oleh

5 KDh Kawasan Tapanuli Teken Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi di Tarutung

Tarutung, BatakToday –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan penandatangan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi oleh 5 kepala daerah (KDh) di Sopo Partungkoan Tarutung, Senin (24/10/2016). Selain itu, KPK juga menyerahkan E-Planning dan Perizinan Terpadu kepada Badan Perizinan dan Dinas Perhubungan dan Infokom masing-masing daerah.

Kelima KDh yakni Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan; Bupati Toba Samosir, Darwin Siagian; Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor; Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M Pasaribu; dan Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk.

Pada kesempatan itu, Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Adlinsyah M Nasution menegaskan bahwa penandatanganan dan sosialisasi ini merupakan upaya pencegahan dan mendorong transparansi yang lebih melibatkan pengawasan secara online sehingga masyarakat bisa memonitor secara langsung.

“Pihak KPK juga terbuka dalam menerima laporan-laporan dari masyarakat yang dianggap perlu diselesaikan KPK. Kami berharap sosialisasi dan penandatanganan ini memberikan manfaat terhadap proses dan tahapan pencegahan korupsi,” ujar Adlinsyah, seraya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang bersedia menjadi tuan rumah.

Acara penandatanganan rencana aksi diakhiri dengan konferensi pers pihak KPK bersama kelima Bupati/Walikota, dipandu Kepala Badan Infokom Provinsi Sumatera Utara, M Fitriyus.

Usai acara, Bupati Taput Nikson Nababan menyatakan dukungannya terhadap program KPK yang mengutamakan upaya pencegahan korupsi ketimbang upaya penindakan tersebut. Menurut Nikson, sosialisasi dan penandatanganan rencana aksi menjadi titik awal dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di kelima kabupaten/kota.

Bupati Nikson berharap, sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman bagi SKPD dalam pengelolaan anggaran agar terhindar dari korupsi.

“Dengan Program E-Planning dan Perizinan terpadu ini maka transparansi akan semakin nyata. Pungutan liar dan gratifikasi dapat kita hentikan. Terimakasih kepada pihak KPK yang memberikan peluang dan kesempatan ini bagi para SKPD untuk lebih memahami pencegahan korupsi,” katanya. (ajvg/rel)

News Feed