Presiden Jokowi: Penghapusan UN Masih Sebatas Wacana

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo saat melayani pertanyaan para jurnalis usai melakukan sosialisasi amnesti pajak di Hotel Clarion Makasar, Jumat (25/11/2016). (Foto: Biro Pers Setpres)

Makasar, BatakToday –

Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) yang saat ini sedang hangat dibicarakan masyarakat masih sebatas wacana. Pembahasan rencana penghapusan UN akan segera dilakukan dalam suatu rapat terbatas (ratas) yang melibatkan sejumlah kementerian dan pihak-pihak terkait.

Hal itu diutarakan presiden usai melakukan sosialisasi amnesti pajak di Hotel Clarion Makasar, Jumat (25/11/2016), seperi dilansir dari rilis Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden.

“Oh masih proses, belum di rataskan, belum,” ujar Presiden Joko Widodo saat ditanya oleh para jurnalis.

Presiden Joko Widodo mengakui telah menerima laporan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait wacana penghapusan UN tersebut.

“Memang dari Menteri Pendidikan menyampaikan itu, tapi tentu saja harus ada ratasnya dulu,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menyatakan akan segera melakukan rapat terbatas dengan sejumlah Menteri dan pihak terkait guna membahas langkah-langkah perbaikan di dunia pendidikan.

“Harus ada rapat terbatas yang nantinya kita putuskan kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan kita kalau diperlukan, dilakukan,” terang presiden.

Seperti diketahui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merencanakan penghapusan UN mulai dari tingkat SMP sederajat hingga SMA/SMK sederajat. Namun, penghapusan UN ini hanya untuk sekolah-sekolah yang nilai integritas dan skor akademiknya di atas standar nasional.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, UN selama ini hanya bertujuan untuk pemetaan sekolah secara nasional. Sementara saat ini sudah banyak sekolah yang levelnya sudah di atas standar nasional yang telah ditetapkan berdasarkan nilai integritas dan skor akademik.

“Persoalannya adalah sudah ada 30 persen sekolah yang dari segi integritas maupun skor akademik sudah di atas rata-rata nasional. Lah, kalau sudah begitu apakah dia harus ikut ujian nasional lagi? Ikut dipetakan lagi? Itu kan ga perlu,”  ucap Menteri Muhadjir Effendy usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 25 Oktober 2016 lalu. (Phil/HK)

  • Bagikan