Rony Situmorang Dukung “Zero Tolerance Pollution” Danau Toba

  • Bagikan

Medan, BatakToday

Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat, Rony Reynaldo Situmorang, mendukung pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan zero tolerance untuk polusi di Danau Toba.

Niatan Luhut ini disampaikannya pada acara penutupan festival paduan suara bertaraf internasional yang bertajuk 1st North Sumatera International Choir Competition 2016 di Open Stage Parapat, Sabtu (23/7).

Menurut Rony, langkah awal zero tolerance pollution di Danau Toba juga sudah dilakukan oleh Bupati Simalungun JR. Saragih, dengan mensosialisasikan, menghimbau dan memberikan batasan waktu hingga akhir tahun ini pada para pengusaha kerambah ikan untuk segera menutup aktivitasnya.

“Selain pengusaha keramba jaring apung ikan, saya juga merasa harus ada pengawasan lebih khusus untuk usaha-usaha lain yang juga berefek negatif bagi kualitas air Danau Toba, yang juga harus ditutup dan dicabut izin usahanya, seperti usaha peternakan yang tidak mampu mengolah limbah kotoran ternaknya, bahkan sengaja membuang limbah kotoran ternaknya ke Danau Toba,” tutur politisi Partai Demokrat ini pada Minggu (24/7/2016).

Rony menambahkan bahwa dirinya bukan anti pada investasi.

“Tapi kita harus anti kepada dunia usaha yang tidak mendukung kelestarian lingkungan dan kualitas air Danau Toba,” tegasnya.

Menutup dan mencabut izin usaha ini hanya berlaku untuk pengusaha yang tidak mau menjaga kelestarian lingkungan, katanya. Bagi dunia usaha yang mau mendukung dan menjaga kebersihan air danau toba, kelestarian lingkungan dan keaneka-ragaman hayati, harus kita dukung dan disediakan tempat/lokasi lain (relokasi) untuk meneruskan usahanya.

“Kita merindukan air Danau Toba yang ‘berwarna biru’ dan rasanya segar, bebas dari endapan residu pakan ikan yang berpuluh tahun ditebar dengan sangat banyak dan massive, akhirnya mengendap di dasar danau dan menimbulkan bau. Kita merindukan anak-anak kecil yang berenang lalu berlomba menyelam, tanpa khawatir badannya kemudian gatal-gatal, mengejar uang logam yang dilemparkan penumpang sewaktu kapal ferry mau berlayar menuju ke Samosir,” ungkapnya.

Selain sejumlah perusahaan yang beraktifitas di air danau Toba, Luhut Panjaitan juga mengeluarkan statement “harus dibersihkan” dari keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang berusaha di atas lahan di sekeliling danau Toba.

Rony sangat mengapresiasi statement Luhut.

“Penggunaan kata harus dibersihkan yang beliau gunakan dalam pidatonya, saya tangkap maknanya tegas, jelas dan tak bisa ditawar lagi. Bagi saya, tidak ada tawar menawar lain, izin konsesi HPH PT. TPL harus dicabut,” ujarnya.

Sekretaris Komisi A/Hukum DPRD Sumut ini mengajak semua stake-holder bergerak bersama dan bersuara bermohon ke Menhut untuk meninjau ulang dan mencabut HPH PT. TPL.

“Untuk apa keberadaan TPL di Sumut dipertahankan jika masyarakat tertindas, kearifan lokal tergadai, keasrian dan kelestarian hutan kita tergadaikan. Penebangan kayu alam dan tanaman endemik di wilayah masyarakat adat mengakibatkan konflik sosial dan keresahan bagi anak bangsa yang sudah terlebih dahulu tinggal di sana jauh sebelum TPL datang,” terangnya.

Kata Rony, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam indikator kriteria sosialnya jelas mengamanatkan menyertakan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara adil dan setara dalam pengelolaan kawasan hutan.

“Bagaimana mungkin terwujud syarat kata “menyertakan” di atas, jika persawahan tradisional masyarakat yang menjadi satu-satunya sumber pangan untuk mengisi perut bagi masyarakat pun harus mengalah dengan datangnya TPL?,” tanyanya.

Walaupun mereka melakukan replanting, sambungnya, bagaimanapun juga penebangan pohon yang sudah berumur ratusan tahun pasti berdampak negatif pada keasrian dan keindahan jajaran perbukitan bukit seribu yang 10 tahun lalu masih tampak “hijau”. Belum lagi pohon kemenyan yang bernilai jual tinggi, land-mark dan ciri khas Sumut, serta selama ini menjadi salah satu sarana income pendapatan bagi masyarakat kecil pedesaan kini hampir hilang dan punah. Hutan kemenyan -yang merupakan tanaman endemik- banyak di daerah Humbahas, berdiri di hulu dan menjadi vegetasi alami menopang terjaganya DAS yang mengalir ke Danau Toba.

“Saya yakini hutan yang ditebangi juga berdampak negatif terhadap air dan tanah yang mengakibatkan peningkatan erosi, debit dan kualitas air sungai yang cenderung menurun tidak menentu, mungkin saja sudah ada sungai yang dulu aliran airnya deras, saat ini tinggal tersisa tanah kering, bahkan mungkin saja banjir dan longsor yang pernah terjadi di Samosir dan Tarabintang merupakan dampak dari hutan yang sudah ditebangi,” tuturnya lagi. (Afr)

Foto:

Anggota Komisi A/Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Povinsi Sumatera Utara, Rony Reynaldo Situmorang (ist)

  • Bagikan