oleh

AMAN Tano Batak: “Mau Sukses di Tanah Batak, Presiden Jokowi Cabut Izin PT. Toba Pulp Lestari”

Humbang Hasundutan, Bataktoday

Hutan salah satu bagian terpenting dalam menjaga kelangsungan hidup dibumi. Tidak dipungkiri deklarasi pengakuan bahwa hutan adalah sebagai paru-paru bumi yang menjaga keberlangsungan siklus kehidupan manusia dan seluruh penghuninya.

Namun kehadiran perusahaan-perusahaan perusak hutan menjadi ancaman terbesar bagi ekosistem dan mahluk hidup, khususnya di wilayah Tapanuli Raya atau yang biasa disebut Tano Batak. Apalagi, potensi-potensi hutan di Tano Batak, termasuk tumbuhan endemik seperti kemenyan, yang sudah dikenal jenis dan kualitasnya hingga ke manca negara. Kemenyan memberi keuntungan besar bagi masyarakat sekitar dengan kearifan local, tanpa menimbulkan degradasi lingkungan tempatnya tumbuh, dan degradasi kualitas lingkungan pada daerah sekitarnya yang menjadi daerah sanggahan hutan kemenyan tersebut.

Perambahan hutan dengan menggunakan alat berat, mempercepat degradasi hutan di Tanah Batak, Humbang Hasundutan (doc. AMAN)
Perambahan hutan dengan menggunakan alat berat, mempercepat degradasi hutan di Tanah Batak, Humbang Hasundutan (doc. AMAN)

Akhirnya seiring masa hutan kemenyan luasannya lambat laun menyusut. Ini sebagai akibat kebijakan pemerintah yang “tidak bijak”, yang cenderung pro pengusaha, tanpa mempertimbangkan dampak lain yang dirasakan masyarakat luas, dan alam itu sendiri.

Demikian dikemukakan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Wilayah Tano Batak, Roganda Simanjuntak, dalam pembicaraan dengan BatakToday, Doloksanggul-Humbang Hasundutan, Selasa (1/3).

“Tanah Batak di zaman dahulu sangat terkenal di dunia internasioanal sebagai penghasil kemenyan dan hasil hutan lainnya. Mengingat kemenyan di Tanah Batak memiliki kualitas terbaik, bahkan tanaman kemenyan ini tergolong endemik, tumbuhan yang sejenis tidak ditemukan di kawasan lain di luar Tanah Batak. Secara ekonomi, komoditi kemenyan dari Tano Batak sangat memberikan manfaat bagi masyarakat, karena harga getah kemenyan bernilai tinggi. Dan satu hal yang tidak boleh diabaikan, masyarakat yang mengelola hutan kemenyan, mengambil manfaat tanpa merusak hutannya,“ terangnya.

kayu gelondongan, untuk bahan baku pembuatan bubur kertas, Humbang Hasundutan (doc. Aman)
Pohon kemenyan berubah jadi log kayu siap angkut ke pengolahan.

Ganda mengaku, hutan kemenyan adalah berupa hutan adat yang dikelola secara lestari dan turun temurun tersebut, kini kondisinya sangat memilukan. Hal itu disebabkan karena pemberian izin secara besar-besaran kepada Investor untuk menguasai hutan dan tanah ulayat Batak. Oleh ijin yang dimiliki, perusahaan itu menghancurkan hutan alam, sehingga hasil dari hutan kemenyan dan komoditi hasil hutan non kayu lainnya menurun.

“Coba cari madu hutan, asli hutan, sangat jarang kita temukan sekarang ini. Rotan, dan berbagai jenis tumbuhan obat-obatan yang biasa dipakai untuk penyembuhan berbagai penyakit, yang selama ini digunakan masyarakat sekitar hutan di Tanah Batak. Belum lagi sumber protein hewani dari hutan alam, yang jauh hari sebelumnya menjadi sumber protein bagi masyarakat sekitarnya, melalui perburuan konvensional. Bisa anda nilai betapa ruginya bangsa ini, terutama masyarakat Batak, oleh penghancuran hutan yang telah terjadi di Tano Batak,” ujarnya pilu.

“Anda tahu, apa yang dilakukan oleh TPL, yang mengantongi izin konsesi untuk hutan seluas 188.000 ha di berbagai tempat di wilayah Tapanuli. Anda tahu beda perusahaan HPH yang menebang kayu untuk diolah sebagai bahan bangunan atau untuk kayu olahan lainnya, dengan TPL yang menghasilkan bubur kertas dan kertas sebagai turunannya,” sambungnya gusar.

Ganda menjelaskan bagaimana pengelolaan hutan untuk kebutuhan pabrik bubur kertas, seperti yang sudah dan sedang dilakukan PT. Toba Pulp Lestari (TPL).

