Ketua Bawaslu Sumut: KPUD Siantar Harus Lakukan Pemutakhiran Ulang DPT

  • Bagikan

.

Pematangsiantar, BatakToday –

Akibat Pilkada Siantar tertunda dalam rentang waktu cukup panjang yakni 8 bulan lebih, diyakini terjadi perubahan jumlah penduduk Kota Pematangsiantar  yang berhak menggunakan hak pilih pada pemungutan suara tunda yang diperkirakan akan digelar tahun 2016 ini. Untuk itu KPUD Kota Pematangsiantar diminta melakukan pemutakhiran ulang atas Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya telah diplenokan.

Hal itu diutarakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Syafrida Rasahan saat memberi penjelasan terkait Pilkada Siantar yang tertunda, dalam acara Kunjungan Kerja Spesifik 11 anggoota komisi II DPR RI di Hotel Sapadia Pematangsiantar, Selasa (30/8/2016), yang juga dihadiri para komisioner KPUD Siantar.

Syafrida menjelaskan, perubahan DPT perlu dilakukan karena perubahan beberapa faktor yang terjadi dalam masyarakat selama tertundanya Pilkada Siantar. Menurutnya, pemuktahiran DPT sangat perlu dilakukan oleh KPUD Siantar supaya pelaksanaan pilkada lebih efektif.

” Misalnya, masyarakat Siantar yang sudah pindah ke luar kota atau sebaliknya pindah ke kota Siantar dan juga masyarakat yang telah meninggal dunia. Semua ini harus di sempurnakan lagi DPT-nya, agar tidak ada pemilih ganda dan hak pilih masyarakat yang baru pindah ke kota Siantar tidak hilang,” ucapnya.

Selain itu, imbuh Syafrida, bagi pemilih pemula berusia 17 tahun di masa terjadinya sengketa pilkada juga harus didata, sebab sesuai Undang-undang, masyarakat berhak memilih bila sudah berusia 17 tahun.

“Artinya, tidak mungkin kita hilangkan hak pilih masyarakat yang berusia17 tahun,” tegasnya.

Lanjut Syafirda, setelah dilakukan pemuktahiran, KPUD Siantar juga harus menyesuaikan jumlah DPT dengan logistik (surat suara) pilkada sebelumya, agar tidak terjadi kekurangan logistik saat pelaksanaan pemungutan suara.

“Kalau setelah pemuktahiran DPT ternyata logistiknya seimbang, tidak perlu dilakukan penambahan logistik. Tapi bila nantinya  jumlah DPT lebih banyak dari logistik, maka KPUD Siantar wajib menambah logistik pilkada. Intinya mengenai pemuktahiran DPT, Bawaslu akan aktif menjalin koordinasi dengan KPUD Siantar,” ujarnya mengakhiri. (EM)

Foto: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Syafrida Rasahan. (bataktoday/em)

  • Bagikan