oleh

Badan Otorita Danau Toba, untuk Siapakah?

Oleh: Rafika Purba *)

Sejak “Badan Otorita Danau Toba” muncul, kalangan elit hingga rakyat kecil mulai membicarakan garis besarnya, yaitu: “Trilyunan Dana Akan Menyulap Kawasan Danau Toba  Menjadi The Monaco of Asia“. Ibarat pepatah “dimana ada gula, disitu ada semut”, arena pembicaraan pun mulai ramai. Beberapa bulan lalu, design yang dirilis lewat Youtube cepat menyebar di jejaring sosial, membuat masyarakat seolah terbuai di negeri impian, hampir melupakan tugas besar yang masih harus diurai satu per satu.

“Badan Otorita”, apa itu? Bagaimana pertanyaan besar ini bisa terjawab sebelum mega proyek ini dieksekusi? Saatnya pemahaman masyarakat dibangun diatas kesadaran kritis dengan kepedulian yang tinggi, agar siap dan sadar akan perubahan sosial yang sedang terjadi. Seperti nasihat nenek moyang kita: “Tinampul bulung sihupi pinarsaong bulung sihala, unang sumolsol dipudi ndada sipaingot nasoada” (artinya: penyesalan kemudian tiadalah guna, bila sudah diberi nasehat di awal). Belum terlambat!

Mau tidak mau, masyarakat kawasan Danau Toba sebagai penerima dampak langsung, akan diperkenalkan dengan Badan Otorita dan funding serta wewenang koordinatif otoritatifnya yang melekat. Disinilah letak perlunya kecermatan semua pihak menyikapi segala prosedur dan aturan yang mengikat. Pasti akan ada pelepasan dan penyerahan lahan untuk dikelola Badan Otorita. Dari, oleh, untuk, dan bagaimana dampak pelaksanaannya, masih belum terang.

Unik, bila kita mengulas sekilas realita seputar Kawasan Danau Toba. Limbah, Kerambah Jaring Apung, penebangan liar dan lain sebagainya, masih nyata di depan mata. Pun masalah klasik seperti kemiskinan, krisis air bersih, buruknya infrastruktur dan pelayanan dasar. Dengan hadirnya The Monaco of Asia di tengah persoalan pelik ini, mungkin akan mengingatkan kita pada Teori Siklus yang menjelaskan “dimana tidak ada batas Primitif, Tradisional, Modern, (bahkan Post Modern) dalam Perubahan  Sosial”. Fenomenal…?

Mengikuti aspek budaya, tak juga boleh dilupakan. Samosir adalah daerah asal Orang Batak yang masih tetap berjuang melestarikan budaya/tradisi otentiknya. Bagaimana suara kearifan lokal, keramahan dan identitas budaya yang masih kental menghadapi kemungkinan distorsi akibat percepatan pembangunan ini? Akankah pembangunan aset beriring sejalan dengan perubahan mindset? Masih teka-teki.

Bila menilik regulasi acuan Badan Otorita, “jaminan keberpihakan” mungkin menjadi penentu “siapa yang akan disejahterakan?”. Kearifbijaksanaan Pemangku Jabatan yang terlibat dalam struktur Badan Otorita akan memiliki pengaruh strategis mewujudkan harapan rakyat. Apakah danau dan masyarakat kawasan yang sudah 70 tahun haus akan kemajuan, menjadi subjek pembangunan itu? Ataukah akan menjadi objek dan alat politik semata oleh  orang tertentu untuk kepentingan yang tersembunyi dibalik visi mulia “percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat”?

Badan Otorita berperan untuk mengantarkan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata yang humanistik. “Siapa yang akan datang dan siapa yang akan terpinggirkan? Akankah danau tempat anak-anak berenang, nelayan menebar jala mengayuh sampan dan pemancing berjajar santai di pinggir pantai masih bisa menikmati nada kicauan burung yang menceritakan KeadilanNYA?”

*) Penulis aktif dalam pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat desa di Kawasan Danau Toba.

News Feed