oleh

22.519 Pegawai Daerah Akan Dialihkan Menjadi Pegawai Pusat

Jakarta, BatakToday –

Sejalan dengan penataan ulang urusan pemerintahan  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat peralihan 14 sub urusan antar tingkatan pemerintahan. Peralihan terdiri dari 1 sub urusan beralih dari provinsi ke kabupaten/kota, 8 sub urusan beralih dari kabupaten/kota ke provinsi, serta 5 sub urusan beralih dari daerah ke pusat.

Peralihan 14 sub urusan pemerintahan tersebut, menurut Presiden Joko Widodo akan membawa konsekuensi pada pengalihan status pegawai, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen.

“Artinya dengan skema peralihan 5 sub urusan dari daerah ke pusat, maka ada 22.519 orang pegawai daerah yang akan dialihkan menjadi pegawai pusat,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/12/2016) petang.

Pengalihan itu, lanjut Presiden Jokowi,  juga menimbulkan konsekuensi pembiayaan gaji dan anggaran lainnya, yang semula ditanggung oleh pemda menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

Presiden meminta Kementerian Dalam Negeri agar segera menuntaskan penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Pemerintahan Daerah tersebut terutama yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren,  agar semuanya menjadi lebih jelas dan memiliki payung hukum yang kuat.

“Pengaturan pelaksanaan ini diperlukan untuk memberikan pijakan hukum yang lebih jelas pada proses pengalihan status pegawai, pendanaan, sarana prasarana, serta dokumen,” ujar Presiden seraya menambahkan, bahwa pengaturan pelaksanaan juga bisa menjadi pegangan, bukan hanya bagi daerah tapi juga bagi kementerian/lembaga yang terkait dengan peralihan 5 sub urusan ke pemerintah pusat.

Namun demikian, Presiden meminta agar peralihan urusan pemerintahan jangan sampai mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya tekankan bahwa tujuan utama pembagian urusan pemerintahan konkuren  ini adalah membuat penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan semakin efisien, bukan justru menimbulkan beban dan masalah baru,” tegas Presiden.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri PANRB Asman Abnur, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkumham Yasonna Laoly, Menhub Budi K Sumadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Menurut sumber BatakToday di Kementerian Keuangan, 22.519 orang pegawai daerah yang akan beralih menjadi pegawai pusat terdiri dari Penyuluh Perikanan 3.201 orang, Inspektur Tambang 999 orang, Petugas Terminal Penumpang Tipe A dan Tempat Penimbangan Kendaraan Bermotor 1.970 orang, Balai Petugas Pengembangan Kegiatan Belajar 572 orang, dan Penyluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana 15.777 orang. (Phil/DND/FID/ES)

News Feed