“TPL menebang pohon besar kecil, asal cukup lurus, mau diameternya 20 cm, atau kurang, masuklah itu ke pabrik. Ambil kayu alamnya, bersihkan permukaan tanah, tanam eucalyptus, selebihnya tinggal perawatan tanaman. Di awal masa pertumbuhan, mereka gunakan herbisida untuk membasmi ilalang maupun gulma lainnya. Masih ada perbedaan dengan perusahaan HPH yang dalam produksinya melakukan tebang pilih, sehingga jika dibiarkan puluhan tahun kemudian, masih ada harapan untuk hutan itu kembali sekian puluh persen dari kondisi hutan sebelumnya, meskipun itu tetap telah merusak. Kalau TPL, mana ada istilah tebang pilih, sapu bersih Lae,” protesnya.

Perambah hutan yang tidak menggunakan metode tebang pilih, meluluhlantakkan hutan alam, dan memusnahkan nuftah hidup yang penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, Humbang Hasundutan (doc, AMAN)
Perambah hutan yang tidak menggunakan metode tebang pilih, meluluhlantakkan hutan alam, dan memusnahkan nuftah hidup yang penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, Humbang Hasundutan (doc, AMAN)

Ganda kemudian menantang BatakToday untuk menyaksikan kondisi hutan yang sudah digarap PT. TPL.

“Sekali-sekali wartawan coba masuk lah ke konsesi TPL, biar jangan teman-teman kira kami mengada-ada. Nanti, kalau sudah lihat, saya mau tanya, apa yang tinggal dari hutan alam, kalau TPL sudah masuk ke satu kawasan hutan. Sederhananya, coba nanti Lae cari ada berapa sarang burung yang ada di pohon eucalyptus-nya TPL,” nadanya meninggi.

Selanjutnya Ganda menjelaskan betapa berat perjuangan untuk mempertahankan hutan, terutama hutan adat, yang ada di Tanah Batak.

“Persoalan makin berat, karena ditambah lagi klaim sepihak oleh pihak Kementerian Kehutanan atas sebagian besar lahan, yang turun temurun sudah merupakan hutan adat, mereka nyatakan sebagai kawasan hutan Negara “ ujarnya tak mau pasrah.

Dalam penjelasan selanjutnya, Ganda menyebutkan bahwa pengrusakan hutan tersebut berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas air Danau Toba.

Hutan yang dirusak di hulu sungai berakibat hilangnya kawasan penyangga untuk cadangan air di musim kemarau, serta timbulnya sedimentasi, yang secara langsung berakibat pada penurunan kualitas air Danau Toba. Sehingga perlu kebijakan yang tepat dan serius dalam pelestarian hutan adat di Tanah Batak. Terlebih saat ini, pemerintah pusat sangat serius untuk mengembangkan pariwisata Danau Toba berkelas internasional.

Untuk itu, Roganda Simanjuntak, atas nama Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) wilayah Tanah Batak mengharapkan agar pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi segera mencabut izin perusahaan perusak hutan seperti PT. Toba Pulp Lestari.

“Kalau Pemerintah RI mau sukses menjalankan program lingkungan hidup dan program pengembangan kawasan Danau Toba jadi destinasi wisata berkelas dunia, Presiden Jokowi harus segera mencabut ijin PT. Toba Pulp Lestari, dan perusahaan-perusahaan lainnya yang merusak kawasan Danau Toba, yang akan menggagalkan kelancaran program pengembangan di kawasan ini. Dan jangan lupa tentang satu hal, Pak Jokowi seorang Insinyiur Kehutanan, beliau pasti mengerti masalah ini,” demikian pesannya.

Sebagai salah satu solusi, mantan anggota KSPPM ini juga meminta agar Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat segera disahkan.

“UU dan Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat segera disahkan. Serta pemerintah harus melibatkan masyarakat adat di Tanah Batak secara aktif dalam program pengembangan pariwisata Danau Toba,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, Humas PT. TPL Andrey Hutabarat, yang dikonfirmasi BatakToday, Selasa (1/3), menampik tudingan yang menyebutkan PT.TPL sebagai perusahaan perusak hutan dan lingkungan.

“Tidak benar jika PT. TPL perusak hutan dan lingkungan. Justru PT. TPL sangat bersahabat dengan lingkungan. Sebab  hanya PT.TPL satu-satunya perusahaan yang senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dan hutan dengan melakukan penanaman kembali “ tukasnya.

Berdasarkan pengamatan BatakToday di beberapa kawasan yang merupakan areal konsesi PT. Toba Pulp Lestari, perusahaan ini melakukan penanaman kembali (reforestry) pada areal hutan alam yang telah diambil kayunya, dengan tanaman monoculture berupa pohon eucalyptus. (FT/ajvg)

News Feed