Mendagri: Dibutuhkan Kehadiran Postur Parpol yang Dewasa dan Matang

  • Bagikan

.

Bukittinggi, BatakToday –

Dalam meningkatkan kualitas kelembagaan politik di Indonesia, partai politik (parpols harus mampu bertindak sebagai basis sosial (social base) bangunan demokrasi makro yang stabil.

“Di era demokrasi modern ini, kami pemerintah berharap parpol dalam meningkatkan kualitas kelembagaan, perlu adanya entitas instutasionalisasi yang matang,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat menghadiri Konferensi Nasional Hukum Tata Negera (KNHTN) Ke-3 di Bukittinggi, (5/9/2016), seperti dilansir dari laman resmi Kemendagri (www.kemendagri.go.id).

Potret demokrasi makro Indonesia yang makin mekar dan matang, menurut Thjahjo, membutuhkan kehadiran postur partai politik yang dewasa dan matang, yang ditandai dengan tidak adanya konflik elit berkepanjangan.

“Kehadiran postur parpol yang matang ini dapat dilihat dengan adanya partai politik yang tidak larut dalam konflik elite berkepanjangan, apalagi menjurus konflik elite zero sum game,” katanya.

Konflik zero sum game dikhawatirkan menimbulkan pecahnya partai politik sehingga menghasilkan dualisme kepengurusan.

Tjahjo meminta parpol untuk menyelesaikan konflik internal dengan upaya konsolidasi internal dan resolusi konflik. Selanjutnya, partai politik dengan berbagai peran dan fungsinya diupayakan mampu meredam dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat modern.

“Seperti saat ini, persoalan yang timbul di internal parpol melalui perwujudan ketika perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan konflik destruktif secara eskalatif dapat diselesaikan melalui cara-cara dialogis yang konstruktif,” ungkap Tjahjo.

 Menteri Tjahjo berharap, parpol sebagai pilar utama demokrasi ikut menjaga proses demokrasi agar berjalan dengan baik, khususnya dalam persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 mendatang. (ajvg)

Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi keterangan kepada pers saat menghadiri Konferensi Nasional Hukum Tata Negera (KNHTN) Ke-3 di Bukittinggi, (5/9/2016). (dok humas kemendagri)

  • Bagikan