oleh

Baskami Ginting: Kinerja DPRD Sumut Tetap Berjalan Baik

Medan, BatakToday

Pasca penahanan Ketua DPRD Sumut periode 2014-2019, Ajib Shah dan sejumlah anggota lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program kerja DPRD hingga Kamis (12/11/2015) berjalan dengan baik. Proses hukum yang berlangsung diserahkan sepenuhnya kepada KPK dan Kejaksaan Agung RI yang menangani sejumlah kasus yang juga menyeret Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho.

Demikian disampaikan anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut, Baskami Ginting, kepada sejumlah wartawan ketika ditanyai tentang dampak penahanan yang dilakukan oleh KPK terhadap Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah.

“Jangan sampai gara-gara itu kinerja kita terhambat, pekerjaan tetap kita lakukan,” ujar Baskami sembari mengatakan BKD hingga saat ini menyerahkan sepenuhnya penyelesaian proses hukum kepada KPK dan Kejagung. Menurutnya, sejauh ini belum ada kaitan penahanan pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Sumut dengan pelanggaran kode etik.

Baskami juga menegaskan, pihaknya sangat terbuka jika ada pemeriksaan oleh lembaga hukum di kantornya. “Jika ada gangguan, itu soal waktu saja. Rapat atau pekerjaan lain bisa ditunda sementara, paling dua tiga jam,” ujarnya.

Ketika ditanyakan tentang terjadinya penundaan rapat beberapa hari terakhir, Baskami mengaku hal itu hanya ditunda sementara. “Bukan dibatalkan, hanya ditunda beberapa jam saja. Supaya jangan terkendala. Nanti jamnya kita tentukan,” ujarnya.

Sementara itu, ketika disinggung tentang penggati antar waktu (PAW) dan penetapan Ketua DPRD, menurut Baskami hal itu dilakukan jika putusan hukum telah inkracht. “Kita tidak ingin ada istilah KIH dan KMP (Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih, red).  Tetap proporsional saja,” ujarnya.

Dan sampai saat ini, lanjutnya, yang menjadi pelaksana ketua masih dipegang oleh Ruben Tarigan. “Karena pimpinan dewan itu kan kolektif kolegial. Hanya sebagai amanah, tidak bisa menentukan begitu saja,” ujarnya.

Pantauan BatakToday, di aula DPRD Sumut berlangsung rapat dengar pendapat Komisi D dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)  dan Dinas Tarukim Sumut. Sejumlah anggota komisi menghadiri rapat yang membahas tentang pembangunan infrastruktur jalan provinsi.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua DPRD Sumut Ajib Shah bersama dua anggota dewan lainnya, Saleh Bangun dan Chaidir Ritonga, setelah diperiksa sebagai tersangka kasus suap interpelasi, Selasa (10/11). Badai kasus interpelasi DPRD Sumut diperkirakan masih akan berlanjut menjerat anggota dewan lainnya. Kondisi ini diprediksi akan mengganggu kinerja DPRD Sumut.  (AFR)

Foto: Anggota Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut, Baskami Ginting.

News Feed