oleh

Badan Otorita Danau Toba Harus Mendapat Mandat Publik

Oleh: Karmel Simatupang –

Pembentukan Badan Otorita Danau Toba adalah salah satu langkah penting dalam pewujudan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata unggulan bertaraf internasional. Pemerintah kini sadar, Danau Toba adalah aset bangsa yang jika dikelola dengan baik menjadi sumber kekuatan ekonomi Indonesia bagian barat. Pemerintahan Joko Widodo jelas punya kalkulasi matematis, bahwa pengembangan Danau Toba adalah salah satu jawaban persaingan integrasi ekonomi kawasan ASEAN.

Namun, secara bersamaan sangat diperlukan persiapan sosial khususnya kepada masyarakat lokal Kawasan Danau Toba. Menjadi tujuan wisata kelas dunia berarti menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek utama. Selain ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang tidak memadai, pengganjal wisata Danau Toba selama ini adalah degradasi lingkungan yang sangat masif.

Langkah pemerintah pusat untuk segera mencabut ijin operasi beberapa korporasi yang menimbulkan pencemaran dan hilangnya eksotisme Danau Toba seperti PT Aquafarm Nusantara dan lainnya menjadi keharusan. Namun secara simultan, pemerintah juga harus merancang dan melancarkan edukasi secara masif terhadap masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan kawasan Danau Toba, untuk secara bersama-sama bekerja secara berkelanjutan mengembalikan kondisi ekosistem Danau Toba yang sudah terlanjur rusak itu.

Harus diakui, kerusakan ekosistem Danau Toba bukanlah disebabkan operasi beberapa perusahaan semata, tetapi juga dosa bersama pemerintah daerah  dan masyarakat kawasan Danau Toba.

Selama puluhan tahun pemerintah telah lalai untuk menjaga kelestarian Danau Toba dengan pembiaran perusakan hutan dan kualitas air danau. Limbah rumah tangga dan industri perhotelan dibiarkan mengalir ke danau tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Kultur masyarakat kawasan Danau Toba yang sejak ratusan tahun sangat berpihak terhadap perlindungan ekosistem, telah tergerus pula pada beberapa puluh tahun belakangan. Untuk itu, dalam merancang dan melaksanakan edukasi masif, pemerintah tidak perlu merancang sesuatu yang baru, cukup dengan menggali kearifan lokal masyarakat kawasan dalam memelihara dan menjaga kelestarian Danau Toba. Mengemas kearifan tersebut tersebut dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan pendidikan non formal adalah suatu yang layak dipertimbangkan.

Pemerintah harus berani mengambil kebijakan ini, sebagai langkah awal mewujudkan impian bersama: mengembalikan keutuhan situs Danau Toba. Logikanya, tidak mungkin mewujudkan destinasi wisata berkelas internasional jika air Danau Toba saja tercemar.

Karena itu, Pemerintahan Jokowi harus bertindak tegas. Pemerintah tidak boleh kalah terhadap korporasi jahat. Perlu diketahui langkah ini, akan berdampak luas mengobati keresahan masyarakat selama 3 dekade terakhir, dan akan menimbulkan kepercayaan dan optimisme. Secara bentang alam, historis dan budaya (sebagai tanah leluhur Bangso Batak) jelas Kaldera Danau Toba memiliki nilai out-standing yang dikenal secara internasional.

Sebagaimana prinsip-prinsip pengelolaan danau di dunia (International Lake Environment Committee Foundation/ILEC, 2003), pelibatan masyarakat lokal dan stakeholder sangat berarti dalam mewujudkan visi pengelolaan danau. Lebih jauh, mengajak institusi perguruan tinggi sebagai stakeholder pendukung juga cukup penting. Jadi strateginya, adanya kerjasama lintas individu-institusi yang terpercaya serta visioner akan mampu mewujudkan manajemen yang profesional.

Kelembagaan

Setidaknya ada 4 gelar Danau Toba saat ini. Mulai dari penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN), kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Geopark Kaldera Toba Nasional (GKT) hingga terakhir salah satu dari 10 destinasi pariwisata unggulan nasional.

