Sengketa Lahan di Sijambur-Ajibata, “Bohong kalau Bilang Tidak Tahu Kenapa Dibabat”

  • Bagikan
Warga Sijambur-Ajibata, mendatangi PN Balige. minta penangguhan penahanan atas suami dan anaknya (bataktoday/ajvg)

Balige, BatakToday

Sejumlah ibu dengan membawa beberapa anak, asal Dusun 1 Sijambur, Desa Pardomuan, Kecamatan Ajibata, Toba Samosir, mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Balige untuk meminta penangguhan penahanan atas suami dan anak mereka, atas dugaan pengrusakan tanaman di sebidang lahan sengketa di desanya,  Selasa sore (13/12/2016), sekitar pukul 17.00 Wib.

Dengan didampingi Kepala Desa Pardomuan, Amran Manik, mereka bermaksud mengajukan penangguhan penahanan atas suami dan anak, yang sedang ditahan sejak 6 Desember 2016, sebagai tahanan titipan Kejaksaan Negeri Balige di Lembaga Pemasyarakatan Balige, yaitu Franky Manik, Fernando Manik, Wollinson Sitohang, Henry Kotler Pakpahan, Robertus Manik, dan Baktiar Manik.

Berawal dari pembabatan tanaman yang dilakukan secara bersama-sama oleh warga dusun Sijambur, pada sebidang lahan yang menurut mereka diklaim sepihak oleh keturunan salah satu warga.

Eva Simanjuntak, isteri dari salah satu tersangka pelaku pengrusakan, mengatakan bukan mereka yang memulai melakukan pembabatan, melainkan kelompok keluarga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, telah terlebih dahulu merusak tanaman mereka.

“Tanggal 7 Nopember (2016,-red.) lalu kami ramai-ramai membabat tanaman yang ada di lahan itu. Tapi sebelumnya sebenarnya, mereka yang lebih dulu sudah merusak tanaman kami. Itu pun kami tidak mengadunya. Pas kami yang membabat tanaman, suami kami ditahan. Sebenarnya orang kampung kami kan ramai waktu membabat tanaman di sana. Tapi, ini seperti mau bikin takut orang kampung kami, biar takut melawan, ditahan lah sebagian,” sebut Eva.

Disebutkannya lagi, pada awalnya, tahun 1995 lahan seluas 7 Ha diserahkan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (saat itu belum pemekaran), untuk digunakan tempat pembangunan fasilitas umum. Kemudian di lahan itu dibangun gedung sekolah SMP, SMA, dan ada kantor polisi.

Di kemudian hari, sisa dari lahan yang sebelumnya diserahkan kepada pemerintah, dikelola oleh masyarakat. Masing-masing warga menanaminya dengan berbagai jenis tanaman muda maupun tanaman keras.

“Tapi terakhir mereka mengatakan lahan itu milik keluarga mereka, timbul lah masalah jadinya. Tapi kemudian kami sudah rapat dengan polisi. Polisi mengatakan, sebelum ada kesepakatan kedua belah pihak, lahan itu tidak boleh dikerjakan atau diusahai pihak mana pun,” terang Eva lagi.

Kemudian yang menjadi masalah menurut Eva, ketika polisi datang ke lahan tersebut, dan kemudian ada yang melakukan pencabutan terhadap tanaman mereka. Garis polisi dipasang dan melarang siapapun untuk mengusahai lahan itu.

Namun kemudian, beberapa dari pihak keluarga yang mengaku pemilik lahan, tetap bisa mengusahai lahan itu. Sehingga pada tanggal 7 Nopember 2016 lalu, warga yang keberatan melihat hal itu, bersama-sama membabat tanaman yang ada di dalamnya.

Eva, dan yang lainnya, membantah bahwa tidak benar mereka membabat tanaman tanpa alasan,  atau latar belakang.

“Jadi, bohong kalau ada berita di TV, yang bilang, mereka tidak tahu kenapa tanamannya dibabat warga yang lain. Kami bukan tidak mengakui keberadaan mereka untuk turut berusaha di lahan itu, tapi mereka sudah mengabaikan kami ini. Itu kan tidak adil namanya. Waktu tanaman kami dicabuti, padahal pisang dan kemiri kami saat itu sedang berbuah, kami tidak mengadu. Sekarang, kami yang mencabut, mereka mengadu, kan tidak adil begitu,” sebut Eva, diamini yang lain.

Salah satu dari mereka, Boru Siregar, menyebutkan ada surat-surat mengenai keberadaan lahan tersebut yang disimpan saat ini.

“Dulu sudah pernah ada kesepakatan, masing-masing keluarga berhak mendapat 2,5 rante (1000 m2,-red.). Surat-surat mengenai tanah itu sekarang disimpan di safety box, biar jangan ada yang menyalahgunakan,” sebutnya. (ajvg)

  • Bagikan