Fraksi Gerindra Minta Pj Walikota Monitor Kasus Dugaan Korupsi PD PAUS

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pematangsiantar, Oberlin Malau menegaskan dalam pemandangan umum fraksinya terhadap pengantar nota keuangan atas Rancangan Umum Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kota Pematangsiantar TA 2015, agar Pj Walikota Pematangsiantar, Jumsadi Damanik memonitor perkembangan Kasus Dugaan Korupsi di PD Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) yang sedang dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Siantar.

“Fraksi Gerindra ingin tau, sejauh mana perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh PD PAUS, yang sedang dalam tahap penyidikan oleh Kejari Siantar. Hubungannya, karena suntikan modal untuk PD PAUS ada termasuk dalam APBD 2015,” ucap Oberlin, kepada BatakToday, Kamis (4/8/2016) usai rapat paripurna berlangsung.

Lalu Oberlin menyebutkan lagi, fraksi Gerindra juga mengkritisi belum tuntasnya pengembalian panjar kepada para pembeli kios Pasar Melanthon Siregar yang program pembangunannya gagal pada tahun 2015 lalu.

“Kita menyesalkan belum tuntasnya pengembalian panjar pembelian kios pasar Melanthon Siregar yang gagal program pembangunannya. Bagaimana kita tidak malu, sebuah perusahaan daerah sampai gagal mengembalikan uang masyarakat yang tadinya mau membeli kios. Kadang masyarakat ‘kan tahunya pemerintah. Dampaknya kan sampai juga ke DPRD, tidak bisa tidak. Sampai sempat timbul tindakan berbau anarkis akibat kekecewaan anggota masyarakat yang terlanjur membayarkan panjar pembelian kios. Malu juga lah kita anggota dewan ini, seolah-olah kita semua tidak melakukan pengawasan,” sebut Oberlin, yang sempat diminta untuk pindah dari kota Siantar oleh walikota lama, karena getol mengkritisi pada masa awal berdirinya PD PAUS.

Fraksi Gerindra juga mengkritisi penerimaan sekitar 200 orang karyawan baru, yang dilakukan oleh PD PAUS.

“Menurut pandangan kami, perekrutan karyawan yang dilakukan PD PAUS bukan suatu kebijakan yang tepat. Kalau merekrut sampai sekitar 200 orangan begitu, sementara lebih banyak tidak diberdayakan, hanya ‘sekedar’ terdaftar sebagai karyawan, itu sudah tidak efektif dan tidak efisien. Parahnya lagi, karyawan tidak digaji berbulan-bulan. Itu sekarang, ada empat mantan karyawannya yang mengadu ke Dinas Tenaga Kerja, karena gajinya belum dibayar. Saya dengar gajinya sampai 9 bulan tidak dibayar,” sebutnya.

Menyikapi persoalan ini, fraksi Gerindra meminta kepada Pj Walikota supaya segera turun tangan menyelesaikan persoalan di PD PAUS. Mereka berpendapat, bila ingin profesional, maka PD PAUS harus membenahi manajemen dan menjaga nama baik perusahaan tersebut.

“Tadi sudah dibacakan penjelasannya, kita (Fraksi Gerindra) masih akan membahas lagi, apa nanti yang menjadi jawaban pemerintah kota, terkait persoalan di PD PAUS ini,” ucap Oberlin.

Fraksi Gerindra juga menilai PD PAUS tidak dikelola sebagai sebuah usaha yang menghasilkan produk barang atau jasa secara nyata. Fraksi ini menggambarkan PD PAUS hanya sebagai sebuah “biro jasa”.

“Coba wartawan cari tahu, apa kegiatan yang dioperasikan langsung oleh PD PAUS. Coba sebutkan produknya, barang atau jasa apa yang mereka hasilkan berapa tahun ini? Kalau hanya mengharapkan kemungkinan mendapat keuntungan dari kerjasama dengan pihak lain, itu namanya “biro jasa”. Kalau mau berpikir logis, tanpa rencana bisnis yang matang dan jelas, Pemko Siantar tidak perlu menyuntikkan modal hingga sebesar sekarang ini, dan bahkan dalam Perda tentang penyertaan modal Pemko ke PD PAUS, itu dianggarkan hingga beberapa tahun ke depan. Tentu sudah saatnya juga Perda itu dievaluasi,” sebutnya.

