Warga “Gurui” Pemerintah tentang Peraturan, Camat Hentikan Operasi Pekuburan Liar di Sumber Jaya

  • Bagikan
Antonius Sihite, memberikan penjelasan tentang Peraturan Pemerintah (bataktoday/ajvg)

Pematangsiantar, BatakToday

Pertemuan antara warga dan pengembang perumahan yang keberatan atas pengoperasian tempat pemakaman bukan umum (TPBU) di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba, dengan pihak pemerintah kota Siantar, kembali diselenggarakan sebagai lanjutan dari pertemuan yang diselenggarakan hari Jumat (9/9/2016) lalu.

Diselenggarakan di Balai Pertemuan Kelurahan Sumber Jaya, Kamis (15/9/2016) petang, dalam pertemuan kali ini hadir dari pihak pemerintah kota, Camat Siantar Martoba Rapidin Saragih, Lurah Sumber Jaya Ucok Paldi Saragih, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Sosial Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan (Dinsosnaker) Kota Pematangsiantar, Esron Saragih. Juga hadir yang mewakili Kapolsek Siantar Martoba, dan pemilik lahan yang digunakan sebagai pekuburan, yaitu Mardan Munthe dan isterinya Frida Purba.

Pertemuan dibuka oleh Lurah Sumber Jaya Ucok Paldi Saragih, dan selanjutnya diserahkan kepada Camat Siantar Martoba Rapidin Saragih.

Di awal, Camat Rapidin mengatakan pertemuan itu diselenggarakan sehubungan dengan keberatan warga atas rencana pembukaan usaha pekuburan di wilayah kelurahan Sumber Jaya, oleh salah satu warga kelurahan itu juga.

“Kita sampaikan dulu permasalahan ini kepada pemilik tanah, supaya jelas akar permasalahannya. Apa tujuannya disana mau dibuat (pekuburan) supaya sama-sama kita mendengar. Supaya pemilik tanah juga menjelaskan radius mereka yang keberatan ini dari lokasi,” ujar Rapidin sekaligus mempersilahkan pemilik lahan yang dijadikan pekuburan untuk memberi keterangan.

Frida Purba, isteri dari pemilik lahan, dalam penjelasannya menyebutkan sangat kaget ketika muncul persoalan dengan adanya pekuburan tersebut.

“Kita membuka pekuburan ini sebenarnya karena keterpanggilan jiwa. Tidak terprogram, tetapi karena keterpanggilan jiwa. Ini bermula karena tanah pekuburan di Guffi (pekuburan lainnya di Kelurahan Sumber Jaya,-red.) punya peraturan dan keterbatasan. Oleh karenanya, suami saya sekretaris tanah wakaf Guffi, melihat orang yang berkeinginan untuk menggunakan tanah wakaf untuk keluarganya yang meninggal, tidak senua bisa difasilitasi. Sehingga kami berkeinginan untuk membuka pekuburan di tanah kami,” terang Frida.

Frida melanjutkan bahwa dengan keikhlasan demi kepentingan masyarakat umum, dan telah berkonsultasi dengan   semua dinas yang terkait di kota Siantar, antara lain Dinas Sosial.

“Ketika sudah ada sinyal untuk itu (maksudnya sinyal dari Dinas Sosial,-red.) kita mulai lah mengadakan pemakaman di tempat itu, berhubung ada yang membutuhkan. Hingga hari ini sudah tiga yang dimakamkan di tempat itu,” sebutnya.

Ibu yang bekerja sebagai PNS di lingkungan pemko Siantar ini menyebutkan mereka legal dalam membuka pekuburan itu, dan paham administrasi, serta sudah mengikuti semua prosedur.

“Apakah pekuburan ini ilegal, kami sudah konfirmasi jauh hari. Saya sudah ikuti semua prosedur. Saya pun paham administrasi, karena saya orang pemerintahan,” ujar Frida berapi-api.

Ketika kesempatan diberikan kepada yang mewakili Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan yang mengurusi hal yang berhubungan dengan pemakaman, Esron Saragih, menyebutkan masalah tanah pekuburan saat ini menjadi permasalahan di kota Siantar.

“Ini merupakan satu persoalan yang merata di seluruh kota di Indonesia. Sejak tahun 2006 kita sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah kota Siantar supaya difasilitasi, misalnya di Tanjung Pinggir, 10 hektar untuk pekuburan Kristen, dan 10 hektar untuk pekuburan Islam. Tapi sampai sekarang tidak teralisasi,” terang Esron.

Dia menerangkan lagi, bahwa baru kali ini ada pihak yang mengajukan untuk pembukaan pekuburan.

