Djarot Minta Nasehat Masyarakat Adat dan Rakyat Penunggu

Dari kiri ke kanan: Abdon Nababan, Djarot Syaiful Hidayat, Monang Arifin Saleh, dan Muhammad Ridwan; seusai pertemuan konsultasi di kediaman Djarot, Jalan Kartini No. 6, Medan, Senin 21/5/2018 (Foto: Sabar)

Medan, BatakToday

Untuk lebih memahami isu-isu penting dalam penyusunan program kerja untuk pembangunan Sumatera Utara ke depannya, Calon Gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2018, Djarot Syaiful Hidayat,  membangun komunikasi dan berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

AMAN dan BPRPI memenuhi undangan Djarot untuk konsultasi penanganan isu-isu agraria, sumber daya alam, pembangunan pedesaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat, serta berbagai isu terkait kehutanan dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Dalam pertemuan Senin pagi (21/5), pukul 09.00-10.30 Wib, di kediaman ‘kontrakan’nya di Jalan Kartini No. 6, Medan, Djarot secara terbuka meminta masukan dan nasehat dari Abdon Nababan dan Monang Arifin Saleh dari AMAN, serta Muhammad Ridwan dari BPRPI.

Abdon Nababan, sebelumnya berjuang untuk Pilgubsu 2018 melalui jalur independen, walau akhirnya tidak mendapatkan dukungan yang mencukupi, seusai pertemuan menyebutkan, Djarot menghendaki kerjasama dan meminta dukungan untuk perbaikan kondisi Sumut terkait isu yang dibawa sebelumnya.

“Dalam pertemuan tadi, pak Djarot meminta nasehat, dan kalau bisa, juga dukungan dan kerjasama untuk memperbaiki Sumut ke depan. Saya sudah menyampaikan garis-garis besar perjuangan BPRPI maupun AMAN lewat pencalonan saya yang lalu, dari jalur independen Pilgubsu 2018,” terang Abdon seusai pertemuan itu.

Abdon menyebutkan lagi, meski upaya pencalonannya untuk Pilgubsu 2018 tidak mencapai target, Djarot secara terbuka menyampaikan apresiasinya dan tetap meminta masukan dan nasehat.

“Beliau menyambut baik nasehat dan masukan-masukan dan ingin menjalin kerjasama lebih lanjut. Saya minta waktu untuk menyampaikan keinginan beliau untuk bekerjasama dan berkonsultasi dengan Pengurus BPRPI dan AMAN, tentang bentuk kerjasama yang akan dibangun dan disepakati,” terang Abdon.

Masukan untuk Djarot

Abdon secara detil kemudian menyebutkan poin-poin masukan untuk agenda perbaikan Sumut yang disampaikannya kepada Djarot. Masukan ini sesuai dengan bagian program yang dibawa Abdon sebelumnya dalam upaya di Pilgubsu 2018 melalui jalur independen.

Pertama, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) periode yang akan datang, menjamin kepastian hak dan akses rakyat atas sumber-sumber agraria dan sumber daya alam (SDA) melalui pengakuan masyarakat adat, reforma agraria dan perhutanan sosial, termasuk pengembalian dan redistribusi lahan seluas 2,4 juta hektar untuk dimiliki dan/atau dikelola untuk peningkatan produktivitas rakyat dan pemulihan daya dukung alam.

Kedua, agar Pemprovsu memprakarsai dan mendorong pembentukan PERDA Masyarakat Adat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Putusan MK 35/2012, Perpres 88/2017, dan Permen LHK 32/2016.

Ketiga, pembentukan Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) dengan memastikan keterlibatan organisasi-organisasi masyarakat adat dan organisasi tani untuk menjamin kepastian hak dan penyelesaian sengketa agraria di kawasan perkebunan dan kawasan hutan, sebagai pelaksanaan Permen ATR 10/2016.

Keempat, pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Tim Inver PTKH) untuk percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS), demi terlaksananya Perpres 88/2017 dan Permenko 3/2018.

