Pemerintah akan Entaskan 610.000 Rumah Tak Layak Huni

  • Bagikan
Ilustrasi rumah tidak layak huni (RLTH). (dok Pak Kaur)

Kuningan, BatakToday –

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, terdapat 2,51 juta unit rumah tak layak huni (RTLH) di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian 2,18 juta rawan layak huni dan 0,33 juta benar-benar tak layak huni. Untuk menangani rumah tak layak huni (RTLH) tersebut, pemerintah meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target mengentaskan setidaknya 610.000 unit RLTH hingga tahun 2019.

“Pekerjaan rumah bagi kami dalam RPJMN 2015-2019 adalah menurunkan dari 2,51 juta unit RTLH menjadi hanya 1,9 juta unit. Artinya kami harus mengurangi RTLH sebanyak 610.000 unit hingga 2019 nanti,” ujar Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR Jhony Fajar Sufyan Subrata di Kuningan, Jawa Barat, Jumat (7/10/2016)

Jhony merinci, pada tahun 2015 Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR  telah meningkatkan kualitas 82.245 unit rumah di seluruh Indonesia, sedangkan target di 2016 adalah 94.210 unit.

“Target kami 94.210 unit dengan rincian 93.210 unit peningkatan kualitas rumah tak layak huni dan seribu untuk pembangunan rumah baru,” katanya.

Pemerintah, imbuh Johny, telah menyalurkan dana BSPS yang besarnya maksimal Rp 15 juta per unit untuk peningkatan kualitas rumah dan Rp 30 juta untuk pembangunan rumah baru ke seluruh pemda di seluruh wilayah Indonesia.

“Bantuannya bukan full tapi stimulan untuk mendorong masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam meingkatkan kualitas rumahnya,” terang Johny.

Sedangkan di Kuningan, program BSPS dilakukan sejak tahun 2008 hingga saat ini. “Sejak 2008 hingga 2016 ini sebanyak 6.463 di Kabupaten Kuningan rumah yang telah kami tingkatkan kualitasnya,” terangnya.

Menurut Jhony, pelaksanaan program BSPS yang dilaksanakan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat menjadi percontohan bagi pemerintah daerah lainnya. Adanya dukungan pemerintah daerah yang baik serta partisipasi aktif dari masyarakat membuat program yang dikenal dengan istilah bedah rumah tersebut mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat dengan dana stimulan yang diberikan oleh Kementerian PUPR.

“Pemerintah Kabupaten Kuningan dapat mengajak peran masyarakat untuk saling membantu dan bergotong royong dalam membangun rumah masyarakatnya dengan dana stimulan yang kami berikan. Keseriusan Pemkab Kuningan itu bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain,” ujarnya kepada para wartawan di Pendopo Kabupaten Kuningan.

Sementara itu, Bupati Kuningan Acep Purnama menegaskan, program BSPS sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Menurut Acep, sikap saling gotong royong atau istilahnya saling menitipkeun bahan bangunan antar tetangga membuat hasil pembangunan rumah cukup baik di lapangan.

“Besarnya bantuan stimulan dari pemerintah kalau di lihat secara angka memang belum mencukupi. Tapi dengan gotong royong warga maka hasil pembangunannya sangat baik dan memenuhi kriteria rumah yang layak,” tandasnya.

Acep mencontohkan praktik ‘Arisan Rumah’, yakni jika setiap salah satu penduduk yang sedang membangun rumah, maka setiap tetangganya akan menyimpan satu sak semen, begitu seterusnya bila di kemudian hari tetangganya tersebut juga membangun rumah.

“Kita bisa lihat bahwa dengan bantuan maksimal 15 juta rumah bisa berdiri bagus seperti rumah dengan nilai bangunan 60 juta, dan potensi yang kami miliki adalah semangat gotong royong,” tambah Acep.

Berdasarkan data Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan, sekitar 14.000 rumah warga tercatat tidak layak huni dan baru sekitar 6.500 rumah yang dapat ditangani dan mendapat bantuan BSPS.

“Kami juga telah menyediakan dana APBD untuk program serupa yang besar anggarannya Rp 4 juta per unit rumah. Dan kami juga mengajak perusahaan – perusahaan yang ada di Kabupaten Kuningan untuk menyalurkan dana CSR-nya untuk membantu program bedah rumah bagi warga yang ada di sekitarnya,” katanya. (Kby/ris/nrm)

  • Bagikan