oleh

4 Tahun Tidak Serahkan DELH dan DPLH, Operasi Stone-Crusher PT GL di Nagasaribu Terancam Dihentikan

Humbahas, BatakToday

Pengoperasian stone-crusher milik PT Gayotam Leopropita di Desa Nagasaribu Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan ) terancam dihentikan, karena hingga saat ini tidak dilengkapi dengan izin lingkungan sesuai UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Meskipun telah beroperasi sebelum diberlakukannya UU No 32 tahun 2009, PT Gayotam Leopropita sebagai pemilik stone-crusher harus menyiapkan dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) selambat-lambatnya tanggal 3 Oktober 2011 silam. Namun sesuai penjelasan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Humbang Hasundutan, Laurencius Sibarani kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Selasa (13/10), PT Gayotam Leopropita hingga saat ini belum melengkapi kedua dokumen dimaksud.

Sibarani menjelaskan, pengusaha wajib memenuhi syarat izin lingkungan, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. “Perlu ada pengelolaan  limbah yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebelum berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar, dimana zat yang timbul dari kegiatan usaha itu adalah jenis B3”,jelasnya.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2010 antara lain mewajibkan penanggungjawab usaha atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menyusun dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH) dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) paling lama tanggal 3 Oktober 2011.

Lebih lanjut Sibarani menjelaskan, pihaknya telah menyurati PT Gayotam Leopropita untuk melengkapi administrasi izin lingkungan hidup dimaksud, namun hingga saat ini belum tuntas, “Janji PT Gayotama untuk menanam pohon disekitar pinggiran lokasi kegiatan juga belum ditindaklanjuti. Jika sampai batas waktu yang ditentukan persyaratan dokumen DELH dan DPLH belum dilengkapi, maka konsekuensinya tidak boleh beroperasi,” ujarnya tegas.

Pemerhati lingkungan, Hamonangan Siringoringo, kepada BatakToday mengutarakan akan mendesak Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan supaya lebih tegas dalam penegakan hukum lingkungan, karena limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat secara luas. “Pengeloalaan limbah PT Gayotam Leopropita harus dibenahi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan pemerintah harus tegas menindak para pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan,” pintanya.

Konfirmasi BatakToday kepada manajemen PT GL, Chairil  dan Agus, melalui telepon selular, Jumat (9/10) yang lalu, tidak mendapat jawaban. (BT/ist)

Keterangan foto:

Tim monitoring terpadu melakukan peninjauan ke lokaksi kegiatan stone-crusher PT GL beberapa waktu lalu. (BT/ist)

News Feed