“Tetapi Dinsosnaker juga tidak langsung menyetujui. Tolong dipenuhi persyaratannya,” pinta Esron kepada pihak pemilik tanah yang dijadikan pekuburan.

Esron juga menyebut para pengembang perumahan harus turut bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas pekuburan.

“Para pengembang jangan hanya menyediakan fasilitas listrik dan air, tetapi juga harus menyiapkan tanah pekuburan,” pesan Esron.

Dia meminta kepada warga untuk tidak melakukan penolakan, karena adanya pekuburan itu membantu masyarakat.

“Menutup pekuburan yang ada ini, bukan solusi. Besok misalnya ada yang meninggal, diantar ke pekuburan itu. Lantas karena sudah ditutup, tentu ditolak oleh pihak pemilik tanah, itu akan menjadi rumit. Apakah warga yang keberatan dengan dibukanya pekuburan itu mau bertanggungjawab?” sebut Esron.

Camat Siantar Martoba, Rapidin Saragih, menyebutkan bahwa pekuburan untuk sosial dan komersil tidak jauh berbeda.

“Dikatakan pun itu sosial, dikatakan pun itu komersil, hampir-hampir samanya itu. Karena pekuburan yang dibuka itu milik pribadi, bukan wakaf masyarakat. Jadi, maksud saya begini, disebutkan itu komersil, tapi berdasar sosial. Karena apa yang disampaikan ibu Frida tadi sudah mengertilah kita ini semua.,” terang Rapidin.

Rapidin juga menyampaikan agar yang berkeberatan itu harus berdomisili di Kelurahan Sumber Jaya.

“Saya lihat, ada yang menandatangani pernyataan keberatan ini, tinggal di Simpang Kerang. Ada yang di perbatasan Tambun Nabolon, ada yang di kelurahan Tambun Nabolon. Ini tidak logis, jadi pertanyaan bagi kita. Jadi kalau ini kita teruskan, hampir-hampir tidak berdasar menyampaikan keberatan ini,” papar Rapidin.

Ditambahkannya lagi, menyampaikan keberatan jangan karena diajak orang lain.

“Saya katakan demikian, supaya kita tidak terprovokasi dengan hal-hal seperti ini. Jangan mau karena diseram-seramkan,” ujarnya.

Saat ketua rombongan warga Antonius Sihite diminta untuk menyampaikan alasan keberatan atas dibukanya pekuburan itu, dan warga yang berdomisili dimana yang mengajukan keberatan, dia mengatakan mulanya warga kaget saat ambulans datang dan ada dilakukan penguburan jenazah di tempat yang sebelumnya belum pernah disosialisasikan untuk dijadikan pekuburan.

“Sedangkan mendirikan rumah saja harus ada IMB, dan harus ada surat keterangan bebas silang sengketa. Itu rumah, ini kuburan, yang kita tidak tahu sampai ke mana batasnya nantinya, masak tidak ada silang sengketanya. Masak warga ini dianggap sampah,” demikian Sihite memulai.

Dia menyebutkan belum ada peraturan daerah (Perda) kota Siantar maupun provinsi yang mengatur tentang pemanfaatan lahan untuk pekuburan, sehingga harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu peraturan pemerintah (PP).

“Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1987, jelas diatur tentang pekuburan umum, maupun bukan umum, pekuburan oleh badan sosial maupun keagamaan. Intinya, disebutkan tidak boleh di pemukiman padat. Pemukiman kami pemukiman padat, sedangkan tempat jemuran pun susah, menjemurpun sudah di pagar-pagar,” terangnya.

Camat Siantar Martoba dan Lurah Sumber Jaya, mempelajari PP No.9 Tahun 1987 (bataktoday/ajvg)
Camat Siantar Martoba dan Lurah Sumber Jaya, mempelajari PP No.9 Tahun 1987 (bataktoday/ajvg)

Kemudian Sihite membagikan fotokopi Peraturan Pemerintah yang dimaksud kepada lurah, camat, juga kepada yang mewakili Dinas Sosial dan pihak Polsek Siantar Martoba.

“Saya bawa peraturannya, maaf saya bagi. Di situ jelas diatur tentang pekuburan. Supaya tidak berpanjang lebar, pak Lurah, Camat, dari Dinas Sosial, dan bapak-bapak dari Polsek, boleh baca isi peraturannya, karena saya juga bukan ahli hukum,” sebut Sihite sembari membagikan fotokopi peraturan tersebut.

Dilanjutkannya lagi, bahwa penolakan atas dibukanya pekuburan itu di lingkungan pemukiman jangan dipandang dari pro kontra.

