Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Pelapor Ajukan Saksi-Saksi ke BK DPRD Humbahas

  • Bagikan

Humbahas, Bataktoday

Finantius Purba dan Firman Lumban Tobing melayangkan surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan berisikan permintaan pemangilan terhadap saksi-saksi dan ahli untuk dimintai keterangan, sehubungan dengan dugaan pelanggaran  Tata tertib dan Kode Etik  DPRD Humbahas oleh anggotanya, Ramses Lumban Gaol, Selasa (21/6).

“Menyikapi proses pemeriksaan terhadap kami sebagai pengadu, dalam persidangan Badan Kehormatan (BK) Senin (13/6) yang lalu, maka sesuai peraturan, untuk mendapatkan alat bukti yang menguatkan adanya pelanggaran Tata tertib dan Kode Etik, BK DPRD Humbahas akan memanggil dan meminta keterangan dari saksi-saksi dan keterangan ahli,” demikian disampaikan Finantius Purba kepada Bataktoday Rabu (22/6), di Doloksanggul.

Diterangkannya juga, saksi-saksi dan keterangan ahli yang dimaksud adalah redaksi media yang menyiarkan pengakuan teradu, Ramses Lumban Gaol, atas pekerjaan paket Proyek di Dinas Tarukim P-APBD 2015 dan pekerjaan pembukaan jalan di lokasi kegiatan yang telah masuk dalam APBD 2016 Dinas Kimpraswil Humbahas.

Kemudian,  Hariono Lumban Gaol selaku Kepala Desa Sipituhuta, dan pihak Bank Sumut terkait pencairan dana paket proyek perkerasan di Dinas Tarukim P-APBD 2015 yang lalu.

Pihak lain yang akan dipanggil sebagai saksi, Mangapul Sihombing, Pemimpin Redaksi surat kabar mingguan yang memuat pemberitaan tentang laporan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Tatib dan Kode Etik oleh Ramses.

Dan yang terakhir, untuk keterangan ahli, anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan periode 2009–2014, Henri Sihombing Amd.

(Baca juga berita Langgar Kode Etik, Ketua Fraksi PDIP DPRD Humbahas Diadukan ke BKD dan Massa AP2RH Desak Pemecatan Ketua Fraksi PDIP DPRD Humbahas )

Finantius meyakini melalui pemanggilan terhadap pihak-pihak terebut di atas, BK DPRD Humbahas akan memperoleh cukup bukti untuk merekomendasikan atau memutuskan sanksi untuk terol.

“Namun terlepas dari itu, kami senantiasa berharap kiranya para anggota DPRD yang saat ini berperan sebagai pemutus dalam Persidangan Badan Kehormatan Dewan benar-benar berkomitmen dan menjunjung tinggi kebenaran,” tukas Finantius.

Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Manaek Hutasoit yang dikonfirmasi Bataktoday, Rabu (22/6)  via selular, mengaku telah menerima surat tersebut.

“Surat yang disampaikan pengadu telah kami terima. Dan itu sudah kita teruskan ke BK DPRD untuk segera menindak lanjuti dan memberikan jawaban atas surat dimaksud. Yang jelas selaku pimpinan DPRD saya telah mempertanyakan sikap BK DPRD atas surat tersebut. Dan keterangan yang disampaikan BK DPRD menyebutkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan permintaan tersebut,” jawabnya.

Dilanjutkannya lagi, bahwa sesuai laporan yang diterima, BK DPRD saat ini sedang melakukan konsultasi ke level yang lebih tinggi terhadap objek persoalan sidang yang mereka pimpin saat ini.

“Untuk itu, mari kita serahkan sepenuhnya kepada BK DPRD Humbahas. Saya yakin, mereka pasti profesional “ tandasnya.

Terpisah, salah seorang praktisi hukum sekaligus pengacara, putra Dolok Sanggul yang berdomisili di Ibukota, Robert Lumban Tobing SH, ketika dimintai tanggapannya tentang dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik ini, mengatakan bahwa semua tatacara bersikap hingga proses persidangan sudah diatur dan disepakati bersama melalui sidang paripurna yang digelar anggota DPRD itu sendiri.

“Dan yang paling penting, pada konteks persoalan ini, BK DPRD Humbahas telah mengakui telah menerima kesaksian dari pihak Dinas Kimpraswil Humbahas. Dari kacamata hukumnya, pernyataan atau kesaksian yang disampaikan dinas terkait sudah menguatkan pengaduan. Titik lokasi pekerjaan atau kegiatan yang saat ini dilakukan oleh teradu, sebagaimana diakuinya dalam siaran pers bahwa yang bersangkutan, adalah titik lokasi yang sama dengan daftar rencana kegiatan Dinas Kimpraswil APBD 2016. Logikanya, yang bersangkutan semestinya telah mengetahui bahwa lokasi yang ia kerjakan dengan alibi dana sendiri telah ada dalam Musrembang Desa, Kecamatan, dan Kabupaten, serta dibahas dalam rapat Banggar dan KUA PPAS,” jelasnya. (FT)

Foto:

Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Manaek Hutasoit (doc.smart news)

  • Bagikan