oleh

Aliansi Masyarakat Adat: Belanda Harus Pertanggungjawabkan Masa Lalunya di Tano Batak

Balige, BatakToday

Bukan soal berapa lama terjadi, yang pasti penjajahan itu terjadi, dan sampai hari ini masih meninggalkan luka bagi masyarakat di seluruh Nusantara, terutama bagi masyarakat adat di Tano Batak.

Sejarah panjang yang telah dilalui oleh masyarakat adat Batak Toba membuktikan, begitu banyak persoalan yang telah dialami menyangkut hak hidup sebagai masyarakat adat, sebagai akibat dari penjajahan yang telah dilakukan Belanda terhadap masyarakat adat Batak Toba. Memori sejarah ini masih membekas di ingatan masyarakat adat, karena sampai hari ini meninggalkan berbagai persoalan bagi masyarakat adat di kawasan Danau Toba.

Walaupun Indonesia merdeka, namun tidak membuat masyarakat adat  merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Realitanya, berbagai persoalan merundung masyarakat adat hingga saat ini, dan tidak terlepas dari tindakan-tindakan kolonial Belanda selama menjajah di Tano Batak.

Perang Batak yang terjadi pada tahun 1878 meluluhlantakkan banyak huta atau desa yang ada di Tano Batak. Korban perang berjatuhan, diperkirakan hingga ratusan ribu jiwa. Pada awal mula dan selama proses penjajahan yang cukup panjang, Belanda melakukan perampasan wilayah adat masyarakat Batak Toba.

Dimulai ketika Belanda menerapkan adanya hutan register pada awal abad ke-20. Dan itu kemudian menjadi dasar klaim hutan negara, oleh pemerintah Indonesia setelah masa kemerdekaan.

Dalam relis persnya, Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Tano Batak, melalui ketuanya, Roganda Simanjuntak, menyebutkan, pengalihan tanah-tanah dan hutan adat menjadi hutan register pada masa peniajahan Belanda, menjadi sumber konflik agraria hingga sekarang.

“Inilah yang menjadi akar permasalah utama  konflik agraria di seluruh Nusantara, terutama di Tano Batak, karena menyangkut hak atas tanah, yang menjadi identitas bagi masyarakat adat Batak Toba. Belanda meninggalkan warisan konflik bagi masyarakat adat, yang sampai hari ini masih terus terjadi,” sebut Roganda.

Perlawanan masyarakat Batak pada masa penjajahan, direspon Belanda dengan melakukan penghancuran struktur pemerintahan adat, dengan cara menggantikan posisi Raja Bius dengan Kepala Nagari atau yang sekarang dikenal dengan istilah Kepala Desa. Dengan cara ini Kepala Nagari akan tunduk pada Belanda dan eksistensi dari Raja Bius lama kelamaan hilang. Berdampak pada penghilangan pemerintahan adat (Lembaga Adat) yang berfungsi untuk mengatur jalannya hukum adat terkait kehidupan sosial dan pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat adat Batak Toba.

Kemudian, juga terjadi perampasan benda-benda pusaka Batak Toba yang dilakukan Belanda, yang berdampak pada penghilangan jati diri masyarakat adat Batak Toba, dan mengakibatkan pemahaman terkait identitas budaya yang terdahulu, menjadi hilang.

Menyikapi isu kedatangan pihak kerajaan Belanda ke Kawasan Danau Toba, maka Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, mendesak agar Raja Belanda menyatakan permintaan maaf atas sejarah kelam masa penjajahan Belanda terhadap masyarakat adat Batak Toba.

“Raja Belanda harus meminta maaf kepada masyarakat adat Batak Toba, atas sejarah kelam yang dilakukan oleh Belanda, dan harus mengembalikan benda-benda pusaka, milik masyarakat adat Batak Toba,” demikian desakan itu disampaikan.

AMAN Tano Batak juga menyampaikan desakan agar Pemerintah Belanda turut bertanggung jawab dalam proses pengembalian hutan-hutan adat masyarakat adat Batak Toba, yang saat ini diklaim sebagai hutan negara oleh pemerintah Indonesia.

“Dan, Pemerintah Belanda juga harus melakukan ganti rugi, atas situs sejarah yang hancur akibat perang,” demikian desakan AMAN Tano Batak di akhir relisnya. (rel/ajvg)

News Feed