oleh

Anggota DPR RI Arteria Dahlan: KPK Layak Periksa Hakim PTUN Gugatan Survenof-Parlin

.

Pematangsiantar, BatakToday –

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan sangat menyesalkan sikap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang memerintahkan KPUD Pematangsiantar untuk menunda pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember 2015 lalu. Menurut Arteria, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan yang memeriksa gugatan pasangan Survenof Sirait-Parlindungan Sinaga juga layak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena sesuai Peraturan KPU (PKPU), PTUN bukan lembaga berwenang menyelesaikan sengketa pilkada.

Hal itu diutarakan Arteria Dahlan pada acara kunjungan kerja spesifik 11 anngota Komisi II DPR RI yang digelar Selasa (30/8/2016) sore di Hotel Sapadia Jalan Diponegoro Pematangsiantar. Kunjungan kerja dilakukan untuk membahas langsung proses Pilkada Pematangsiantar yang tertunda, serta proses Pilkada Serentak 2017 di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sumatera Utara diikuti oleh Lukman Edy (PKB), KRH.Henry Yosodiningrat (PDIP), Sirmadji (PDIP), Arteria Dahlan (PDIP), M Nur Purnamasidi (Golkar), Sareh Wiyono (Gerindra), Sutriyono (PKS), KH.Asep Ahmad Maolsul Affandy (PPP), M Ali Umri (Nasdem), Tamanuri (Nasdem), dan Rufinus Hotmaulana Hutauruk (Hanura).

Arteria menjelaskan, sengketa Pilkada Siantar berawal dari keputusan KPUD Siantar menolak pendaftaran salah satu pasangan calon (paslon) yang diusung Partai Golkar yang saat itu masih dualisme, karena hanya memiliki dukungan dari satu kubu. Sesuai PKPU yang menjadi dasar hukum pilkada, paslon yang diusung partai dualisme harus menyerahkan dokumen dukungan kedua kubu yang bersengketa.

Lanjut Arteria, keputusan Panwaslih meloloskan paslon yang hanya mendapat dukungan satu kubu serta mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan membatalkan keputusan KPUD Siantar menolak pendaftaran paslon telah melanggar PKPU. Di satu sisi bagi KPUD Siantar putusan itu sangat sulit dilaksanakan, namun di sisi lain sesuai aturan putusan Panwaslih yang final dan mengikat harus dijalankan KPUD Siantar.

“Usai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) keluar, terkait adanya  pelaporan dari masyarakat, sangat pantas komisioner Panwaslih diberhentikan karena telah mengeluarkan putusan bertentangan dengan PKPU,” ujar Arteria, disambut tepuk tangan hadirin di Sapadia Hotel.

Selanjutnya Arteria menyayangkan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengadili sengketa Pilkada Siantar. Padahal sesuai PKPU, PTUN bukan lembaga berwenang menyelesaikan sengketa pilkada.

“Hakim PTUN juga sudah layak diperiksa KPK. Mereka bekerja tidak sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan meyidangkan perkara di luar wewenangnya,” pungkasnya, dan kembali mendapat tepuk tangan peserta.

Menurut Arteria, perintah KPU RI kepada KPUD Siantar untuk menunda pelaksanaan pilkada hanya sehari menjelang pemungutan suara sangat menyakitkan bagi masyarakat Siantar.

“Seharusnya KPU RI bijak, berani mengambil keputusan dengan tetap melaksanakan pilkada tanggal 9 Desember 2015. Artinya ketika terjadi penundaan, KPU RI tidak melihat fakta hukum Pilkada Siantar,” tegasnya. (EM)

Foto: Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan. (dok pribadi arteria dahlan)

News Feed