Ketua DPP Partai Nasdem: Hak Pilih Masyarakat Siantar Tak Boleh Diabaikan

  • Bagikan

Medan, BatakToday –

Enam bulan sudah sengketa Pemilihan Kepala  Daerah (Pilkada) Kota Pematangsiantar, belum ada titik terang.  Sekaitan itu, Partai Nasdem terus mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian khusus dan mengawasi proses peradilan sengketa Pilkada Kota Pematangsiantar.

Desakan ini disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Koordinator Nasdem Wilayah Sumatera Utara, Martin Manurung. Menurutnya, pemerintah wajib memperhatikan kondisi Pilkada Siantar yang belum terealisasi hingga sekarang. Partai Nasdem tak mau nasib warga Pematangsiantar terkatung-katung karena tidak memiliki kepala daerah definitif.

“Hak masyarakat Kota Siantar tidak boleh diabaikan untuk memiliki calon Walikota. Nasdem meminta Presiden memberikan perhatian,” ujar Martin, Senin (4/7/2016).

Tak hanya persoalan sengketa, dirinya juga mengkritisi permasalahan Pilkada Siantar yang masuk ke ranah peradilan, baik ditingkat PTUN, PTTUN, dan saat ini menanti putusan dari Mahkamah Agung. Sengketa seperti itu, menurutnya tak perlu menempuh jalur hukum jika seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini penyelenggara pilkada menjalankan seluruh kewenangannya dengan baik.

“Kenapa PTUN bisa menangani sengketa pilkada? sudah jelas tidak ada landasan hukumnya. Ini membuat proses hukum berlarut-larut. Saya rasa tidak salah jika KPK dan Komisi Yudisial ikut mengamati proses hukum terkait Pilkada Siantar ini,” katanya.

Persoalan Pilkada Pematangsiantar masuk ke Mahkamah Agung karena KPU Pematang Siantar mengajukan kasasi atas putusan PTTUN Medan yang memenangkan gugatan Surfenov Sirait-Parlin Sinaga yang dinyatakan tetap berhak ikut sebagai peserta Pilkada Siantar yang seyogyanya digelar 2015 lalu. Martin mengatakan, hal tersebut sesuatu yang wajar mengingat KPU Pematang Siantar bisa dinyatakan tidak konsisten jika langsung menerima putusan PTTUN. Sebab, sebelumnya mereka sudah menyatakan pasangan Survenof-Parlin Sinaga tidak memenuhi syarat sebagai peserta pilkada.

Menurut Martin, MA harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

“Disini integritas dan kredibilitas peradilan itu diuji. Apakah MA memiliki keinginan untuk melaksanakan aturan dan hukum sesuai dengan PKPU Nomor 9 dan 12 tahun 2015?,” pungkasnya.

Martin memastikan, Partai Nasdem akan berupaya secara konsisten untuk menyuarakan soal kepastian jadwal pelaksanaan Pilkada Siantar. Pihaknya memandang persoalan hak politik masyarakat tidak boleh diabaikan.

“Hak politik warga Pematangsiantar ini sama dengan hak politik warga kota besar lainnya. Kalau ada hal yang tidak objektif, maka kami akan melakukan upaya-upaya yang ada. Proses di MA juga akan mendapat perhatian bagi Partai Nasdem,” tandasnya.(AFR)

Foto: Ketua DPP Partai Nasdem sekaligus Koordinator Nasdem Wilayah Sumatera Utara, Martin Manurung. (martinmanurung.id)

  • Bagikan