AMAN Tano Batak: “Tindaklanjuti Perda dengan Penetapan dan Pengesahan Masyarakat Adat”

AMAN Tano Batak: “Tindaklanjuti Perda dengan Penetapan dan Pengesahan Masyarakat Adat”

498
Salah satu kendaraan dengan poster tuntutan Masyarakat Adat Tano Batak, dalam Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)

Balige, BatakToday

Kabar baik datang dari Kabupaten Toba Samosir, dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) yang telah lama ditunggu Masyarakat Adat, yaitu Perda Tanah Ulayat Masyarakat Adat, akhirnya disahkan oleh DPRD dan Bupati Tobasa, Kamis (30/11/2017). Putusan MK No 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat Bukan Hutan Negara, yang merupakan tonggak sejarah baru bagi Masyarakat Adat Nusantara, akhirnya ditegaskan melalui peraturan tingkat daerah di Kabupaten Toba Samosir.

Di Tobasa sendiri sebaran konflik di wilayah adat cukup tinggi. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, paling sedikit ada 10.000 ha wilayah adat yang saat ini sedang berkonflik. Penyebab utama konflik tersebut disebabkan oleh klaim sepihak sebagai hutan negara dan juga hadirnya investor, seperti PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang hadir di wilayah adat tanpa sepengetahuan masyarakat adat sebagai pihak yang seharusnya menguasai hutan tersebut.

Masyarakat Adat Tano Batak berorasi di depan Kantor Bupati Toba Samosir, dalam rangkaian Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)
Masyarakat Adat Tano Batak berorasi di depan Kantor Bupati Toba Samosir, dalam rangkaian Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)

Hal ini menyebabkan masyarakat adat yang tersebar di Tobasa, getol mendesak Pemkab Tobasa untuk segera menerbitkan Perda terkait Hak-Hak Masyarakat Adat. Sejumlah peraturan menegasikan betapa perlunya segera Perda atau SK Bupati untuk pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, seperti Permendagri No 52 tahun 2014 tentang tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2015 Tentang Hutan Hak.

AMAN Tano Batak sendiri mengapresiasi pengesahan Perda tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat oleh DPRD dan Pemkab Tobasa. Perda ini sebagai langkah awal yang cukup maju, mengingat Perda ini masih perlu ditindaklanjuti oleh Bupati seperti pembentukan tim untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat. Di sisi lain Bupati juga harus menerbitkan Peraturan Bupati tentang penetapan Masyarakat Adat yang sudah diidentifikasi.

Peserta Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)
Peserta Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)

Sejak awal AMAN Tano Batak sudah mendesak DPRD Tobasa agar Perda ini sifatnya mengatur dan juga menetapkan Masyarakat Adat yang sudah dapat dibuktikan keberadaannya.

Namun AMAN Tano Batak menyebutkan, masih ada hal-hal yang harus segera didiskusikan, mengingat ada beberapa pasal yang sangat penting untuk direvisi, seperti kelembagaan adat, penggunaan dan pemanfaatan hak ulayat.

“Untuk itu, diharapkan sekali ada peluang untuk merevisi beberapa pasal dalam Perda tersebut,” sebut Roganda Simanjuntak, Ketua AMAN Tano Batak mengakhiri relisnya. (rel/ajvg)