Pemerintah Alokasikan 3,9T pada APBN-P 2016 untuk Penghapusan Utang PDAM

  • Bagikan
Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya Mochammad Natsir (depan kiri) saat memaparkan rencana penghapusan utang PDAM pada acara Diskusi Bersama Media dengan tema Negara Hadir Dalam Penyediaan Air Minum Hingga Pelosok Indonesia di Jakarta, Senin (17/10/2016). (dok bkmp pupr)

Jakarta, BatakToday –

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya tengah menyiapkan dana hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penghapusan utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp. 3,9 triliun. Penyaluran dana hibah tersebut rencananya akan selesai pada akhir tahun 2016.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan, penghapusan  hutang PDAM tersebut dilakukan agar kinerja PDAM lebih baik sehingga target 10 juta sambungan perpipaan di seluruh Indonesia bisa terwujud tahun 2019.

Sementara itu Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya Mochammad Natsir mengakui, perjanjian penyaluran hibah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota sudah ditandatangani.

“saat ini (dana) APBN-P sudah ada,“ ujar Natsir pada acara Diskusi Bersama Media dengan tema Negara Hadir Dalam Penyediaan Air Minum Hingga Pelosok Indonesia di Jakarta, Senin (17/10/2016).

Menurut Natsir, dana APBN-P tersebut akan disalurkan ke P-APBD dan kemudian menjadi penyertaan modal daerah di PDAM. Penghapusan utang ini memang hanya perpindahan buku saja, namun dengan dihapusnya utang maka keuangan PDAM menjadi sehat, sehingga berpeluang mengakses sumber pembiayaan lainnya.

Untuk bisa mendapatkan penghapusan utang, PDAM harus membuat business plan terkait langkah apa yang akan diambil oleh PDAM setelah permasalahan utang mereka selesai.

“Business plan-nya terdiri dari rencana bisnis, langkah mengurangi kehilangan air, penambahan kapasitas layanan dan rencana penyesuaian tarif,” tutur Natsir.

Terkait penyesuaian tarif, ia menyatakan PDAM akan terus merugi jika tarif lama tidak disesuaikan, sehingga tidak bisa menutupi biaya produksi.

“Perhitungan tarif ini bisa sebesar 4 persen dari pendapatan keluarga dalam sebulan. Misalnya, kita menggunakan UMR Rp 2,5 juta. Mestinya dengan 4 persen masyarakat bisa mengeluarkan Rp 100.000 untuk air. Sehingga tarif PDAM bisa sebesar Rp 5.000 per m3,” terangnya.

Natsir menyebutkan, upaya penyehatan keuangan PDAM dapat dilakukan dengan menambah sambungan rumah (SR). Menurut statistik, jika pelanggan PDAM di bawah 10.000 SR maka kondisi keuangan PDAM cenderung tidak sehat. Sehingga dengan menambah SR, maka skala bisnis PDAM bisa lebih besar. Kedua, menurunkan tingkat kehilangan air seperti pencurian air dan pelanggan tidak membayar tagihan PDAM.

“Hal tersebut masih banyak di daerah. Sehingga jika ditertibkan, maka efisiensi bisa lebih meningkat.  Saya yakin tarif DPAM tidak harus naik banyak, jika kehilangan air ditangani dan menambah SR. Itu yang kami harapkan bisa meningkatkan kesehatan PDAM,” ujarnya. (Phil/ind)

  • Bagikan