Kelima, membangun “Satu Peta SUMUT” untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan administrasi pertanahan dan perijinan yang transparan, bebas korupsi dan bebas sengketa agraria (One Map Policy/Kebijakan Satu Peta Nasional)

Keenam, menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan berbasis kerakyatan/komunitas.

Ketujuh, agar membangun eko-wisata berbasis komunitas di Kawasan Danau Toba dan Kawasan Ekosistem Leuser.

Serta kedelapan, upaya untuk memulihkan jatidiri, kedaulatan dan kemandirian komunitas adat/desa. (ajvg)

Turnamen Gateball: 17 Tim Perebutkan Piala Rektor USM-Indonesia

Pembukaan Turnamen Gateball memperebutkan Piala Bergilir Rektor USM-Indonesia, Medan, Rabu 9/5/2018 (ist)

Medan, BatakToday

Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia terus berkarya dan membuktikan diri sebagai salah satu kampus yang peduli akan perkembangan prestasi para mahasiswa, salah satunya di bidang olahraga Gateball. Hal itu dibuktikan dengan diselenggarakannya Turnamen Gateball, Piala Rektor USM-Indonesia Tahun 2018, Rabu, (9/5/2018).

Berlangsung di lapangan mini USM-Indonesia, Jalan Kapten Muslim 79, Medan, acara tersebut resmi dibuka Rektor, Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes. Turut hadir dalam pembukaan ini Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi), Sumut, Ir. Paul Ames Halomoan, M.Sc.

“Sangat senang dan bangga, acara ini bisa terselenggara. Selain bermanfaat untuk kesehatan, juga menambah semangat dan motivasi mahasiswa untuk berprestasi dalam bidang olahraga,” sambut Rektor USM.

Rektor USM pun mengajak para peserta turnamen untuk menjaga sportifitas sesuai dengan budaya olahraga, serta menggunakan kesempatan tersebut untuk menjalin silahturahmi.

“Saya mengharapkan kepada seluruh peserta yang akan bertanding untuk menggunakan kesempatan ini untuk bersilaturahmi, saling berkenalan dan menambah saudara,” terangnya.

Ketua Pengprov Pergatsi Sumut, Ir. Paul Ames Halomoan, M.Sc mengucapkan terimakasih secara khusus kepada USM-Indonesia, karena telah melaksanakan agenda Pergatsi.

“Saya berterimakasih agenda Pergatsi Sumut dapat dilaksanakan di USM-Indonesia dan ini merupakan sebagai event ketiga turnamen gateball di Sumatra Utara,” jelasnya.

Halomoan berharap ajang ini digunakan peserta sebagai motivasi untuk terus berlatih, dan ke depannya tim gateball Sumut dapat ikut ambil bagian dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tahun 2020. Selanjutnya, diketahui Sumut akan menjadi tuan rumah PON, Tahun 2024.

Olahraga Ga­teball tergolong olahraga baru di Indonesia, namun belakangan ini sudah cukup populer. Mirip permainan Golf, akan tetapi pakai gawang. Sebagai olahraga rekreatif, Gateball ini bisa dimainkan segala usia.

Dewi Bancin, M.KM, selaku Ketua Turnamen Gateball menyampaikan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengembangkan dan mempererat tali persaudaraan antar kampus, para mahasiswa  dan peserta, serta menumbuhkan minat dan menyalurkan bakat mahasiswa.

