PRD Bakal Ajukan Gugatan Class Action atas Penggusaran Pemukim DAS Toge Siantar

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday –

Penggusuran paksa terhadap warga pemukim di Daerah Aliran Sungai (DAS) Toge Jalan Nias diduga sarat pelanggaran hukum, Partai Rakyat Demokratik (PRD) bersama Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) dan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) sebagai pendamping warga berencana mengajukan  gugatan class action terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

“Kita sekarang sedang dalam proses persiapan mengajukan gugatan,” ujar  Sekretaris PRD Sumatera Utara Parluhutan Prima Banjarnahor saat dihubungi  BatakToday via seluler, Kamis (23/6/2016).

Menurut Prima, berdasarkan observasi dalam pelaksanaan penggusuran paksa, Pemko Siantar dinilai melanggar Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Salah satu bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) di  Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematangsiantar. (em/bataktoday)
Salah satu bangunan yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) di Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematangsiantar. (em/bataktoday)

Kemudian, penggusuran paksa juga dinilai melanggar Pasal 40 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Lebih lanjut, Prima menilai penggusuran juga telah melanggar Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya (Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya) yang mengatur bahwa Negara mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak bagi keluarganya, termasuk cukup pangan, sandang dan papan yang layak, dan atas perbaikan kondisi yang berkelanjutan.

Menurut Prima, Penjabat Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik diduga kuat telah melakukan maladminsitrasi, yaitu tindakan perbuatan melawan hukum pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materil atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan. Seharusnya sebagai penyelengggaran pelayanan public, Pj Walikota harus mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesionalitas, partisipatif, persamaan perlakuan, tidak diskriminatif, keterbukaan, dan akuntabilitas.

“Artinya kalau Pemko Pematangsiantar serius ingin menegakkan peraturan, jangan tebang pilih, semua bangunan yang melanggar DAS harus dibongkar,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Tim Penegakan Perda Kota Pematangsiantar telah melakukan tiga kali penggusuran paksa terhadap pemukim di DAS Toge Jalan Nias Pematangsiantar. Banyak pihak menilai, penertiban yang dilakukan Pemko Pematangsiantar sangat diskriminatif, tidak berkeadilan dan tidak menerapkan skala prioritas, karena banyak pelanggaran yang lebih masif oleh pada  bangunan milik pengusaha yang hingga saat ini tidak ditertibkan (baca juga: https://bataktoday.com/massa-prt-walikota-siantar-hanya-berani-membongkar-bangunan-rakyat-miskin). (EM)

  • Bagikan