DPRD Sumut: “Pengakuan Masyarakat Adat, Prioritas Prolegda 2017”

  • Bagikan
Rapat Dengar Pendapat tentang Pengakuan Masyarakat Adat di DPRD Sumut (es)

Medan, BatakToday

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan pertanahan dan rencana penyusunan Perda Pengakuan Masyarakat Adat di Sumatera Utara, Selasa (27/9/2016).

Isu masalah pertanahan dan perda pengakuan masyarakat adat sudah lama digulirkan oleh berbagai elemen masyarakat di Sumatera Utara. Sejak awal tahun 2016, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumut, AMAN Tano Batak, dan Hutan Rakyat Institute (HaRI) telah menggulirkan wacana ini dalam bentuk seminar, diskusi, dan penelitian.

Sehingga, inisiatif DPRD Sumut untuk mendorong legislasi masyarakat adat di Sumatera Utara itu diapresiasi Masyarakat Adat, aktivis dan para pendukungnya di Sumatera Utara.

Antusiasme elemen masyarakat adat sangat dirasakan dalam RDP ini, ditunjukkan dengan kehadiran perwakilan sejumlah organisasi. Selain AMAN Sumut, AMAN Tano Batak, dan HaRI, juga hadir Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) dan PB AMAN, serta sejumlah organisasi pendukung masyarakat adat, antara lain KSPPM, Bakumsu, Bitra Indonesia, Yapidi, Walhi Sumut, Elsaka, dan KRA.

RDP berjalan lancar selama 2 jam dipimpin oleh Sarma Hutajulu, Ketua Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan, dan dihadiri anggota legislatif Burhanuddin Siregar dari Fraksi PKS, dan Aduhot Simamora dari Fraksi Hanura. Sedangkan dari akademisi dihadiri oleh antropolog UNIMED, Prof Bungaran Antonius Simanjuntak.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, menerima Peta Wilayah Adat (bataktoday/wk)
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Sarma Hutajulu, menerima Peta Wilayah Adat Sumut (es)

“Kita mengapresiasi proses yang sangat konstruktif ini, dimana legislasi masyarakat adat direncanakan masuk program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2017. Sudah pada tempatnya propinsi ini menaruh agenda ini sebagai agenda prioritas legislasi. Dunia sedang beralih untuk kembali menggantungkan harapannya kepada masyarakat adat sebagai pilar penting keberlanjutan kehidupan sosial dan alam,” ujar Saurlin Siagian, peneliti di HaRI.

Ditambahkannya lagi, pemerintah pusat juga telah menempatkan masyarakat adat dan kaitannya dengan hutan adat sebagai prioritas.

“Selain itu, pemerintah Jokowi dan beberapa kementerian terkait juga telah menempatkan masyarakat dan hutan adat sebagai agenda prioritas. Rakyat Nusantara juga sedang menunggu dan menilai pemimpin politik mana yang peduli dengan masyarakat adat. Oleh karena itu, jika pemerintah dan dewan di provinsi Sumatera Utara tidak menempatkan agenda ini sebagai prioritas, mereka akan dengan sendirinya ditinggalkan oleh rakyat,” demikian Saurlin mengingatkan.

Senada dengan itu, Arifin Monang Saleh menyampaikan betapa masyarakat adat telah begitu lama menanti regulasi negara melalui kebijakan pemerintah.

“Selama 71 tahun Indonesia merdeka, tidak ada kebijakan yang implementatif bagi masyarakat adat meskipun sudah banyak regulasi terkait masyarakat adat yang dibuat. Tantangan ke depan adalah tersedianya regulasi, sebagai payung hukum yang bisa menjawab masalah-masalah yang ada di tingkat kabupaten. Karenanya, AMAN Sumut, AMAN Tano Batak dan HaRI mendorong tersedianya naskah akademik dan Draft Perda Tata Cara Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat sebagai solusi regulasi bagi masyarakat adat di Sumatera Utara,” sebut Monang.

Harun Noeh mewakili BPRPI menyampaikan pentingnya masyarakat adat dilibatkan dalam penyusunan perda terkait.

“Penting untuk melibatkan masyarakat adat itu sendiri dalam mendorong lahirnya Perda. Dibutuhkan itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada,” tegasnya.

Saurlin Siagian (HaRI) menyerahkan Draf Naskah Akademik dan dan Draft Perda Tata Cara Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat (bataktoday/wk)
Saurlin Siagian (HaRI) menyerahkan Draft Perda Pengakuan Masyarakat Adat (es)

Mewakili instansi pemerintah, hadir Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Biro Hukum Pemrov Sumut, dan Bagian Pertanahan Pemprov Sumut.

Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan terlibat dalam proses pembuatan Perda Perlindungan Masyarakat Adat. Diharapkan, dengan adanya regulasi yang mengatur keberadaan masyarakat adat dan melindungi hak-hak masyarakat adat, berbagai persoalan konflik agraria di Sumut bisa diselesaikan.

Aprilia Siregar dari Biro Hukum  Pemprov Sumut juga menyatakan kesiapan pihaknya mengawal Draft Naskah Akademik dan Perda Masyarakat Adat yang akan diusulkan untuk masuk ke Prolegda 2017.

Di akhir rapat dengar pendapat ini, Ketua Komisi A, Sarma Hutajulu menyampaikan bahwa DPRD Sumut akan menjadikan pengakuan masyarakat adat sebagai prioritas Program Legislasi Daerah tahun 2017.

“Pengakuan masyarakat hukum adat akan menjadi prioritas, masuk ke Prolegda 2017. Kami meminta semua pihak, baik pemerintah, legislatif dan masyarakat adat serta NGO bisa bekerjasama. RDP ini harus ditindaklanjuti  dengan rapat-rapat kecil, sampai tersedia Naskah Akademik dan Draft Perda untuk bisa masuk ke Prolegda 2017,” sebut Sarma.

Ia juga menambahkan, bahwa dalam Perda tersebut juga sangat penting untuk merumuskan mekanisme pengembalian wilayah adat yang menjadi milik masyarakat adat. (WK)

  • Bagikan