oleh

475 Hari Penyidikan Tanpa Tersangka, Selamat untuk Kejari Siantar…!

Pematangsiantar, BatakToday

Hingga hari ini, 475 hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di tubuh Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, Sabtu (01/04/2017).

Surat Perintah Penyidikan atas kasus dugaan tipikor ini, oleh Kejari Siantar diterbitkan pada tanggal 14 Desember 2015, dengan nomor surat: Print.Dik.01/N:.12/FD.1/12/2015. Hingga saat ini, dengan penerbitan surat tersebut, proses penyidikan telah berlangsung 475 hari.

Mengingat pernyataan Kajari Siantar, M Masril SH, MHum, dalam konperensi pers di awal penyidikan kasus ini, agar pers mengawal penyidikan kasus ini,

Baca Berita: Kajari Siantar: Pers Kawal Penyidikan Kasus Tipikor PD PAUS

dan untuk mendukung Kejari Siantar dalam fungsinya untuk penegakan hukum; BatakToday.com menyampaikan ucapan “Selamat dan Sukses” untuk Kejaksaan Negeri Pematangsiantar atas prestasinya hingga hari ini, sehubungan dengan penanganan kasus ini.

Perlu diinformasikan, sejak hari ini Sabtu, tanggal 01 April 2017, media ini setiap harinya akan meng-update Ucapan Selamat yang ditempatkan pada laman beranda website BatakToday.com, hingga proses penyidikan memasuki babak baru, berupa penetapan tersangka, atau penetapan hukum lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berita terakhir di website BatakToday tentang perkembangan terakhir penanganan kasus ini diterbitkan pada tanggal 11 Maret 2017.

Baca Berita: Kasus PD PAUS: Kejari Siantar “Peralat” Instruksi Presiden

Dalam berita di atas disebutkan, untuk menjawab surat dari beberapa elemen masyarakat dan organisasi kemahasiswaan yang ada di Kota Siantar tentang perkembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi di tubuh PD PAUS, saat itu Kejaksaan Negeri Pematangsiantar dalam balasannya per tanggal 7 Maret 2017, ‘hanya’ menyebut kasus PD PAUS sedang dalam proses penyidikan dan menyebut tidak akan mengekspos segala kasus sebelum adanya penuntutan, sesuai instruksi Presiden RI pada tanggal 19 Juli 2016 lalu. (ajvg)

News Feed