oleh

Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat: Hentikan Kriminalisasi, Segera Akui dan Lindungi Hak-Hak serta Wilayah Masyarakat Adat di Simalungun

Pematangsiantar, BatakToday

Masyarakatt Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita di Sihaporas, Kecamatan Pamatang Sidamanik, dan Keturunan Ompu Lumbak Siallagan di Dolok Parmonangan, Kecamatan Dolok Panribuan, keduanya di Kabupaten Simalungun; sudah lebih dulu ada jauh sebelum NKRI terbentuk. Mereka sudah tinggal dan mengelola wilayah adat yang merupakan titipan leluhurnya dengan nilai-nilai kearfian lokal yang dipegang teguh sampai hari ini.

Namun sejak adanya klaim sepihak Hutan Negara di atas wilayah adatnya, masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan tidak bisa lagi mengakses hak atas tanah dan wilayah adatnya. Ditambah lagi dengan izin yang diberikan kepada PT. Toba Pulp Lestari (TPL), sehingga mengakibatkan wilayah adat terbaik milik Masyarakat Adat beralih fungsi. Makam leluhur dan lahan pertanian luluh lantak akibat aktivitas masif perusahaan tersebut.

Hutan adat yang menjadi sumber untuk keperluaan ritual adat, obat-obatan dan ekonomi turut hancur. Daerah aliran sungai dan mata air yang merupakan sumber penyangga kehidupan, dan keperluaan ritual, kini telah rusak. Sungai yang tadinya menyimpan kekayaan potensial, yaitu ikan endemik, kini juga semakin langka. Ini oleh pencemaraan sebagai akibat dari aktivitas pembuangan limbah perusahaan, yang juga membuat menyebabkan kesulitan bagi masyarakat adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan atas ketersediaan air bersih.

Masyarakat Adat yang tengah berjuang untuk menjaga keutuhan wilayah adat untuk generasi yang akan datang juga kerap mendapat perlakuan diskriminasi dan bahkan kriminalisasi dengan tuduhan menduduki hutan negara, merusak tanaman milik perusahaan.

Pada tanggal 24 September 2019 lalu, 2 (dua) orang warga masyarakat adat Sihaporas yang bertani di tanah leluhurnya, yang turut memperjuangkan wilayah adatnya, ditahan oleh Polres Simalungun tanpa prosedur yang benar. Penahanan ini dilakukan passca bentrok antara masyarakat adat Sihaporas dengan karyawan PT. TPL, 16 September 2019, yang mengakibatkan seorang anak berusia 3 tahun, Mario Ambarita dan Thompson Ambarita menjadi korban dari dugaan tindakan kekerasaan yang dilakukan oleh Humas dan Security PT. TPL sektor Aek Nauli.

Kedua warga tersebut, Thomson Ambarita dan Jhony Ambarita, sebelumnya berstatus sebagai saksi atas laporan masyarakat adat Sihaporas, atas dugaan tindak kekerasaan yang dilakukan oleh Humas dan Security PT. TPL, justru kemudian ditahan pihak Polres Simalungun. Sementara terhadap pihak PT. TPL Aek Nauli, yang diadukan oleh Masyarakat Adat Sihaporas, Polres Simalungun sama sekali tidak melakukan penahanan. Hal ini jelas merupakan sebuah diskriminasi hukum dan ketidakadilan terhadap masyarakat adat oleh para penegak hukum tersebut.

Demikian halnya dengan Masyarakat Adat Ompu Lumbak Siallagan di Dolok Parmonangan, juga tak luput dari ancaman kriminalisasi; dimana dua orang pejuang masyarakat adat Dolok Parmonangan dituduh menduduki konsesi PT. Toba Pulp Lestari, karena mereka bertani di atas tanah leluhurnya.

Hal tersebut selalu saja berulang-ulang terjadi terhadap masyarakat adat yang berjuang untuk kedaulatan wilayah adatnya.

Sangat jelas bahwa Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui keberadaan masyarakat adat serta wilayah adatnya yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35 Tahun 2012, setara dengan Konstitusi, juga menyatakan Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara.

Namun sampai saat ini Negara belum hadir untuk menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang turut sebagai pemilik sah dari Republik ini.

Hal-hal tersebut di atas disebutkan dalam relis yang diterima Redaksi BatakToday, Rabu malam 6/11/2019, sebagai “PERNYATAAN SIKAP ALIANSI MAHASISWA DAN MASYARAKAT ADAT (AMAN TANO BATAK, MASYARAKAT ADAT SIHAPORAS (LAMTORAS), MASYARAKAT ADAT KETURUNAN OMPU UMBAK SIALLAGAN DOLOK PARMONANGAN, PMKRI CABANG SIANTAR, GMKI CABANG SIANTAR, GMNI CABANG SIANTAR, SALING (SAHABAT LINGKUNGAN), BAKUMSU, SAPMA PP SIANTAR,GAMPAR, WALHI SUMUT)”

Selanjutnya dalam relis tersebut, disampaikan juga 6 (enam) poin sebagai desakan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan kondisi yang disebutkan sebelumnya.

“Oleh karena itu, kami dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Adat mendesak :
1. Polres Simalungun untuk segera membebaskan dua pejuang masyarakat adat Sihaporas saudara Jhony Ambarita dan Thomson Ambarita.

2. Aparat Hukum di Kabupaten Simalungun untuk menghentikan kriminalisasi terhadap masyararakat adat Dolok Parmonangan (Sorbatua Siallagan dan Sudung Siallagan) yang memperjuangkan hak dan kedaulatan atas tanah adatnya.

3. Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk segera menerbitkan Perda atau SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakata adat serta wilayah adat di Simalungun.

4. Kementerian LHK untuk segera mencabut izin konsesi PT. Toba Pulp Lestari dari wilayah adat Sihaporas dan Dolok Parmonangan.

5. Mendesak Polres Simalungun untuk bertindak objektif dan proposional.

6. Mendesak Polres Simalungun untuk segera merespon laporan masyarakat Sihaporas atas tindak kekerasaan terhadap korban dari masyarakat Sihaporas yaitu, Mario Ambarita dan Thompson Ambarita; Yang diduga dilakukan oleh Humas PT. Toba Pulp Lestari sektor Aek Nauli, Bahara Sibuea.”

(rel/ajvg)

News Feed