oleh

APBD Diduga jadi Bancakan Pejabat, Dinas Binamarga Siantar Didemo

Pematang Siantar, BatakToday-

Puluhan massa yang bergabung dalam Lembaga Aspirasi Seruan Peduli Rakyat (Lasser) Siantar-Simalungun, Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Forum Mahasiswa Peduli Hukum, melakukan aksi damai mendesak pengusustan atas dugaan permainan dalam tender pekerjaan konstruksi jalan tahun anggaran 2015 yang memenangkan pengusaha yang justru pemilik Asphalt Mixing Plant (AMP) yang tidak memiliki sertifikat laik operasi.

Aksi damai digelar di halaman depan Kantor Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pematangsiantar Jalan Pdt J Wismar Saragih, Rabu (2/11).

1.Massa pengunjukrasa membawa spanduk dengan berbagai tulisan di halaman depan Kantor Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Pematang Siantar, Senin (2/11).
1. Massa pengunjukrasa membawa spanduk dengan berbagai tulisan di halaman depan Kantor Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Pematang Siantar, Senin (2/11).

Kordinator aksi Mara Salem Harahap dalam orasinya mengatakan, aksi damai yang mereka lakukan adalah untuk mengusut dugaan terjadinya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pejabat Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Pematang Siantar, diantaranya tender konstruksi pengaspalan hotmix jalan kota tahun 2015 yang bermasalah. Kuat dugaaan, selain proses lelang sudah diatur, persyaratan sertifikat laik operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) sesuai dokumen pengadaan juga tidak dipedomani, dan Pokja Pengadaan Dinas Binamarga dan Pengairan memenangkan perusahaan yang AMP-nya tidak layak operasi.

Mara Salem juga menyebutkan beberapa nama oknum pejabat yang terlibat dalam proyek tersebut, serta meminta kepala Dinas Bina Marga untuk keluar menemui mereka dan memberikan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut.

Pengunjuk rasa menduga APBD Kota Pematang Siantar telah menjadi bancakan pejabat Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Pematang Siantar. Salah satu poster pengunjuk rasa menuliskan lima nama sebagai mafia proyek, yakni Rufinus, Jhonson T, Juniar T, Salim Tarigan, dan Toni Simatupang.

Setelah berorasi selama 30 menit, tidak ada satupun pejabat Dinas Bina Marga yang keluar menemui pendemo, sehinnga pendemo mengancam akan melakukan aksi sweeping ke dalam ruangan kantor.

Melihat pendemo akan melakukan sweeping, aparat kepolisian yang sudah berjaga meminta pengunjuk rasa memberikan waktu kepada pihaknya untuk berkomunikasi dengan pejabat Dinas Bina Marga.

Akhirnya Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan, Jhonson Tambunan, keluar menemui pendemo dan menjelaskan kepala dinas tidak berada di tempat.

2.Koordinator aksi Mara Salem Harahap sedang menyampaikan orasinya di halaman depan Kantor Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Pematang Siantar, Senin (2/11).
2. Koordinator aksi Mara Salem Harahap sedang menyampaikan orasinya di halaman depan Kantor Dinas Binamarga dan Pengairan Kota Pematang Siantar, Senin (2/11).

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang keterlibatannya dan beberapa pejabat dalam permainan proyek di lingkungan Dinas Binamarga dan Pengairan, Jhonson Tambunan mengaku tidak terlibat dan tidak mengetahui keterlibatan PNS dalam bermain proyek. “Cek aja di kontrak, ada nggak nama saya,” kilahnya. Jhonson juga menyatakan siap menerima konsekuensi hukum jika terbukti terlibat dalam permainan proyek.

Menanggapi pertanyaan wartawan tentang beberapa pekerjaan yang baru selesai dikerjakan tetapi sudah rusak, Jhonson menjelaskan bahwa banyak pekerjaan yang belum dibayarkan kepada kontraktor. “Kalau rusak nggak kita bayar,” ujar Jhonson singkat.

Tentang dugaan AMP pengusaha yang tidak laik operasi, kembali Johnson mengelak memberikan penjelasan. “Saya kan belum pernah lihat AMP,” jawabnya ketus.

Kecewa dengan tanggapan Sekretaris Dinas Bina Marga, massa meninggalkan kantor Dinas Bina Marga menuju kantor DPRD Kota Pematang Siantar untuk melanjutkan aksinya.

Di kantor DPRD massa disambut anggota Komisi III DPRD, Frengky Boy Saragih dan Kennedy Parapat.

Frengky Boy menyambut baik inisiatif pengunjuk rasa untuk menyampaikan informasi dugaan KKN kepada wakil rakyat. “Masukan ini kami terima, nanti kita godok di Komisi III,” ujar Frengky Boy

Lebih lanjut Kennedy Parapat berjanji akan mengupayakan pertemuan antara Komisi III dengan pengunjuk rasa. “Diharapkan kepada Komisi III untuk menentukan jadwal sehingga mereka bisa datang. Dan langsung turun ke lapangan,” ujar Kennedy, seraya meminta waktu tiga hari untuk menyiapkan pertemuan.

Setelah mendapat komitmen dari Komisi III DPRD, massa membubarkan diri dengan tertib. (FM)

News Feed