oleh

Anggota DPRD Pagar Tua Siahaan: Bupati Tobasa Diminta Evaluasi Kinerja SKPD

Tobasa , BatakToday.

Secara umum target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari masing-masing SKPD di Kabupaten Toba Samosir tidak tercapai. Di sisi lain, alokasi anggaran belanja belum memenuhi skala prioritas sesuai kebutuhan pelayanan public. Demikian rangkuman pemandangan umum perorangan anggota DPRD Tobasa Pagar Tua Siahaan pada rapat paripurna DPRD Tobasa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tobasa tahun anggaran 2014, Selasa (15/9/2015).

Anggota DPRD dari Partai Hanura itu meminta kepada Bupati agar memberi sanksi kepada setiap SKPD yang tidak mencapai target PAD. Sanksi yang diberikan kepada SKPD tersebut dapat berupa pengurangan atau pembatasan anggaran kegiatan TA.2016. Namun sebaliknya, “Bagi SKPD yang PAD nya melebihi target supaya diberikan penghargaan atau insentif berupa penambahan anggaran,” katanya.

Anggota DPRD yang berasal dari Dapil-1 (Balige-Tampahan) ini juga mengkritisi kinerja beberapa SKPD dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, diantaranya: Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan, dan Dinas Kesehatan.

Pagar Tua mengatakan, untuk Dinas Pendidikan, pengadaan mobiler sekolah TA.2014 sangat minim, hanya Rp.100 juta, sementara kondisi di lapangan 70 persen mobiler sekolah di semua tingkatan sudah mengalami kerusakan dan tidak layak pakai. Sementara dana yang disediakan Dinas Pendidikan untuk kegiatan lain cukup banyak, misalnya: pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembuatan DYK sekolah, dan lain-lain.

“Saya meminta kepada Bupati supaya pada tahun anggaran 2016 memprioritaskan pengadaan mobiler sekolah.”, sambung purnawirawan TNI ini.

Sedangkan untuk Dinas Pertanian, Pagar Tua Siahaan mengkritisi realisasi pengadaan bibit tanaman, bibit ikan, dan ternak yang diberikan kepada masyarakat, realisasi di lapangan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. “Sebagian besar kegiatan atau program Dinas Pertanian tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” tandas Pagar Tua.

Untuk Dinas Kesehatan, politisi Partai Hanura ini memberikan penilaian bahwa program pengadaan obat dan pembekalan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Saya sarankan kepada Bupati agar Dinas Kesehatan benar-benar membuat perencanaan yang sesuai dengan keperluan daerah, dan tetap melakukan koordinasi dengan pemerintah propinsi dan pusat,” ujarnya.

Serapan Anggaran Belanja Tahun 2015 Masih di Bawah 50 Persen

Berdasarkan laporan semester I tahun anggaran 2015, realisasi serapan anggaran belanja pada sejumlah SKPD masih di bawah 50 persen, antaralain pada Dinas Kesehatan, Bappeda, Perindagkop, Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Daerah, serta Dinas Kehutanan. “Mengingat tahun anggaran sudah hampir berakhir, sementara serapan dana masih rendah, disarankan kepada Bupati Tobasa untuk mengevaluasi SKPD dimaksud,” tandas Pagar Tua Siahaan, yang disampaikan dalam tanggapan umum perorangan.

 Direktur Eksekutif Institute for Regional Development (InReD) Lambok Sitanggang menyatakan kebijakan reward and punishment yang menghubungkan antara capaian target PAD dengan besaran alokasi anggaran belanja pada masing-masing SKPD sebagaimana diusulkan Pagar Tua Siahaan tidak layak diterapkan dan tidak menyelesaikan akar permasalahan rendahnya capaian target PAD. Menurut pria berambut perak ini kebijakan itu sangat berpotensi mendistorsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang justru menjadi agenda utama dari masing-masing SKPD.

 “Desentralisasi kita menganut prinsip money follow function. Untuk setiap urusan pemerintah yang penyelenggaraannya didelegasikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat sekaligus mengalokasikan dana penyelenggaraannya kepada daerah dalam bentuk dana transfer. Porsi PAD dari total pendapatan daerah hanya di kisaran sepuluh persen. PAD bukan komponen utama pendapatan daerah. Jika PAD meleset limapuluh persen, maka potensi gangguan terhadap total realisasi belanja hanya lima persen. Maka tidak logis memberikan sanksi penurunan alokasi belanja kepada SKPD yang tidak mencapai target. ” papar Sitanggang dengan lugas.

“Bayangkan jika misalnya Dinas Pertanian mendapat sanksi pemotongan anggaran karena target PAD-nya tidak tercapai. Pemotongan anggaran belanja itu akan mengorbankan pelaksanaan program yang sangat dibutuhkan petani untuk meningkatkan produksi mereka. Lantas siapa yang menjadi korban, pejabat Dinas Pertanian atau rakyat Tobasa?,” sergah Sitanggang.

Alumnus Fakultas Teknik USU ini menengarai buruknya capaian PAD lebih disebabkan redahnya kompetensi dan integritas aparatur pengelola serta rendahnya kualitas pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir. (AP/JAS)

News Feed