Dalam pembicaraan lebih lanjut lagi, Ketua Fraksi Gerindra ini memberikan gambaran apa yang diperlukan sebuah usaha jika hanya berperan setara biro jasa.

“Kalau cuma jadi biro jasa, cukup berikan modal untuk biaya operasional kantor, dan satu unit bangunan skala kecil, ditambah cadangan dana untuk bayar gaji manajemen dan karyawan untuk beberapa bulan, atau katakanlah setahun, sampai dapat menghasilkan. Tentu dengan catatan juga, jumlah karyawan janganlah sampai 200 orangan begitu,” sebut Oberlin memberikan gambaran.

Ditambahkan Oberlin lagi, tanpa ada rencana usaha atau business plan yang matang, Pemko terlalu gegabah menyuntikkan modal dan menyerahkan aset sebesar yang telah dilakukan hingga saat ini.

“Pertama dulu, perusahaan harus memiliki rencana usaha atau bahasa manajemennya business plan, yang matang dan penuh perkiraan. Suntikan modal sebesar apa pun kalau tidak direncanakan dengan benar, akan beresiko tinggi untuk gagal usaha. Sekarang perlu dipertanyakan, bagaimana rencana usaha yang dibuat PD PAUS. Layak tidak pemko menyertakan modalnya di sana, baik dalam bentuk suntikan modal maupun penyerahan aset. Pj Walikota seharusnya kembali dulu ke sana, dia kan masuk di tengah jalan. Tinjau kembali rencana usaha PD PAUS. Jangan nanti dukungan keuangan atau permodalan yang diberikan jadi sia-sia. Perlu diperhatikan gejala-gejala yang ada,” ujar Oberlin lebih jauh.

Penyerahan aset kepada PD PAUS, yang menurutnya setara dengan penyertaan modal, begitu besar nilainya. Namun, hingga memasuki tahun ketiga, belum terlihat gejala adanya hasil keuntungan yang akan disumbangkan PD PAUS sebagai sumber PAD untuk pemko Siantar.

“Jadi begini, kalau disebut sebagai suatu usaha atau program usaha, itu dikerjakan tahap demi tahap. Dan semua uang atau modal yang dihabiskan setidaknya berbanding lurus dengan pencapaian atau progres usaha itu. Jika memang PD PAUS punya rencana usaha yang benar, tentu ada juga rencana arus kas atau cash-flow yang beriring dengan rencana kerja perusahaanKita mau tahu juga, apa yang sudah dicapai PD PAUS dengan modal yang sudah digunakan hingga saat ini, dan proyeksinya kapan akan balik modal, atau kapan akan mulai memberikan keuntungan dari modal yang digunakan. Kapan bisa menyumbangkan PAD? Ada yang bisa menjawab itu sekarang, tentunya dengan angka-angka, kan harus akuntabel. Kalau pencapaian minim, sementara biaya maksimum, tentu ada yang tak beres. Harus diketahui apa masalah sebenarnya, itu tugas Badan Pengawas dan Walikota sebagai wakil pemilik harus tahu itu,” sebut Oberlin lebih mendalam.

Akhirnya Oberlin menyebutkan perlunya dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap keadaan PD PAUS saat ini, karena menyangkut juga kepada keuangan daerah kota Pematangsiantar.

“PD PAUS itu perusahaan daerah, yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Tapi tetap terkait, modalnya dari APBD, yang merupakan bagian dari keuangan daerah. Pemko Siantar harus mengawasi dan melakukan evaluasi komprehensif terhadap kondisi dan keberadaan PD PAUS, jangan-jangan memang tidak layak lagi untuk dilanjutkan. Daripada jadi bom waktu, atau membuang uang kota ini seperti membuang garam ke laut? Sekarang beban keuangan perusahaan itu saja sudah sangat berat, sehingga tak mampu membayar gaji karyawan. Dari hasil apa mau dibuat membayar tunggakan gaji karyawan, bukan hanya yang empat orang yang mengadu ke Dinsosnaker. Kami melihat gejala, bahwa belum ada operasional PD PAUS yang akan menghasilkan pendapatan usaha. Belum lagi pengembalian panjar yang belum tuntas. Sampai kapan keadaannya akan begini?” ujarnya mengakhiri. (EM)

Foto:

Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) milik Pemko Siantar, Gedung Juang, Jalan Merdeka, Pematangsiantar (bataktoday/doc)

  • Bagikan