebutkan bahwa pada tanggal 3 Maret 2016, Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah bernomor 593/1576/III/2016, yang ditandatangani Drs Donver Panggabean MSi selaku Sekda Kota Pematangsiantar.

Surat tersebut menyatakan dan menerangkan bahwa sebidang tanah dengan luas 10.000 m2 yang akan dipergunakan sebagai lokasi Sekolah Luar Biasa telah terdaftar dalam buku asset Pemko Siantar.

Sekretariat Daerah Kota Siantar juga menerbitkan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan Nomor Objek Pajak atas bidang tanah tersebut.

Namun ketika SaLing mengkonfirmasi hal-hal di atas kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pematangsiantar, diperoleh informasi bahwa bidang tanah yang disebut, bagian dari tanah eks HGU PTPN III, ternyata belum terdaftar sebagai aset pemerintah kota.

DPPKAD Kota Siantar juga menyebutkan bahwa penetapan yang berkaitan dengan NJOP dan Nomor Objek Pajak untuk bumi dan bangunan bukan merupakan wewenang Sekretariat Daerah, melainkan wewenang DPPKAD.

Dengan demikian SaLing menyimpulkan bahwa surat-surat yang ditandatangani Donver, yang menggunakan logo dan stempel Pemko Pematangsiantar, diduga sebagai penyalahgunaan wewenang, dan di dalam surat-surat yang diterbitkan Donver memberikan keterangan palsu.

SaLing juga menyebutkan surat-surat yang telah diterbitkan tersebut merupakan produk administrasi pemerintahan kota dengan kategori palsu.

Pada akhir kesimpulannya SaLing menyebutkan adanya potensi timbulnya kerugian negara atas penerbitan surat-surat tersebut, dan dinilai sebagai perbuatan melawan hukum.

SaLing dalam laporannya kepada Polresta Siantar dan Kejari Siantar meminta agar dilakukan pemanggilan kepada Donver Panggabean untuk proses penyelidikan hukum terkait laporan pengaduan awal yang mereka sampaikan.

Sekretaris Sahabat Lingkungan (SaLing) Agustian Tarigan kepada BatakToday, menyebutkan bahwa tembusan laporan yang juga sebagai pengaduan awal atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Donver, hingga Senin (20/6) petang telah disampaikan ke Walikota Siantar, Ketua DPRD, Kepala DPPKAD dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pematangsiantar.

Saat ditanyakan rencana SaLing selanjutnya, Agustian mengatakan sedang melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan berbagai pihak.

“Untuk mengawal dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Sekda (maksudanya Donver Panggabean,-red.), kita sedang melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan berbagai pihak,” ujar Agustian. (ajvg)

Foto:

Sekretaris Sahabat Lingkungan (SaLing) Agustian Tarigan, saat memberikan keterangan tentang laporan pengaduan SaLing atas dugaan pelanggaran hukum oleh Sekda Kota Pematangsiantar, Senin 20/6/2016 (bataktoday/ajvg)

  • Bagikan