Turnamen Gateball ini diikuti 17 Tim, yang terdiri dari peserta mahasiswa dan umum. Diantaranya, 3 Tim dari STOK Bina Guna Medan, 4 Tim dari Universitas Panca Budi, 4 Tim dari USM-Indonesia, Tim Universitas Negeri Medan, Tim ARMED, Danau Toba, Chip Seal, BBPJN II, dan Campion Pajasu. Setiap tim beranggotakan 5-7 orang. Turnamen tersebut dilaksanakan selama empat hari, 9-12 Mei 2018, dengan menggunakan sistem gugur. (Zega/Karmel)

Catatan dari Diskusi Kebangsaan “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 2018 serta Pemilu 2019

Diskusi Kebangsaan: “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada 2018 serta Pemilu 2019”, Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018 (ist)

Jakarta, BatakToday

Gerakan Daulat Desa (GDD) bekerja sama dengan Komunitas Masyarakat IT (KomIT) dan Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3) menggelar diskusi solutif dalam bentuk diskusi panel, dengan tema “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 171 Daerah 2018 serta Pemilu (Pileg dan Pilpres) Serentak 2019” dan sub tema yang dikaitkan dengan semangat kedaulatan rakyat, yakni “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”, di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018.

Sejumlah catatan dalam penilaian panitia bersama dalam diskusi ini, bahwa fakta- fakta yang berkembang menjadi fenomena berdemokrasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat saat ini adalah praktek “Demokrasi Brutal alias Tuna Adab.”

Beberapa indikator yang cukup signifikan terhadap fenomena ini adalah prediksi besarnya jumlah golput dalam pilkada serentak 2018, merebaknya politik uang, berkembangnya hoax dan ujaran kebencian, teror dan premanisme pilkada, serta potensi dominasi generasi milenial sebagai pemilih dengan persentase terbesar pada pileg dan pilpres 2019.

Baca juga: Kedaulatan Rakyat di Tengah Fenomena Demokrasi Brutal alias Tuna Adab

Idealnya, demokrasi bangsa Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang bersifat adi luhung, yang berasal dari adat istiadat yang tersebar di seluruh desa di pelosok Nusantara, yang kemudian terbungkus indah dan rapi dalam sila-sila Pancasila. Faktanya, fenomena di atas cenderung mendorong berkembang biaknya potensi kekacauan praktek demokrasi bangsa Indonesia. Berikut, coba diurai satu persatu.

Golput

Pada era tahun 80-an sampai dengan reformasi tahun 1998, para mahasiswa dan kelompok akademisi bergerak secara massif mengajak rakyat untuk mengambil sikap tidak memilih alias golongan putih (golput) sebagai pilihan sikap politik perlawanan terhadap praktek sistem seleksi pemegang kekuasaan saat itu. Alasan utamanya adalah penolakan terhadap kecenderungan pada kepemimpinan yang otoriter, apalagi dengan diberlakukannya UU tindak pidana subversif. Berbeda dengan konteks kekinian, demokrasi zaman now, justeru berkembangnya golput bukan karena sikap politik perlawanan oleh kesadaran kolektif masyarakat, melainkan  cenderung karena ketidakpedulian, reaksi skeptis, atau rasa kurang percaya terhadap proses pencalonan/seleksi kepemimpinan yang tidak mengedepankan “kedaulatan rakyat”, melainkan dikedepankannya “kedaulatan partai”. Satu hal naïf, saat ini ada pemahaman dangkal dengan semangat simplifikatif  bahwa politik adalah parpol, atau parpol adalah politik.

Politik Uang

Bagi GDD, politik uang dinilai sebagai akar dari segala kebobrokan moral dan prilaku bangsa Indonesia. Politik uang merupakan praktek haram demokrasi. Pada faktanya, meskipun sudah diatur dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kehadiran politik uang terasa nyata di tengah-tengah masyarakat. Disayangkan, sangat sedikit kasus yang dapat menjerat para pemberi apalagi para penerima politik uang. Tidak sedikit pula kaum terpelajar dan tokoh terkemuka yang mengamini praktek politik uang dan menganggapnya sebagai hal yang wajar atau natural. Saat ini, praktek politik uang dalam demokrasi kita seolah berperan sebagai saudara kembar dari konsep “one man one vote” (satu orang untuk satu suara). Hal ini juga menjadi bagian dari yang mempengaruhi meluasnya golput.

