Perampasan Tanah Adat oleh BPTP Kementerian Pertanian

  • Bagikan
Pertemuan Horja Gurgur di Kecamatan Tampahan, membicarakan perampasan tanah adat oleh pihak BPTP Kementerian Pertanian (ist)

Balige, BatakToday

Niat tulus Masyarakat Adat Horja Gurgur, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba Samosir untuk membantu program pertanian di daerahnya dengan memberikan tanah adat kepada pihak Balai Penyelidikan Tehnik Pertanian (BPTP) Kementerian Pertanian, pada tahun 1954, untuk digunakan sebagai kebun percobaan dan penelitian, akhirnya menimbulkan kekecewaan dan berujung masalah.

Penyerahan tanah adat yang tertuang dalam surat perjanjian pada 7 November 1954, disepakati bersama bahwa lahan yang dibutuhkan pihak BPTP seluas 55 hektar. Dengan rincian 25 hektar untuk areal perkebunan dan 25 hektar untuk areal persawahan serta untuk areal bangunan 5 hektar.

Dalam surat perjanjian ditegaskan dalam salah satu poin, “…dan bila pemakaian tanah itu tidak diperlukan lagi, tanah mana akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan syarat-syarat yang adil dan patut”.

Berjalannya program kebun percobaan dan penelitian dengan aneka tanaman pertanian, direspon masyarakat Horja Gurgur dengan penuh antusias. Akan tetapi di tahun 80-an, keanehan mulai muncul, ketika pihak BPTP melanggar kesepakatan peruntukan areal. Areal persawahan seluas 25 hektar beralih fungsi, tidak lagi menjadi areal persawahan.

Yang semula bertujuan untuk program kebun percobaan dan penelitian, kemudian berubah fungsi menjadi lahan pribadi oknum/pihak pengelola kebun dan pihak lain yang tidak berkepentingan.

Hal inilah yang yang membuat Masyarakat Horja Gurgur tidak terima dengan pihak BPTP. Apalagi kebutuhan tanah untuk pertanian oleh masyarakat Horja Gurgur semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Horja Gurgur.

Kemudian atas desakan Masyarakat Adat Horja Gurgur sebagai pemilik tanah adat, pada 23 April 2001 pihak BPTP menyerahkan tanah seluas 15 hektar. Sehingga areal lahan yang digunakan oleh pihak BPTP masih terdapat 40 hektar.

Pada tahun 2015, masyarakat mencium adanya sesuatu yang “tidak beres”, dengan dilakukannya aktivitas pengukuran di lahan tersebut oleh pegawai BPN Kabupaten Tobasa. Kemudian masyarakat bertanya kepada pihak BPN Tobasa, dan diperoleh jawaban bahwa kegiatan pengukuran tanah oleh BPN adalah atas permohonan pegawai di BPTP untuk diterbitkan sertifikat di areal kebun percobaan.

Secara spontan masyarakat Horja Gurgur bersepakat untuk menolak penerbitan sertifikat tanah oleh BPN yang dilakukan secara diam-diam.

“Apa dasar mereka untuk menerbitkan sertifikat tanah di tanah adat milik leluhur kami?” protes para sesepuh adat yang terdiri dari marga Simanjuntak, Siahaan, Napitupulu, Panjaitan di Horja Gurgur dalam pertemuan Horja.

Masyarakat Horja Gurgur pun menyurati penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tobasa, ke Bupati dan DPRD, sekaligus minta bantuan untuk mencari solusi penyelesaian konflik. Namun pihak-pihak yang disurati pun tidak kunjung memberikan bantuan.

Selanjutnya dilakukan komunikasi dengan BPN Tobasa agar tidak menerbitkan sertifikat tanah. Akan tetapi direspon pihak BPN Tobasa dengan menyebutkan bahwa tidak akan lama lagi pihak BPTP akan mendapatkan sertifikat tanah seperti yang dimohonkan.

Oleh tidak adanya itikad baik dari pihak BPTP, yang secara terang-terangan ingin mengambil alih kepemilikan tanah adat Horja Gurgur, maka melalui rilis yang dikirimkan kepada BatakToday, Masyarakat Adat Horja Gurgur menyampaikan tuntutan kepada pihak BPTP untuk mengembalikan seluruh tanah adat yang dipakai, dan mendesak pihak BPN Tobasa untuk tidak menerbitkan sertifikat tanah kepada pihak BPTP. (rel/ajvg)

  • Bagikan