oleh

23 September 2015: Hari Kemerdekaan PNS Pemko Siantar

Eksploitasi dari kata loyalitas pada saatnya harus diluruskan kembali kepada makna yang sebenarnya. Loyal kepada pimpinan tentu berbeda arti dengan “loyal kepada mantan pimpinan”. Menilik keberadaan PNS di kota Pematangsiantar pada masa-masa akhir periode jabatan Walikota Hulman Sitorus, dimana kerap terjadi mobilisasi massa dari PNS melalui “pendekatan kedinasan”, untuk memastikan dukungan kepada Hulman sebagai calon incumbent. Namun sejak 23 September 2015, pada hari berakhirnya periode jabatan walikota dan wakilnya, para PNS di lingkungan Pemko Pematangsiantar kembali menemukan kebebasannya.

Sangat menarik untuk menelusuri lebih lanjut tentang “pendekatan kedinasan” yang selama ini digunakan. Beredar informasi di masyarakat Siantar, baik secara perorangan maupun melalui media massa, mulai dari pendampingan oknum-oknum pejabat pemerintah kota pada saat pendaftaran pasangan calon ke KPUD, penggunaan Rumah Dinas Walikota sebagai tempat mengumpulkan PNS dan aparat kelurahan untuk menerima “pengarahan” dan “uang pembasuh batin” dari walikota sebagai calon incumbent, maupun pengerahan aparatur pemerintah kota untuk mendampingi walikota dalam acara-acara yang tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai PNS, bahkan sampai ke tingkat “kampanye terselubung” yang dilakukan oknum-oknum PNS di lingkungan kota Pematangsiantar. Hal-hal seperti ini tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di negara ini, baik peraturan perundang-undangan tentang PNS maupun tentang Pilkada.

Lebih jauh, penulis menggarisbawahi beberapa kejadian yang dialami PNS yang mendapat panggilan ke Rumah Dinas Walikota untuk menerima “pengarahan” dan “uang pembasuh batin”.

Jika PNS yang mendapat giliran belum hadir, maka koordinator yang diberi tugas untuk itu akan berupaya untuk mendatangkan PNS tersebut dengan berbagai cara, baik melalui panggilan telepon, maupun dengan menghubungi PNS lain yang juga diberikan tanggungjawab untuk keberlangsungan “pertemuan” tersebut. Informasi yang diperoleh penulis, PNS yang tidak bersedia hadir bahkan mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari si penanggungjawab pertemuan itu. Lantas, apa hubungannya hal ini dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing “pelaku” dan “korban”? Toh pertemuan tersebut bukan urusan kedinasan yang sesungguhnya….!

Saat PNS yang mendapat giliran hadir di Rumah Dinas Walikota, maka yang dialami adalah “pemeriksaan badan”, termasuk pemeriksaan barang bawaan dalam tas atau ransel. Untuk bertemu dengan walikota, tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi berupa perangkat telepon selular, atau perangkat lain yang dapat digunakan sebagai alat perekam. Ada apa?

Dengan nalar sehat kita dapat menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang tidak “sehat” telah terjadi dalam pertemuan itu. Jika ditinjau dari sisi pribadi masing-masing PNS yang menjadi “korban” dalam “pertemuan” itu, maka perlakuan tersebut merupakan pelanggaran terhadap perlindungan atas hak-hak pribadi PNS.

Apa yang yang mereka lakukan kepada PNS di tempat itu, sehingga “masyarakat di luar” tidak boleh mengetahuinya? Yang jelas, bukan sesuatu yang menjadi bagian dari Rahasia Negara atau Rahasia Kedinasan. Patut diduga, telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang ada, serta memenuhi kondisi ada “pelaku” dan ada “korban”….!

Sangat disayangkan Panwaslih Kota Pematangsiantar kurang responsif sehubungan dengan penggunaan Rumah Dinas Walikota sebagai tempat memobilisasi massa/PNS untuk kegiatan yang berhubungan dengan Pilkada 2015, padahal media massa telah berkali-kali memberitakan kejadian itu.

Pada hari Jumat, 25 September 2015, hari kedua berakhirnya masa jabatan Walikota Pematang Siantar periode 2010-2015, penulis mencoba menyapa dengan sapaan yang sama kepada dua orang PNS di lingkungan Pemko Pematangsiantar, “Merdeka lah ya? Tak dipanggil lagilah ke Rumah Dinas …”

Seorang menjawab, “Sudah bebas, pak…Tak perlu takut-takut lagi..”, sambil tertawa ceria, dan mengacungkan jempol.

Ada juga yang menjawab, “Bebaslah, pak… Pak Kadis pun tak capek lagi m’rentah-m’rentah kami ke rumah dinas..”, sambil tertawa mengakak.

Melalui hubungan telepon, saya coba sapa salah seorang pejabat di Pemko, “Sudah bebas lah Tulang ya? Sudah lewat tanggal 23…”

Jawabannya, “Iya lah….mana bisa dia pecat kalau tak mendukung dia, ha ha ha ha…..”

Maka, untuk seluruh PNS di lingkungan Pemko Pematangsiantar, tanggal 23 September 2015 dapat dicatat sebagai Hari Kemerdekaan PNS dalam menyambut Pilkada 2015.

“SELAMAT BEBAS MERDEKA UNTUK PNS PEMKO SIANTAR !!!”     (***)

News Feed