Teror, Hoax, dan Ujaran Kebencian

Masalah Teror, Hoax, dan Ujaran Kebencian ini berawal dari Pilpres 2014. Hanya ada 2 (dua) Pasangan Calon, Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta. Terjadi persaingan yang begitu sengit dan keras. Sampai-sampai masyarakat menjadi terbelah. Fenomena yang menonjol di saat itu adalah menguat dan membesarnya politisasi agama yang amat intensif. Akhirnya Jokowi-JK menang. Seiring berjalan dengan waktu sampai dengan 3,5 tahun pemerintahan Jokowi-JK saat ini, kita dapat menilai bahwa rejim berkuasa saat ini bukanlah merupakan rejim kelanjutan ataupun rejim penyesuaian dari rejim penguasa sebelumnya, yaitu 10 tahun rejim pemerintahan SBY. Pemerintahan Jokowi-JK ini dapat kita katakan sebagai Rejim Baru ataupun Rejim Perubahan. Namun  akibat  kuatnya  persaingan dalam Pilpres 2014 yang lalu, yaitu menyisakan terjadinya perpecahan di masyarakat yang berkepanjangan sampai kini. Yaitu berlanjutnya fenomena maraknya aksi dan manuver politik berupa hoax bahkan fitnah dan ujaran kebencian dari pihak-pihak  tertentu yang bersikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK sampai kini.

Sebagai data dan informasi hasil Pilpres 2014 lalu,yaitu Jokowi-JK hanya memperoleh 53.15% dan Prabowo-Hatta 46,85%. Jokowi hanya menang tipis sekitar 6.3% saja. Di samping itu, yang menjadi potensi masalah adalah Politisasi Agama, Ujaran Kebencian dan Saling Hujat ini seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta thn 2017 lalu akan terjadi juga, terutama di Pilkada Sumatera Utara dan Jawa Barat. Siapkah kita semua mengahadapinya? Lagi-lagi Sang Waktulah yang akan menjawabnya.

Generasi Milenial Minim Empati

Di kondisi kekinian bangsa kita saat ini telah lahir yang disebut sebagai Generasi Milenial, atau dikenal dengan sebutan Generasi Y dan Z. Dalam konteks Pemilu dan Pilkada mereka ini termasuk kategori yang disebut sebagai pemilih pemula dan pemilih kaum muda. Mereka lahir antara tahun 80-an, 90-an dan 2000-an, dimana jumlah Pemilih sampai umur 39 tahun pada Pemilu 2019 nanti diperkirakan mencapai sekitar 50% lebih dari DPT, atau kira-kira hampir 100 juta Pemilih. Namun ada persoalan mendasar disini. Selain karena Budaya Membaca (Skill of Literacy) bangsa kita yang terus memburuk (peringkat 60 dari 61 negara, Riset UNESCO tahun 2016 “The World’s Most Literated Nations”), juga dalam 10 tahun terakhir ini terjadi perkembangan yang luar biasa dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Media sosial (medsos) telah amat mempengaruhi kita semua dalam berperasaan, pola berpikir, bertingkah laku serta cara bekerja. “Bangsa dengan budaya membaca yang rendah akan menerima dampak negatif yang besar. Semakin rendah budaya membaca, semakin besar dampak negatif yang diterima oleh masyarakat bangsa dan negara tersebut.“

Era Pasca Kebenaran (Post Truth Era)