“Intinya, ini bukan soal pro kontra, satu orang pun yang keberatan, itu termasuk keberatan. Artinya kita tegakkan peraturan saja. Boleh kita lihat RTRW kota Siantar, Kecamatan Siantar Martoba, khususnya Sumber Jaya, peruntukannya untuk pertanian dan pemukiman, tidak ada lagi untuk pengembangan tanah pekuburan. Kita tidak boleh asal bicara,” terang Sihite.

Sihite juga mempertanyakan pekuburan yang belum memiliki izin tetapi sudah dioperasikan.

“Saya sudah tanya juga kepada Badan Pelayanan Izin Terpadu, apakah boleh rekomendasi camat dijadikan dasar untuk membuka pekuburan? Kalau pak Munthe (Mardan Munthe pemilik lahan,-red) taat aturan, diurusnya dulu izin, baru ditanamnya (maksudnya dilakukan pemakaman). Jangan ditanam dulu baru diurus izin. Jangan seperti preman, tumbuk dulu perkara belakangan. Tidak boleh begitu! Kita semua kan jago kalau soal peraturan,” tegas Sihite.

“Urus dulu izin, sosialisasikan, tanya masyarakat sekitar. Jangan tanam dulu, ah nantilah orang kampung-kampung itu, bodoh-bodohnya itu. Jangan begitu, harus ikut aturan ‘main’. Jadi intinya begini saja, dalam peraturan itu jelas diatur, saya kira tidak perlu saya terangkan lagi. Sekarang kita berpegang pada peraturan yang ada saja lah,” ulang Sihite lagi.

Ketika diberi kesempatan selanjutnya, Sobiran Sinaga, dari pihak pengembang perumahan yang bersebelahan dengan tanah yang dijadikan pekuburan, menyinggung kewibawaan pemerintah sehubungan penerapan peraturan.

“Ini masalahnya bukan pro kontra, benar, tetapi bagaimana wibawa pemerintah ditegakkan dengan melaksanakan peraturan. Jangan dengan adanya solusi yang diambil, malah eksesnya lebih berat dan lebih merugikan lagi kepada masyarakat. Jadi dari Peraturan Pemerintah (PP No.9 tahun 1987,-red.) ini saja kita bertolok ukur, karena perda mengenai tanah pekuburan belum ada, itu sajalah kita ikuti. Saya, misalnya kalau jadi pamong atau walikota, tidak akan berani membuat peraturan baru yang mengangkangi Peraturan Pemerintah ini, yang hirarkinya lebih tinggi,” demikian Sobiran memberi pandangan.

Salah satu warga lainnya, seorang ibu, yang bersebelahan langsung dengan lahan yang dijadikan pekuburan menyampaikan keberatannya untuk bertetangga dengan orang mati.

“Kalau sebelumnya disosialisasikan kepada kita, mungkin tidak sampai kaget ada ambulans datang, lantas ada yang dikubur di sebelah. Siapa rupanya yang mau bertetangga dengan orang mati?” keluhnya.

Kemudian Sahala Tampubolon, yang juga bertetangga dengan tanah pekuburan itu, mengatakan memaklumi, namun tetap dengan meminta perjanjian kepada pemilik lahan pekuburan agar ditetapkan batas sebagai acuan bersama.

Menanggapi keberatan warga, Camat Rapidin, terutama sehubungan dengan peraturan yang digunakan untuk membuka tanah pekuburan.

“PP No.9 tahun 1987 ini diberlakukan untuk pembukaan lahan pemakaman yang dikelola oleh yayasan sosial atau badan sosial. Sekarang kita lihat bersama, siapa yang akan membuka pemakaman itu, ternyata bukan yayasan atau badan sosial. Jadi yang disebut dalam peraturan ini, ketika itu diajukan oleh sebuah yayasan atau badan. Nah, jadi kalau yayasan ataupun badan, maka berlakulah peraturan ini. Dimana sifatnya dalam peraturan ini, hampir semua, 80 persen berbentuk sosial, di peraturan ini. Sekarang ada masyarakat, pribadi, yang mau membuat usaha tanah pemakaman. Nah, tanah pemakaman ini kita katakanlah ini usaha. Usaha artinya, kalau kita menjual ubi, ibu ini (maksudnya Frida Purba,-red.) jual tanah, kira-kira begitulah dekatnya, biar bisa dimengerti. Jadi kalau jual tanah, berarti usaha itu hampir tidak bisa diadopsi oleh peraturan ini (PP No.9 tahun 1987). Jadi yang pertama, tidak ada perda. Lantas perda apa yang bisa kita sampaikan kebada ibu ini, untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada di kota Pematangsiantar. Nah, ibu ini mau berusaha, izin usaha diurusnya. Izin usaha itu bagaimana? Ya pakai HO. HO itu bagaimana? Bahasa Belanda-nya “Hinder Ordonantie”. Jadi ibu ini harus memakai plang dulu sebelum dibuat itu jadi usaha pekuburan,” terangnya.

