Menteri PUPR: Semua Tenaga Kerja Konstruksi Wajib Bersertifikat

  • Bagikan
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyerahakan sertifikat kepada peserta pada penutupan kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (28/10/2016). (foto: dok humas pupr)

Jakarta, BatakToday –

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar ujian sertifikasi 1.797 tenaga kerja konstruksi yang bekerja pada proyek-proyek strategis internal Kementerian PUPR, BUMN dan perusahaan swasta. Peserta ujian sertifikasi terdiri dari 1.545 tenaga terampil dan 252 peserta bimbingan teknis.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono usai menutup kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Jumat (28/10/2016), mengatakan bahwa uji dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi merupakan salah satu upaya untuk menghadapi persaingan global.

“Semua (tenaga kerja konstruksi-red) sekarang harus bersertifikat. Dengan sudah disertifikasi, mereka dapat dan siap berkompetisi menghadapi persaingan global, salah satunya adalah MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN),” ujarnya.

Menteri Basuki menambahkan, bagi yang tidak lulus akan dilatih kembali agar dapat menjadi tenaga kerja konstruksi yang kompeten.

“Bagi yang tidak lulus akan dilatih lagi karena sertifikasi ini bukan untuk mempenalti orang, namun untuk membina pekerja jasa konstruksi,” katanya.

Turut hadir pada acara tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rido Matari Ichwan, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya Nazir dan pejabat Kementerian PUPR lainnya.

Di tempat yang sama Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengungkapkan, jumlah tenaga konstruksi di Indonesia mencapai 7,2 juta orang, namun yang bersertifikat baru sekitar 10-15 persen. Untuk lima tahun ke depan ditargetkan ada 750.000 tenaga konstruksi yang disertifikasi.

“Harapan kita di 2019 semuanya sudah tersertifikasi. PUPR sendiri akan ‘mengusir’ apabila tenaga konstruksi tidak memiliki sertifikat. Artinya, seluruh pekerja konstruksi harus bersertifikat, dan jika tidak bersertifikat maka tidak bisa ikut serta dalam pembangunan,” tegas Toyib.

Sementara Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya menjelaskan, kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan Bimbingan Teknis Tenaga Ahli diselenggarakan pada 26-28 Oktober 2016 di 10 lokasi proyek strategis, dan pembukaan dilaksanakan di tiga lokasi yaitu di GBK, Proyek Pembangunan Tol Cileunyi Sumedang Dawuan (Cisumdawu), dan peningkatan jalan lingkar luar Gede Bage.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 1.562 orang tenaga kerja terampil dan 252 orang peserta bimbingan teknis. Dari 1.562 tenaga terampil yang ikut kegiatan sertifikasi, 1.545 peserta atau 96,86 persen diantaranya dinyatakan lulus, meliputi tukang, mandor, surveyor, pelaksana dan pengawas. (Marc)

  • Bagikan