oleh

Alfi: DPRD Siantar “Baccul”, Beraninya “Dukung” Pembongkaran Bangunan Rakyat Kecil

Pematangsiantar, BatakToday

Tim Penegak Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kota Pematangsiantar telah melakukan tindakan diskriminatif dan tanpa solusi bagi rakyat kecil yang bangunannya dibongkar, atau digusur. Hal ini disebutkan Alfi Anto, mahasiswa semester III Fakultas Hukum Universitas Simalungun (USI), Senin (18/7).

Alfi sangat menyesalkan sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Pematangsiantar, yang tidak dengan baik dan serius menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Pemko Siantar saat melakukan pembongkaran dan penggusuran terhadap bangunan-bangunan yang melanggar peraturan dikota ini.

“Benar, Perda harus ditegakkan. Tapi seperti kita saksikan, sikap DPRD Kota Siantar sangat mengecewakan. Wakil-wakil rakyat ini hanya mendukung pembongkaran bangunan yang melanggar milik rakyat kecil,” kata Alfi Anto kepada BatakToday.

Alfi menambahkan, DPRD yang dipilih oleh rakyat, serta digaji oleh uang rakyat, seharusnya berpihak kepada rakyat kecil. DPRD Siantar harus peka menyikapi kebijakan Pemko Siantar dalam melakukan pembongkaran tanpa solusi bagi masyarakatnya.

“Mungkin mereka (anggota DPRD) tidak merasakan, bagaimana tangisan rakyat kecil yang susah cari makan, tetapi bangunannya dibongkar begitu saja oleh Pemko. Itu sama artinya dengan DPRD Siantar hanya berani menyuarakan pembongkaran bangunan milik rakyat kecil. Sebenarnya, anggota DPRD Siantar sudah tidak layak lagi digaji oleh rakyat,” ungkap Alfi menyampaikan kekecewaannya.

Dia menyarankan, bila DPRD Siantar tidak bisa memberikan solusi kepada rakyat kecil yang bangunannya dibongkar Pemko Siantar, setidaknya DPRD tegas mengambil sikap, yakni mendorong Pemko Siantar bersikap adil melakukan pembongkaran.

Aktivis Lingkungan ini memberi masukan kepada DPRD Siantar, supaya  membentuk Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus), atas kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang tidak berpihak pada kehidupan rakyat seperti sekarang ini.

Ditambahkannya lagi, bahwa masih banyak bangunan lain di Kota Siantar yang melanggar peraturan, tetapi belum dibongkar tim penegak Perda.

“DPRD Siantar harus segera membentuk Pansus meginvestigasi bangunan Studio Hotel dan Restoran City, Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbum, Kecamatan Siantar Marimbum. Bangunannya diduga kuat telah melanggar PP No 38/2011 tentang Sungai dan UU No. 32 tentang Lingkungan Hidup. Setelah itu, merekomendasikan pembongkarannya kepada Pemko Siantar.  agar tercipta cara-cara penegakan peraturan yang sehat di kota ini,” sebutnya tegas.

Alfi Anto mengungkapkan, apabila memang DPRD Siantar sudah tidak mampu lagi menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagaimana pantasnya, lebih baik mundur dari jabatannya.

Diprediksinya, pembongkaran bangunan melanggar milik rakyat kecil, masih akan terus berlanjut oleh tim penegak Perda Pemko Siantar.

“Bagaimana hati nurani bapak dan  ibu anggota DPRD melihat dan mendengar tangisan rakyat kecil yang sudah susah cari makan, lalu akibat melanggar aturan, bangunannya dibongkar tanpa solusi oleh Pemko Siantar. Sementara, bangunan megah milik si pemodal seperti Studio Hotel dan Restoran City, yang berdiri dengan melanggar peraturan, tidak dibongkar. Dimana hati nurani para anggota Dewan Terhormat ini,” ujar Alfi geram. (EM)

Foto:

Alfi Anto dalam salah satu aksi unjuk rasa di Balai Kota Pematangsiantar beberapa waktu lalu

News Feed