oleh

Alexander Marwata: KPK akan Tempatkan Satgas di Sumut

Medan, BatakToday –

Komisi Pemberantasa Korupsi setiap tahun menerima 7 ribu sampai 8 ribu pengaduan tentang korupsi. Laporan tentang korupsi para penguasa ini disampaikan baik melalui telepon maupun surat.

‪”Bila ada penyimpangan, maka akan ada yang melaporkan kepada petugas kami. Setiap hari kita menerima sekitar 20 sampai 30 laporan itu,” kata pimpinan KPK Alexander Marwata dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Sumut, di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut, Kamis (14/4/2016).

‪Alexander memastikan, KPK tidak pernah tidur dalam melakukan penindakan korupsi. Pasalnya, keberadaan KPK ada di setiap sudut Republik Indonesia.

‪”Sebagai contoh, pernah ada seseorang melakukan konsultasi kepada paranormal tentang kasus yang menimpanya. Paranormal berkata balikkan saja sebelum matahari terbit. Orang itu mengembalikannya, namun ditangkap juga. Jadi KPK tidak pernah tidur,” ungkapnya.

‪Alex menilai, disatu sisi apa yang dilakukan KPK dalam penindakan korupsi diapresiasi oleh masyarkakat, namun di sisi lain penindakan tersebut merupakan suatu tragedi.

“Semakin banyak orang yang dipenjara karena korupsi, maka hal itu merupakan cermin bahwa kita gagal dalam pemberantasan korupsi,” pungkas alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) ini.

Perselingkuhan Penguasa dan Pengusaha

‪Komisi Pemberantasan Korupsi menilai hampir 90 persen terjadinya korupsi disebabkan adanya perselingkuhan antara penguasa dengan pengusaha.

‪”Suap itu pasti yang memberikan adalah rekanan atau pengusaha. Suap juga bisa terjadi dari perencanaan, penyusunan APBD/APBN, pelaksanaan,  pengurangan volume pengerjaan dan lainnya,” kata Alexander.

‪Untuk itu, dalam meminimalisir  korupsi pada pengadaan barang dan jasa, KPK mendorong provinsi Sumut untuk menerapkan e-budgeting.

“Ada beberapa contoh yang telah menerapkan e-bugeting ini, seperti Walikota Surabaya dan DKI Jakarta,” ujarnya.

‪Pihaknya juga akan menerapkan sistem catalog, dimana pengadaan tenaga kerja nantinya tidak lagi dilakukan dengan cara tender.

‪”KPK juga sedang menerapkan sistem berbasis internet. Sistem ini diberlakukan agar  masyarakat juga dapat mengawasi pelaksanaan anggaran tersebut,” ungkapnya.

KPK Akan Bentuk Satgas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK untuk memperkuat fungsi kontrol di daerah. Tim Satgas KPK tersebut akan diterjunkan ke enam daerah sebagai pilot project.

‪”Sumatera Utara merupakan salah satu dari enam daerah yang masuk pilot project yang akan diawasi KPK,” kata Alexander.

‪Selain itu, KPK juga akan membentuk unit Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di daerah-daerah. Ini dilakukan agar para pejabat tidak lagi sibuk untuk melaporkan LHKPN ke KPK pusat.

‪”Kita juga mengimbau kepada pejabat yang belum melaporkan LHKPN-nya, harus cepat untuk melaporkannya,” ungkapnya.

‪Alex menilai, faktor utama terjadinya korupsi karena ketidak jujuran.

“Seharusnya kejujuran itu harus menjadi bagian dari keimanan kita. Kejujuran juga hsrus menjadi semangat dan jiwa kita untuk generasi kedepan,” katanya. (AFR)

Foto: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Sumut, di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut, Kamis (14/4/2016). (bataktoday/afr)

News Feed