Dengan mengacu pada kenyataan masyarakat kita yang memliki tingkat minat baca literasi  yang rendah serta rendahnya kepekaan sikap kritis, tidak sedikit kaum terididik yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sekalipun tidak mampu (tidak kritis) mengidentifikasi (membedakan) informasi yang faktual dan akurat. Tidak sedikit dari mereka yang mengambil keputusan atas dasar informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pada gilirannya mempengaruhi terhadap kesadaran nilai-nilai baik dan buruk. Padahal nilai baik dan buruk di suatu tempat tidak selalu sama dengan tempat lain yang berbeda. Peristiwa-peristiwa politik mengejutkan dan sebelumnya sukar dipercaya dapat terjadi oleh banyak analis dikaitkan dengan meluasnya rujukan masyakarat pada keyakinan emosional dan berita-berita yang tidak dilandasi fakta.  Dengan fakta jutaan orang dapat bergerak oleh informasi yang tidak didukung oleh fakta (kebenaran) maka pertanyaan mengapa dan bagaimana orang banyak lebih tergiring pada pilihan kebenaran yang berbasis keyakinan emosional ke timbang fakta merupakan hal penting untuk dicermati. (rel)

Kedaulatan Rakyat di Tengah Fenomena Demokrasi Brutal alias Tuna Adab

Diskusi Kebangsaan: “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada 2018 serta Pemilu 2019”, Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018 (ist)

Jakarta, BatakToday

Gerakan Daulat Desa (GDD) bekerjasama dengan Komunitas Masyarakat IT (KomIT) dan Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3) menggelar diskusi solutif dalam bentuk diskusi panel, dengan tema “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 171 Daerah 2018 serta Pemilu (Pileg dan Pilpres) Serentak 2019” dan sub tema yang dikaitkan dengan semangat kedaulatan rakyat, yakni “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”, di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018.

Dengan memilih momentum Hari Pendidikan Nasional tanggal 02 Mei yang lalu dan Hari Kebangkitan Nasional yang akan diperingati 20 Mei nanti, panitia menghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai pembicara dan penanggap, serta dihadiri oleh sejumlah aktivis, para penggiat informatika, tokoh-tokoh daerah, dan masyarakat umum.

Disebutkan, bahwa diskusi ini secara khusus untuk menyikapi fakta- fakta yang berkembang menjadi fenomena berdemokrasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Fenomena yang berkembang saat ini dalam penilaian panitia bersama adalah praktek “Demokrasi Brutal alias Tuna Adab.”

Beberapa indikator yang cukup signifikan terhadap fenomena ini adalah prediksi besarnya jumlah golput dalam pilkada serentak 2018, merebaknya politik uang, berkembangnya hoax dan ujaran kebencian, teror dan premanisme pilkada, serta potensi dominasi generasi milenial sebagai pemilih dengan persentase terbesar pada Pileg dan Pilpres 2019.

GDD sendiri berkeyakinan bahwa “daulat rakyat” bisa diwujudkan jika 74.910 desa di Nusantara dapat berdaulat.

“Dalam perjalanan ini pula, tidak asing bagi kita, bahwa letupan-letupan tahun politik 2018 dan 2019, semakin hari semakin menjadi-jadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin terasa, ketika para calon kepala daerah di 171 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia sedang dalam proses penyelenggaraannya,” sebut GDD dalam relis yang diterima BatakToday.

Hal di atas mendorong GDD untuk melakukan perjalanan menemui para tokoh bangsa sebagai bentuk konsolidasi terkait kondisi bangsa. Pertemuan demi pertemuan digelar, khususnya bersama tiga tokoh yang disebut sebagai tokoh berpengaruh bangsa ini, yakni KH. Salahuddin Wahid (tokoh NU), Buya Syafi’i Ma’arif (tokoh Muhammadiyah), dan Prof. Mahfud MD (tokoh KAHMI), yang selanjutnya hadir dalam diskusi ini.

Dalam diskusi ini disimpulkan, bahwa idealnya demokrasi bangsa Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang bersifat adi luhung, yang berasal dari adat istiadat yang tersebar di seluruh desa di pelosok Nusantara, yang kemudian terbungkus indah dan rapi dalam sila-sila Pancasila. Namun faktanya, fenomena  di atas cenderung mendorong berkembang biaknya potensi kekacauan praktek demokrasi bangsa Indonesia.

Dalam diskusi ini diurai satu persatu isu-isu kekinian, diantaranya tentang golput, politik uang, teror, hoax, dan ujaran kebencian, generasi milenial minim empati, dan era pasca kebenaran (post truth era).

