AMAN Tano Batak Dorong Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Tobasa

  • Bagikan

Balige, BatakToday

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Tano Batak bekerja sama dengan Hutan Rakyat Institut (HaRI) menyelenggarakan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) dengan thema “Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA)”, di Aula Hotel Marsaringar Balige, Jumat (12/8).

Kegiatan ini dihadiri oleh 300 peserta, diantaranya utusan Masyarakat Adat yang ada di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), LSM, Lembaga Adat, Budayawan Batak, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tobasa.

Dalam sambutannya, Ketua AMAN Tano Batak Roganda Simanjuntak menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Semiloka ini untuk mendorong adanya Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Tobasa.

Roganda mengatakan, sebelumnya AMAN Tano Batak telah melakukan pertemuan dengan Bupati Tobasa Darwin Siagian, untuk membahas pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat.

“Bupati Tobasa sangat mengharapkan sesegera mungkin ditetapkan Perda tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat. Untuk itulah kita melakukan Semiloka ini, agar lebih mudah mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Adat yang tersebar di Tobasa dan agar segera dibentuk tim perumus draft Perda PPHMA,” sebut Roganda.

Hadir sebagai narasumber dalam semiloka ini, Sekretaris Jenderal AMAN Abdon Nababan, Pdt Nelson Siregar, Saurlin Siagian (HaRI), Minar Manurung (Plt Kadis Kehutanan Tobasa), dan Monang Naipospos sebagai budayawan.

Dalam paparannya Abdon Nababan menyampaikan alasan pentingnya Perda PPHMA, dan harus segera diterbitkan. Bahwa dalam konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 18 b ayat (2) disebutkan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup.”

Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan AMAN terhadap UU Kehutanan No 41 Tahun 1999, sehingga hutan adat bukan lagi hutan negara sebagaimana dalam putusan MK No 35/PUU-X/2012.

Beberapa kementerian telah menindaklanjuti putusan MK tersebut, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang mengeluarkan Peraturan Menteri LHK No 32 Tahun 2015 Tentang Hutan Hak.

Abdon menambahkan, Negara selama ini abai terhadap Masyarakat Adat. Melalui kebijakan dan keputusannya, pemerintah telah memfasilitasi perampasan wilayah adat dan pengaburan identitas Masyarakat Adat di seluruh Nusantara. Hal tersebut berdampak terhadap pemiskinan dan kriminalisasi Masyarakat Adat.

“Orang Batak adalah Masyarakat Adat, yang dibuktikan dengan wilayah adat yang masih jelas kepemilikannya oleh Marga, Raja Huta, dan Bius. Oleh sebab itu Perda PPHMA harus segera harus diterbitkan,” tegas Abdon, putra kelahiran Paniaran, Siborongborong.

Narasumber berikutnya, Pdt Nelson Siregar menyampaikan bahwa di tahun 1917 Masyarakat Adat Batak menolak investasi asing yang ingin membuka perkebunan di Tanah Batak.

Tentunya penolakan tersebut tentu bertolak belakang dengan realita saat ini. Terdapat fenomena yang timbul pasca Indonesia merdeka, dimana sebagian masyarakat Batak akhirnya merespon secara berlebihan roh “hamajuon” (kemajuan).

Disebutkannya, program pembangunan berwujud industri disambut tanpa pikir panjang dampak negatif yang timbul kemudian.

Monang Naipospos, budayawan, dengan tegas mengatakan bahwa Masyarakat Adat Batak bukan hanya mengurusi pesta pernikahan dan seremonial lainnya, tetapi seharusnya jauh lebih besar dari itu. Masyarakat Adat harus terlibat dalam urusan pengelolaan pemerintahan adat berbasis huta, horja, bius, pengelolaan sumber daya alam (ugasan, ugari) titipan leluhur.

Sebelumnya, peran Raja Huta terlanjur bergeser akibat kehadiran kolonial Belanda, dan pergeseran peran itu berlangsung hingga saat ini.

Dalam sesi diskusi, peserta semiloka aktif bertukarpikiran dan melakukan pembahasan berbagai isu yang berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Masing-masing peserta menyampaikan realita yang ada di huta (kampung) mereka, terutama tentang perampasan wilayah adat.

Dalam relis yang diterima disebutkan, peserta menyimpulkan dan menegaskan bahwa dalam Masyarakat Adat, tanah adalah sebagai homitan (barang pusaka) yang harus dipertahankan.

Di akhir semiloka, dibentuk tim perumus Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA). Tim ini sekaligus akan mengawal upaya dan perjuangan Masyarakat Adat Kabupaten Tobasa, hingga Perda tentang PPHMA disahkan dan diterbitkan. (rel/ajvg)

Foto:

Seminar dan Lokakarya dengan thema “Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA)”, di Aula Hotel Marsaringar Balige, Kabupaten Tobasa, Jumat 12/8/2016 (ist)

  • Bagikan