Penjelasan camat ini disahuti beberapa warga bahwa berarti harus ada sosialisasi, namun Rapidin minta untuk menyelesaikan penjelasannya, dengan memberi contoh.

“Kalau saya mau bangun pabrik krupuk di Sumber Jaya ini, saya bikin dulu pamflet pengumuman di situ bahwa “Di lokasi ini akan dibangun usaha pabrik krupuk”, selama 30 hari. Itulah persyaratan buat HO. Jadi 30 hari itu kalau ada orang keberatan, waktunya 30 hari. Lewat 30 hari, dianggap tidak ada lagi yang keberatan. Jadi sama artinya dengan yang disampaikan tadi, sosialisasi lah dulu, beritahu lah dulu kepada masyarakat. Nah, kepada masyarakat yang mana? Yang di lingkungan itu. Kan seperti itu. Kalau ada yang keberatan, kalau satu orang pun, itu namanya ada yang keberatan. Walaupun tidak semua penduduk keberatan, ya satu orang juga, termasuk ada yang keberatan,” demikian Rapidin memberikan pemisalan.

Dilanjutkannya lagi, bahwa yang akan dibuka Frida Purba (bersama suaminya Mardan Munthe) adalah usaha pemakaman pribadi.

“Nah, selanjutnya biar kita pahami, ibu ini mendirikan usaha pemakaman pribadi. Berarti sama dengan ibu ini membuka warung kopi. Jadi kalau tidak ada pun perda tentang tanah sosial, dia mengikuti perda usaha yang ada di Pematangsiantar. Supaya kita paham. Lantas usaha apa namanya? Komersil…, begitu. Itu penjelasan tentang panduan yang ada,” sebut Rapidin.

Kemudian menanggapi apa yang disampaikan Sobiran Sinaga tentang penegakan peraturan, camat ini mengatakan meskipun tidak ada perda yang mengatur tentang pembukaan tanah pemakaman, pemilik tanah yang membuka pekuburan tidak dapat dihalangi membuka usahanya.

“Kenapa kita sampaikan ini ke Dinas Sosial, mungkin Dinas Sosial juga bingung, peraturan yang mana mau diikuti, perda-nya tidak ada. Lantas, kalau tidak ada perda, terus kita halangi masyarakat berusaha? Tidak bisa juga pak Sinaga, karena dia juga warga negara,” ujar Rapidin.

Sihite yang menjadi ketua rombongan warga yang keberatan, menyebut akan melakukan class action jika pemerintah tetap memberikan izin untuk pembukaan lahan pekuburan tersebut.

“Saya mau menanggapi ucapan pak Camat, bahwa tidak ada perda. Dan pak Camat mengatakan PP No. 9 tahun 1987 tidak mewadahi usaha pekuburan yang sifatnya komersil. Saya mau mengatakan, ada tulisan kata “pemerintah” di setiap instansi. Berarti, ada yang memerintah kita. Dengan adanya pemerintah kita, hukum kita juga ada. Saya tidak setuju kalau pak Camat mengatakan tidak ada peraturan yang mengatur. Kalau izin tanah pekuburan ini dikeluarkan, kami akan class action. Bapak tidak boleh mengatakan tidak ada peraturan yang mengatur, orang-orang bisa sesukanya. Masih luas lahan pengembang perumahan di Sumber Jaya ini, dibukanya jadi kuburan, pak Camat mau merekomendasikannya?” tanya Sihite.

Pemilik lahan pekuburan Mardan Munthe dan isterinya Frida Purba (bataktoday/ajvg)
Pemilik lahan pekuburan Mardan Munthe dan isterinya Frida Purba (bataktoday/ajvg)

Namun camat Rapidin kembali mengatakan bahwa karena tidak ada peraturan daerah yang mengatur usaha pemakaman komersil, maka digunakan peraturan tentang perizinan usaha yang umum.