Penetapan ini juga diikuti dengan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2008 tentang KSN, PP No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, sebanyak 16 dari 88 KSPN menjadi prioritas dan Danau Toba salah satunya, Perpres No 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba sekitarnya (RTRW), dan terakhir adalah rancangan Perpres tentang BODT.

Meski demikian, harus diakui peraturan-peraturan diatas masih sebatas tercatat di kertas, tetapi belum mendapat eksekusi di lapangan. Ajakan Presiden Jokowi untuk bersatu membangun Danau Toba dalam kunjungannya ke Danau Toba baru-baru ini adalah sinyal masih tebalnya ego sektoral pemerintahan di kawasan.

Sebagai KSN, negara memandang Kawasan Danau Toba sebagai objek nasional yang sangat vital dari segi fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Inti KSN Danau Toba ada dua hal. Pertama, menjadikan Danau Toba sebagai air kehidupan (Aek Natio) dan revitalisasi kampung adat suku Batak. Kedua, mewujudkan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata nasional dan internasional.

Selanjutnya dalam Perpres No 81 tahun 2014 tentang RTRW Danau Toba sekitarnya kembali dikuatkan pada pasal 6a, penataan ruang Kawasan Danau Toba bertujuan melestarikan Aek Natio Danau Toba dan pengembangan kawasan pariwisata kelas dunia.

Rancangan Perpres tentang BODT yang saat ini dalam tahap finalisasi sesungguhnya adalah bagian dan kelanjutan dari KSN, KSPN, Perpres RTRW Danau Toba dan GKT, yang semuanya bermuara dalam implementasi pembangunan berkelanjutan sesuai Agenda 21. Sampai disini, pemerintah setidaknya pada tataran kebijakan dalam peraturan, memang serius ingin mewujudkan kerinduan masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia umumnya. Dalam hal itu, tulisan ini dimaksud sebagai kontribusi bagaimana kemudian implementasi kebijakan ini benar-benar terwujud. Menatap masa depan Danau Toba mendapat fitrahnya sebagai warisan dunia.

Adapun kondisi kelembagaan pengelola Danau Toba selama ini, seperti Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba (BKPEKDT) dan Lake Toba Regional Management (LTRM) dinilai jelas kurang memiliki andil dalam pelestarian lingkungan maupun kepariwisataan Danau Toba. Sebagian besar masyarakat menurut wawancara penulis tidak mengetahui adanya BKPEKDT dan LTRM. Selain kurangnya wewenang yang dimiliki serta pendanaan, kedua lembaga ini, menurut analisis publik dianggap kurang berkomitmen mengembangkan Kawasan Danau Toba.

Perlu juga diingat, bahwa sejak tahun 2009, 9 Menteri terkait dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup telah membuat kesepakatan pengelolaan 15 danau yang terancam akibat pencemaran lingkungan, nomor satunya itu adalah Danau Toba. Akan tetapi, sekali lagi pendekatan koordinasi yang demikian, tidak efektif membuahkan hasil.

Belajar dari pengalaman diatas, BODT yang mengadopsi prinsip “single destination, single management” sangat membutuhkan dukungan semua stakeholder, terutama masyarakat lokal. Pembentukan BODT ini haruslah mendapat mandat publik, sebagaimana prinsip lainnya dalam pengelolaan danau dunia (ILEC, 2003), sehingga dapat bekerja efektif. Kepemimpinannya membutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi, berkomitmen kuat dan visioner. Dengan Kata lain, BODT harus diisi oleh individu yang profesional, dan memiliki track record yang terpercaya.

Akhirnya, pembentukan BODT ini diharapkan menjadi awal titik balik pengembangan kawasan secara holistik, ekologis dan komprehensif. Memuliakan alam dan menjawab kerinduan sekitar 2,3 juta masyarakat di 7 kabupaten Kawasan Danau Toba secara khusus, melalui peningkatan kesejahteraan bersama. Pada giliranya, warisan dunia Danau Toba sebagai pilot project wisata unggulan nasional dan internasional dapat bersaing di kawasan, meningkatkan pendapatan Negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan, serta menyelamatkan masa depan generasi mendatang. (***)

Penulis adalah Anggota Pendiri Perhimpunan Jendela Toba dan Anggota Dewan Pembina Persatuan Pelajar Sumut (PPSU) Taiwan.

News Feed