Setelah 30 Tahun, Satpol PP Bongkar Kios Liar

  • Bagikan

Pematangsiantar, BatakToday

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pemerintah kota Pematangsiantar  membongkar sekitar 20 kios liar yang berdiri di trotoar sekitar eks Terminal Sukadame, yang berada di jalan Sisingamangaraja, dan jalan Persatuan, kecamatan Siantar Utara, Senin (20/2/2017), pukul 09.00 Wib.
Informasi yang diperoleh Bataktoday dari beberapa warga sekitar, kios-kios ini sudah berdiri di tempat itu sejak sekitar 30 tahun lalu.
Amatan BatakToday, pembongkaran kios berlangsung aman, dan tidak mendapat perlawanan dari pemilik kios. Setelah selama dua jam bekerja, Satpol PP berhasil membongkar 10 kios di jalan Sisingamangaraja, dan setelahnya melanjutkan pembongkaran di jalan Persatuan.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Satpol PP, Julham Situmorang mengungkapkan bahwa keberadaan kios-kios liar di trotoar seputaran eks terminal Sukadame telah menghilangkan hak pejalan kaki.
“Karena adanya kios, pejalan kaki selama ini jadi lewat dari badan jalan. Setelah dibongkar, pejalan kaki kan sudah bisa lewat dari trotoar ,” kata Julham.
Dia menambahkan, sebelum melakukan pembongkaran pihaknya terlebih dahulu melayangkan surat peringatan. Akan tetapi, dia sangat menyayangkan sikap para pemilik kios yang mengabaikan surat peringatan Satpol PP.
“Sudah tiga kali kami (Satpol PP) ingatkan melalui surat agar pemilik kios membongkar sendiri bangunannya, tapi masih diabaikan juga. Bahkan sebelum menjadwalkan pembongkaran, masih kami himbau supaya pedagang membongkar kiosnya. Nah, setelah semuanya peringatan diabaikan, Satpol PP terpaksa turun langsung melakukan pembongkaran kios-kios liar ini,” tegasnya.

Pemko Siantar Diskriminatif

Terpisah, Lambok Sitanggang dari Institute for Regional Development (InRed) menyebutkan, pembongkaran kios ataupun penggusuran pedagang yang menggunakan trotoar maupun fasilitas umum lainnya oleh Pemko Siantar, seharusnya tidak boleh diskriminatif.
“Pemko terkesan diskriminatif dalam penegakan peraturan sehubungan penggunaan trotoar atau bagian dari fasilitas umum lainnya, ataupun ruang publik, oleh pihak-pihak yang mengambil manfaat ekonomi dari ruang tersebut. Jika memang ingin menegakkan peraturan, jangan seolah-olah menegakkan. Pemko harus bertindak adil. Setiap ruang publik yang diokupasi pihak manapun secara melanggar peraturan, ya harus ditindak. Jangan hanya kepada orang-orang kecil. Mau trotoar, jalur hijau, badan jalan, bahkan Daerah Aliran Sungai, kembalikan untuk kepentingan publik,” tegas Lambok, alumni Teknik Sipil USU ini.
Dia mengambil contoh diskriminasi penegakan peraturan oleh Pemko Siantar sehubungan penggunaan ruang publik secara melawan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemilik Studio Hotel di Jalan Parapat.
“Pemko sementara ini hanya menindak orang-orang kecil. Coba terapkan peraturan untuk pelanggaran yang dilakukan Studio Hotel di Jalan Parapat, yang telah mengokupasi Daerah Aliran Sungai. Menurut saya, strategi yang baik itu jika dimulai dari penertiban terhadap, katakanlah, objek besar. Akan lebih mudah ke depannya jika yang besar ditindak. Sekarang ini, saya katakan, Pemko Siantar hanya seolah-olah saja menegakkan peraturan. Lihat saja di pusat kota, depan Suzuya itu, di jalan Sutomo, trotoar dipakai pedagang. Kenapa? Karena masyarakat tetap akan main ‘alep-alepan’ dengan pemerintah. Stigma  di masyarakat, yang besar tidak ditindak kok, kenapa pula kita yang kecil ini harus patuh peraturan?” sebut Lambok melayangkan sindiran. (EM/ajvg)
  • Bagikan