“PP No.9 tahun 1987 harus diimplementasikan dengan peraturan daerah. Lantas, sekarang peraturan daerah itu tidak ada. Lantas kita gunakan peraturan pemerintah ini. Tetapi yang disebut dalam PP ini, ketika pemakaman itu dikelola yayasan atau badan. Lantas ibu boru Purba tadi menanyakan apa yang harus dilakukan. Kalau diminta membentuk yayasan atau badan, boru Purba mau. Tentu kalau sudah dia bentuk yayasan atau badan, tentu dia harus mengikuti PP ini. Lantas, kalau tidak dibentuknya yayasan atau badan, peraturan mana yang diikutinya, adalah peraturan izin usaha. Bukan tidak ada peraturannya, ada! Salah pak Sihite menanggapi yang saya sampaikan tadi. Saya sarankan tadi, uruslah HO nya. Bagaimana syarat mendirikan pabrik, begitu juga lah dia membuka pekuburan. Karena dia sudah usaha pekuburan. Jangan ada salah pengertian,” sebut Rapidin.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam 15 menit ini, dibarengi perdebatan-perdebatan antara warga dengan pihak pemerintah maupun pemilik lahan pekuburan.

Sebelum menutup pertemuan Camat Siantar Martoba menyimpulkan beberapa hal, agar pemilik lahan yang akan dijadikan pemakaman mengurus dan melengkapi perizinan usaha tersebut.

Kedua, agar ‘pengusaha’ pemakaman berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan warga sekitar lokasi terkait.

Serta yang ketiga, Camat Siantar Martoba menyampaikan kepada pemilik lahan, agar jangan dilakukan pemakaman sebelum proses perizinan selesai.

Seusai pertemuan itu, BatakToday meyinggung isi pasal 6 ayat 3, PP No. 9 Tahun 1987, yang menyebutkan bahwa tempat pemakaman bukan umum (TPBU) tidak dibenarkan dikelola secara komersil.

Camat Rapidin menyebutkan pekuburan yang ada di Sumber Jaya adalah tempat pemakaman umum.

“Itu kan pasal untuk pemakaman bukan umum, kalau yang di sini tempat pemakaman umum,” Rapidin tidak bisa membedakan pemakaman umum dengan bukan umum.

Disampaikan kepadanya bahwa menurut peraturan pemerintah TPU dikelola oleh pemerintah daerah, Rapidin mengatakan belum tentu.

“Mungkin ada peraturan lain di atas ini, ini kan tahun 1987,” jawab Rapidin.

Dalam pertemuan sore itu, beberapa kali Rapidin menyebutkan usaha pekuburan, yang berarti komersil. Ketika ditanyakan mengapa Rapidin mengatakan boleh membuka usaha pekuburan asalkan mengurus perizinan, dia mengelak untuk mengakui hal itu.

“Wah saya tidak ada mengatakan boleh, tetapi kita arahkan ke situ,” elak Rapidin.

Dikonfirmasi tentang rekomendasi yang dikeluarkan Kecamatan Siantar Martoba untuk pengurusan perizinan pekuburan tersebut, Rapidin membantahnya.

“Kita hanya keluarkan surat pengantar permohonan. Lurah yang sebelumnya, Rahmat Affandi, kan sudah menerangkan sebelumnya, dan dalam permohonan sebelumnya masyarakat juga sudah menyetujui,” ujarnya.

Terpisah setelah pertemuan, Sobiran Sinaga selaku pihak pengembangan mengatakan kepada BatakToday tentang kekecewaan dan keprihatinannya melihat sikap dan kapabilitas pejabat pemerintah yang hadir dalam pertemuan dengan warga.

“Saya merasa masygul, mengetahui ada pejabat pemerintah sekelas camat tidak mau mempelajari masalah ini sebelum datang ke pertemuan itu. Coba bayangkan betapa memprihatinkan tingkat kemampuan, dan pengetahuan seorang camat tentang peraturan ketika dia mengatakan kalau Perda tentang tanah pemakaman tidak ada, lantas yang digunakan ijin HO. Apalagi camat itu mengatakan, usaha pekuburan diperbolehkan, dan perizinannya sama seperti ijin membuka warung kopi. Kita sebagai masyarakat saja sampai malu mendengar camat bicaranya begitu. Entahlah kalau atasannya juga akan malu mengetahui hal itu. Kalau camat itu saya pikir memang tidak bakal tahu malu. Coba tadi itu, sampai warga yang memberikan fotokopi Peraturan Pemerintah sama pejabat pemerintah. Aturannya kan malu lah, itu sama dengan menampar muka camat itu. Masak dia tidak mempelajari masalah sebelum bertemu dengan warganya. Tak usahlah dulu macam di Jepang sana, yang pejabatnya sampai bunuh diri daripada menanggung malu, gamot (perangkat desa) di kampung ompung pun paling tidak menghilang dari kampung kalau sampai digurui orang kampung mengenai peraturan,” sebut Sobiran. (ajvg)

  • Bagikan