oleh

Antisipasi Meluasnya Tragedi Aceh Singkil: Deklarasi Kerukunan Umat Beragama Ditandatangani di Taput

Tarutung, BatakToday-

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh agama dan sejumlah masyarakat Tapanuli Utara (Taput) menandatangani deklarasi kesepakatan menjaga kerukunan umat beragama di wilayah tersebut, Jumat (16/10). Deklarasi digelar sebagai upaya mencegah terjadinya konflik dan kekerasan yang dipicu isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) sebagaimana terjadi di Tolikara dan Aceh Singkil belum lama ini.

1.Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh agama dan dan tokoh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara berfoto bersama usia penandatanganan deklarasi kerukunan umat beragama  di aula mini Kantor Bupati Taput, Jumat (16/10).
Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh agama dan dan tokoh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara berfoto bersama usia penandatanganan deklarasi kerukunan umat beragama di aula mini Kantor Bupati Taput, Jumat (16/10).

“Penandatanganan kesepahaman ini merupakan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan Indonesia dengan menyepakati kerukunan antar umat beragama yang senantiasa aman, kondusif dan damai di daerah ini,” ujar Wakil Bupati Taput, Mauliate Simorangkir dalam sambutannya.

Deklarasi yang diselenggarakan di aula mini Kantor Bupati Taput tersebut, juga dalam rangka memelihara keharmonisan, kesetiakawanan, kebersamaan dan menjunjung tinggi persatuan, kesatuan serta nilai-nilai kemanusiaan.

Segenap pemangku kepentingan di Kabupaten Taput, kata Mauliate Simorangkir, menolak segala bentuk intimidasi, kekerasan atas nama agama ataupun kelompok lain, melalui wujud kebersamaan saling menghargai antar umat beragama, sebagaimana ideologi habatahon dalam filosofi dalihan na tolu yang menjadi guideline dalam berbagai interaksi sosial.

Menurutnya, kebhinekaan merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip pertama dan utama yang harus dijabarkan serta dilaksanakan secara konsisten dalam bentuk interaksi sosial politik.

“Demokrasi bukan sekedar bentuk pemerintahan, tetapi juga sebagai tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partisipasi masyarakat yang diperluas seharusnya dapat mengefektifkan pemerintahan daerah untuk membangun masyarakat madani yang berkedaulatan dan bermartabat,” jelasnya.

Suasana penandatangan deklarasi kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh agama dan dan tokoh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara di aula mini Kantor Bupati Taput, Jumat (16/10).
Suasana penandatangan deklarasi kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama tokoh agama dan dan tokoh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara di aula mini Kantor Bupati Taput, Jumat (16/10).

Menurut Mauliate, masalah mendasar politik pemerintahan daerah erat kaitannya dengan rendahnya pemahaman budaya oleh para pelaku politik dalam konsepsi  NKRI yang menjadi sistem manajemen nasional. Hal itu memicu rendahnya kualitas berbagai peraturan perundangundangan yang akhirnya gagal merespon amanah UUD 1945 di mana rakyat adalah pemilik dari pemerintahan yang sesungguhnya.

Perbedaan di antara suku, agama, ras, dan golongan, menurut Mauliate, bukanlah suatu hambatan. Perbedaan yang ada justru menjadi lahan yang subur dimana filosofi Bhineka Tunggal Ika dapat menghasilkan kebinekaan yang sesungguhnya, seperti ke-Batakan, ke-Kristenan, dan ke-Islaman dalam ke-Indonesiaan.

“Otonomi daerah harus dilaksanakan secara efektif sehingga setiap daerah dapat mewujudkan kemajuan dalam kerangka besar kemajuan seluruh bangsa Indonesia,” tegas Mauliate Simorangkir.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Taput AKBP Dudus Harley Davidson menjelaskan, saat ini sebanyak 3.766 pengungsi ditampung di Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sebagian lagi di tempat lain seperti kota Medan, sebagai akibat tragedi Aceh Singkil.

Menurutnya, hal itu terjadi karena masyarakat sangat mudah terprovokasi, apalagi jika berkaitan dengan SARA. Tragedi Tolikara dan Aceh Singkil merupakan contoh nyata betapa mudahnya isu SARA dijadikan bahan perusak kerukunan, keamanan dan kekondusifan masyarakat di Indonesia.

“Kerukunan dan toleransi di Taput sudah tergolong tinggi. Takbir keliling saat lebaran yang lalu adalah contoh nyata bentuk toleransi dan kebersamaan di daerah ini,” ujar Dudus.

Pernyataan bersama Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat Taput itu dituangkan dalam delapan butir kesepakatan yang intinya senantiasa memelihara kerukunan dan mengembangkan sikap toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati.

Hadir pada deklarasi antara lain, Sekda Taput Edward Ramses Tampubolon, Asisten Ekbang Parsaoran Hutagalung, Kabag Ops Polres Taput Kompol T. Marpaung. Pasi Min/Pers 0210/TU Kapten Inf. Sugino, Kasi Intel Kajari Taput Sulaiman, dan beberapa pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Taput. (HS)

News Feed