oleh

8 Bulan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi PD PAUS, Kejari Siantar ‘Tak Jua’ Tetapkan Tersangka

Pematangsiantar, BatakToday

Kasus dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) milik pemerintah kota Pematangsiantar hingga hari ini belum jelas perkembangan statusnya. Delapan bulan proses penyidikan belum ‘menghasilkan’ satu orang tersangka pun.

Padahal, dari gelar perkara di akhir tahap penyelidikan tahun lalu, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar menyebutkan, ditemukan bukti permulaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi atas dana penyertaan modal Pemko Pematang Siantar pada PD. PAUS, di TA.2014 dan TA.2015 dengan total Rp 9 milyar, dan atas dana pembelian kios Pasar Melanthon Siregar tahun 2015 sebesar Rp 4,6 milyar.

Penyidikan yang secara efektif dimulai Januari 2016, setelah sebelumnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan nomor: Print.Dik.01/N:.12/FD.1/12/2015, tertanggal 14 Desember 2015, hingga sekarang sudah ‘berusia’ 8 bulan lebih, namun tersangka belum juga ditetapkan oleh Kejaksaan Negeri Pematangsiantar.

Jika ditambah dengan masa penyelidikan, yang dimulai dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print.Lid. 03/N:.12/FD.1/10/2015 tertanggal 27 Oktober 2015, kasus dugaan korupsi PD PAUS ini sudah berlangsung 10 bulan lebih.

Baca berita: Kajari Siantar: Pers Kawal Penyidikan Kasus Tipikor PD PAUS

Informasi terakhir yang diperoleh BatakToday sehubungan penanganan kasus ini, adalah Kejari Siantar sedang berupaya melengkapi dokumen dan data-data untuk dikirimkan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara, di Medan. untuk melakukakn audit perhitungan kerugian Negara.

Hal ini bertolak belakang dengan keterangan yang pernah diberikan oleh pihak Kejari Siantar tentang perkembangan penanganan kasus PD PAUS ini.

Pihak Kejari Siantar sebelumnya menyebutkan penetapan tersangka tinggal menunggu hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP, setelah sebelumnya Kejari Siantar melakukan ekspos kasus ini di BPKP Perwakilan Sumut, tanggal 27 Mei 2016.

Artinya, terhitung sejak ekspos di BPKP Perwakilan Sumut, telah ‘memakan’ waktu 3 bulan lebih.

Baca berita:

Kejari Siantar Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi PD PAUS

Ondo MP Purba: “Penetapan Tersangka Kasus PD PAUS Tinggal Tunggu Audit BPKP”

Ondo MP Purba: “Siapa Bilang Masuk Angin, Herowhin Sinaga Sudah Diperiksa”

Terkait hubungan penetapan tersangka dengan audit perhitungan kerugian Negara dalam kasus PD PAUS ini, beberapa waktu lalu BatakToday melakukan wawancara dengan Kabid Investigasi BPKP Perwakilan Sumut, Batara Tobing, seusai memberikan ceramah Sosialisasi Program Anti Korupsi Focus Group Siswa/i SMA dan SMK Pematangsiantar pada Jumat (12/8/2016) di SMA Negeri 4, Jalan Pattimura, Pematang Siantar.

Lihat video:

https://www.youtube.com/watch?v=ykGMISE1gBo

Ketka itu Batara menyebutkan proses audit perhitungan kerugian Negara belum bisa dilakukan, oleh kurangnya alat bukti yang disertakan pihak Kejari Siantar ketika melakukan kkspose perkara di BPKP Sumut.

Batara juga mengatakan bahwa pihak BPKP Sumut sudah meminta penambahan alat bukti ke pihak Kejari Pematang Siantar yang sampai saat itu  belum juga dipenuhi oleh pihak Kejari Siantar.

“Alat bukti yang diserahkan Kejari Siantar ketika melakukan ‘ekspos’ masih banyak yang belum dilengkapi oleh penyidik, dan kita sudah minta penambahan, tetapi sampai sekarang belum ada diberikan. Itu diperlukan supaya nanti bisa benar benar dibuktikan bahwa itu korupsi “ terang Batara saat itu.

Saat ditanya tentang tenggat waktu yang dibutuhkan BPKP untuk mengeluarkan laporan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PD PAUS ini, Batara Tobing mengatakan bahwa BPKP hanya dapat melakukan penghitungan kerugian Negara jika fakta dan bukti cukup.

Selain itu Batara Tobing juga mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dugaan kasus korupsi bisa dilakukan tanpa harus menunggu keluarnya hasil pemeriksaan perhitungan kerugian Negara dari BPKP.

Menurutnya yang bisa melakukan audit untuk penetapan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi bukan hanya BPKP tetapi bisa juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, bahkan Inspektorat.

“Kalau penyidik sudah yakin ada kerugian Negara, ya silahkan saja (menetapkan tersangka,-red.), bukan harus menunggu LHP Audit dari BPKP. Audit juga bisa menggunakan jasa Akuntan Publik, atau oleh BPK, dan bahkan Inspektorat  “ jelas Batara dalam wawancara itu.

Selentingan kabar yang didapat dari sumber terpercaya, Kejaksaan Negeri Pematangsiantar mendapat tekanan dari ‘atas’, dalam penanganan kasus PD PAUS ini.

Rumor yang beredar, dalam waktu dekat akan terjadi penggantian Kasipidsus di Kejari Siantar. Ondo MP Purba yang selama ini memimpin langsung tim penyidik untuk menangani kasus dugaan korupsi di PD PAUS, akan dimutasi ke daerah lain. (ajvg)

Foto:

Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, M Masril, saat memimpin upacara peringatan Hari Bakti Adhyaksa Ke 56, di palataran parkir Kejari Siantar, Jumat 22/7/2016 (bataktoday/doc)

News Feed