oleh

Anggaran Tidak Memadai, Target 95% Jalan Mantap Tahun 2018 Sulit Dicapai

Medan, BatakToday

Panjang jalan nasional dan jalan provinsi di Sumatera Utara salah satu yang terpanjang di antara 34 provinsi di Indonesia. Sayangnya, kondisi itu tidak didukung dengan alokasi anggaran belanja pembangunan dan pemeliharaan yang memadai. Alhasil, 400 kilometer jalan provinsi hingga kini masih jalan tanah, dan ruas jalan yang sudah beraspal tidak dapat dirawat secara layak. Target 95 persen jalan provinsi mantap pada tahun 2018 sesuai target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara akan sulit dicapai.

Fakta ini mendapat perhatian serius saat diangkat menjadi topik bahasan pada Sumut Discussion Club (SDC) seri V yang mengambil topik “Kondisi Eksisting dan Permasalahan Infrastruktur Jalan dalam Pembangunan Sumatera Utara” di Ruang Serbaguna Lantai 5 Rumah Sakit Royal Prima Medan, Kamis (29/10).

Diskusi dipandu moderator RE Nainggolan dengan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Bina Marga Sumut Efendi Pohan, dan Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah I Medan-Aceh Paul H Siahaan, dengan pembanding Prof Dr Sukaria Sinulingga.

Pada pengantar diskusi, RE Nainggolan mengatakan, Sumut  merupakan provinsi yang strategis untuk pembangunan ekonomi nasional dilihat dari letak geografisnya. Sayangnya, dukungan anggaran yang diperoleh belum memadai.

Dalam paparannya, Kadis Bina Marga Provinsi Sumut Efendi Pohan menjelaskan, panjang jalan provinsi di Sumut 3.048,5 km dan jika digabungkan dengan jalan kabupaten/kota yang panjangnya mencapai 34.000 km, menjadikan Sumut sebagai provinsi dengan jalan terpanjang di Indonesia. Berdasarkan survei terakhir, jalan provinsi yang telah di-hotmix sepanjang 2.300 km, aspal lapen 300 km, dan 400 km masih jalan tanah yang kondisinya sangat tidak mantap.

Menurut Pohan, selain faktor eksternal seperti iklim dan geografis, buruknya kondisi jalan provinsi terutama karena minimnya alokasi anggaran yang tersedia.

“Ini kaitannya dengan perencanaan dan realisasi. Seharusnya kita sudah menyelesaikan 234 km tahun ini, tapi kondisi kita dengan kemampuan keuangan daerah hanya untuk 160 km. Yang lain tidak kita laksanakan,” jelasnya.

Pohan mengatakan, sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018,  target pembangunan jalan hingga tahun 2018 sudah harus mantap di posisi 95 persen. “Dengan catatan, 13 persen dari 3.048 km, atau 400 km dikali Rp4 miliar per kilometer, kira-kira kita membutuhkan Rp 1,6 triliun,” ujarnya merinci alokasi belanja yang dibutuhkan.

“Jika tidak ada terobosan dari pemerintah provinsi untuk menopang renja  (Rencana Kerja Dinas Binamarga Provinsi Sumut, red) dengan mencari dana, maka kita akan sulit,” ujarnya.

Pohan menyajikan perbandingan alokasi anggaran antara Sumut dengan dua provinsi lain di Sumatera. Sumatera Selatan yang panjang jalannya hanya 1.500 km, sama anggarannya dengan Sumut. Dan Sumatera Barat yang panjang jalannya hanya sepertiga dari Sumut, namun anggarannya hampir sama.

Pohan berharap adanya penambahan alokasi belanja, baik dari alokasi dana khusus (DAK), maupun kontribusi dari stakeholder yang menggunakan ruas-ruas jalan tertentu secara masif untuk kepentingan bisnis.

“Kita berharap akan ada sumber dana yang lain. Kini 70 persen yang menggunakan jalan kita adalah perkebunan,” ujarnya.

Pohan juga menjelaskan, sejak tahun 2012 pembangunan infrastruktur antara pantai timur dengan pantai barat sudah proporsional.

Kepala Balai Jalan Nasional I Sumut dan Aceh Paul H Siahaan juga mengakui, kondisi jalan di Sumut belum mantap karena rendahnya anggaran yang dialokasikan, yang jauh daripada cukup jika dibandingkan dengan pajang jalan yang ada.

Namun rendahnya komitmen dan kemampuan penyedia jasa juga menjadi penyebab lain buruknya kondisi jalan di Sumut.

“Banyak sekali pekerjaan jalan yang sudah dikontrakkan putus ditengah jalan karena kontraktor yang tidak bertanggungjawab. Sehingga kami coba untuk tahun ini hanya pemilik alat yang bisa ikut tender, tidak ada lagi dukung mendukung,” tukasnya.

Pembebasan lahan menurut Siahaan juga menjadi penyebab lambannya penyelesaian pembangunan jalan di Sumut, terutama pada pembangunan jalan tol dan outer-ring-road. Untuk itu, ia berharap, masyarakat dan pemerintah daerah turut bekeja sama.

Siahaan mengakui, beberapa jalan nasional lintas kota kondisinya belum memadai, dan yang paling parah adalah ruas Tarutung-Sibolga.

Lebih lanjut dijelaskan, jalan lintas pantai timur menjadi prioritas karena menyangkut pembangunan kawasan ekonomi strategis nasional. “Kami juga turut mendukung kiranya akses untuk mendukung KEK Sei Mangke terkoneksi ke Kuala Tanjung lebih baik,” katanya.

Sementara itu, Sukaria Sinulingga mengatakan, masalah infrastruktur jalan bukan hanya sekedar soal kecilnya anggaran yang tersedia. “Jangan pernah bicara uang, tapi gunakan yang ada,” tegasnya.

Diskusi antara lain dihadiri Rektor Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Prof Yakobus Tarigan, Prof Budi D Sinulingga, Prof Bachtiar Hasan Miraza SE, Wakil Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sumut R Sijabat, Ketua Asosiasi Konstruksi Pemborong Indonesia (Askopindo) Sumut Efin Romulo Naibaho, dan  Ketua Tenaga Ahli dan Keterampilan Nasional (Takonas) Semedi Napitupulu. (AFR)

Keterangan Foto:

Moderator RE Nainggolan saat memandu Sumut Discussion Club seri V di Lantai 5 RS Royal Prima Medan, Kamis (29/10). (SIB/Adol Frian Rumaijuk)

News Feed