oleh

AMAN Tano Batak Vs TPL&Kehutanan: ”Kukuhkan Hutan Adat, Sahkan Perda Masyarakat Adat”

Jakarta, BatakToday

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 (Putusan MK 35) Tahun 2012, menyatakan, bahwa Hutan Adat Bukan Hutan Negara. Namun hingga hari ini perampasan wilayah adat di kawasan Danau Toba belum dihentikan. Masyarakat Adat Batak umumnya masih terus mengalami intimidasi dan konflik dengan PT. Toba Pulp Lestari, Tbk serta klaim hutan negara.

Masyarakat Adat Batak yang tergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tano Batak sampai hari ini terus mendorong Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah untuk segera mengakui dan melindungi Masyarakat Adat Batak. Dorongan ini bertujuan untuk segera mengakhiri konflik di wilayah adat, yaitu dengan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Masyarakat Adat oleh Pemerintah Daerah, seperti diamanatkan dalam Putusan MK 35.

Masyarakat adat yang terdiri atas Lembaga Adat Keturunan Ompu Mamontang Laut Ambarita (Lamtoras), Desa/Nagori Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun; bersama 6 (enam) masyarakat adat dari Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), yaitu Masyarakat Adat Matio Kecamatan Borbor; Masyarakat Adat  Sigalapang, Desa Maranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti; Masyarakat Adat  Simenahenak; Masyarakat Adat Natumingka;  Masyarakat Adat Tukko Nisolu; dan Masyarakat Adat Huta Aek Napa dan Tor Nauli dari Tapanuli Utara, melakukan upaya pendekatan persuasif kepada pemerintah dengan mendatangai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman), dan Kantor Staf Presiden, di Jakarta, sepanjang pekan ke-2 Agustus 2018.

Perwakilan Masyarakat Adat bersama AMAN Tano Batak, saat bertemu Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Senin 13/08/2018 (ist)

Dalam relis yang diterima BatakToday, Selasa (14/08/2018), Roganda Simanjuntak, Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Wilayah Tano Batak (AMAN Tano Batak), menyebutkan, bahwa jalan penyelesaian konflik adalah pengukuhan hutan adat, sementara menunggu pengesahan Perda Masyarakat Adat.

“Kami mendesak KLHK untuk segera menghentikan konflik yang timbul berulang kali di wilayah adat, di Tano Batak. Jalan penyelesaian yang kami minta kepada KLHK adalah upaya pengukuhan hutan adat. Langkah berikutnya yang menurut kami paling mungkin bisa ditindaklanjuti, sementara menunggu proses Perda atau SK Bupati tentang Masyarakat Adat, adalah inventarisasi/pencadangan hutan adat,” sebut Roganda.

Ditambahkannya lagi, pencadangan hutan adat menjadi jalan keluar untuk menghentikan kriminalisasi masyarakat adat sehubungan konflik dengan aktivitas perusahaan maupun pihak kehutanan.

“Pencadangan hutan adat, saat ini, kami nilai merupakan jalan keluar untuk menghentikan segala aktivitas perusahaan maupun kehutanan yang kerap berujung pada kriminalisasi dan atau konflik yang sangat merugikan Masyarakat Adat,” ujarnya.

AMAN Tano Batak mendukung program pemerintahan di masa Jokowi, yang menetapkan Danau Toba sebagai salah satu prioritas pariwisata nasional, dengan menjadikannya sebagai destinasi wisata bertaraf internasional. Namun di sisi lain, hal tersebut harus diawali dengan pengakuan wilayah adat yang seharusnya penguasaannya ada pada masyarakat adat di kawasan Danau Toba, yang ditetapkan melalui produk hukum daerah, seperti Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati.

“Kami berterimakasih atas respon baik dari para pihak yang bersedia kami temui selama di Jakarta. Di antaranya, respon dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dirjen PSKL) Kementerian LHK, yang menyatakan bersedia untuk menemui Bupati dan DPRD dalam waktu dekat ini, dalam rangka mempercepat penerbitan Perda Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba. Oleh Ditjen PSKL juga, akan segera melakukan inventarisasi atau pencadangan hutan adat, khususnya di wilayah adat yang selama ini berkonflik dengan pemegang konsesi, yaitu PT Toba Pulp Lestari,” terang Roganda.

Gompar Sarumpaet, perwakilan Masyarakat Adat Sigalapang, Meranti Timur, Tobasa, menyampaikan Ulos dan ‘Unte Mungkur’ (jeruk purut) sebagai tanda mata dan tanda kesucian tujuan kedatangan Masyarakat Adat dari Tano Batak, kepada Abetnego Tarigan, Staf Ahli Utama Deputi II Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa 14/08/2018 (ist)

Pertemuan rombongan Masyarakat Adat dari Wilayah Tano Batak dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, diperoleh respon baik atas keinginan Masyarakat Adat di Kawasan Danau Toba, Selasa (14/08/2018).

“Patut kami apresiasi, komitmen beliau (maksudnya Luhut Binsar Panjaitan,-red.) untuk melindungi wilayah adat.  Hal itu ditegaskan kembali lewat pernyataan Staf Khusus Kemenko Kemaritiman, Lambok Simorangkir, dalam pertemuan di Kantor Kemenko. Sekaligus juga, pihak Kemenko, terlibat dalam mengawal proses inventarisasi wilayah adat yang sedang dilakukan oleh KLHK,” sebut Roganda, mengapresiasi.

Sementara dari pertemuan di Kantor Staf Kepresidenan, Selasa siang (14/08/2018), didapat komitmen untuk percepatan proses inventarisasi dan pengukuhan wilayah adat.

“Demikian juga komitmen Kantor Staf Presiden (KSP), melalui Staf Ahli Utama Deputi II, Abetnego Tarigan, yang akan berkoordinasi dengan KLHK untuk memastikan percepatan proses inventarisasi hingga pengukuhan wilayah adat,” pungkas Roganda. (rel/ajvg)

News Feed