Baca juga: Catatan dari Diskusi Kebangsaan “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak…

Juga diungkap, kurangnya rujukan masyarakat pada fakta adalah praktik sosial yang punya kaitan struktural dengan ketidakpercayaan pada media sebelum era media sosial saat ini, yang juga telah dikuasai oleh kapitalis dan oligarki yang tak kurang mempermainkan fakta.

Kurangnya acuan pada fakta dalam mengambil pilihan politik juga adalah penanda praktik sosial masyarakat yang nyaris sepenuhnya juga asing dari teori tentang visi masyarakat yang progresif dan ilmiah – karena terus dilarang dan dipinggirkan. Praktik sosial di tingkat massa yang asing dari teori mengarahkan mereka pada rujukan memahami realitas pada jenis-jenis kebenaran yang tidak membutuhkan fakta dan pembuktian ilmiah.

Aneka ragam penjelasan “cocokologi” yang terus berevolusi bahkan di era teknologi informasi. Misal, yang marak kita lihat adalah otak-atik-gathuk presentasi angka-angka seperti 411 dan 212 yang disebarkan lewat meme, atau aneka analogi yang tidak mementingkan konteks dan logika. Lebih jauh lagi adalah ketika hal kebenaran atau kebaikan ditentukan hanya oleh dicintai/disukai atau sebaliknya, salah adalah karena dibenci.

Keseluruhan fakta seperti diuraikan di atas adalah keniscayaan yang wajib disikapi secara serius dan terorganisir. Berkembangnya politik post-truth juga tidak bisa dilepaskan dari kegagalan institusi  atau  organisasi politik dalam meyakinkan publik tentang permasalahan- permasalahan tertentu yang tengah menjadi isu-isu besar dalam masyarakat.

Hidup bersama dalam rumah Indonesia yang mengalami fenomena “demokrasi brutal” atau demokrasi “tuna adab” (meminjam istilah Buya Syafi’i Ma’arif) diuraikan, pada gilirannya menjadi ancaman terhadap bangunan kebangsaan kita. Dan, disinilah peran penting negara melalui para wakil rakyat sesungguhnya dibutuhkan.

Politik “post truth era” yang hadir berlatar kehidupan berbangsa di era globalisasi yang sarat informasi multi nilai melalui penggunaan internet niscaya akan merusak sendi-sendi hidup bersama dalam bangunan kebangsaan kita jika tidak dilengkapi (didasari) oleh perangkat moral atau kebajikan tertentu yang sesuai dengan tujuan dan falsafah negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945.

“Oleh sebab itulah, pada hari ini kami hadir bersama mereka-meraka yang tergolong para tauladan dan sekaligus “Panglima Moral Bangsa” seperti Gus Solah, Buya Syafii Ma’arif, HS Dhillon, Mafhud MD, Muldoko, dan tokoh lain serta para aktivis, dan perwakilan daerah serta perwakilan organisasi kemasyarakatan lain yang diharapkan bersama teman-teman media dapat mendukung terciptanya kondisi penyelenggaraan pesta demokrasi yang lebih beradab dan dapat menggembirakan bagi rakyat semesta. Pada gilirannya acara ini diharapkan dapat menjadi “Toa Raksasa Nusantara,” menjadi gong kebajikan untuk Nusantara seluas-luasnya,” sebut panitia diskusi.

Bagi GDD, JM3, dan KomIT, kegiatan ini menjadi momentum awal gerakan menjaga bangunan kebangsaan kita berbasis adat istiadat dari seluruh desa-desa di nusantara yang dibungkus dengan keimanan dan ketakwaan (imtak) sebagai garda moral sesuai perkembangan zaman yang terbingkai oleh kemajuan media teknologi informasi dan komunikasi. Ini terselenggara di bulan Mei, mengingat kita kembali, bahwa di bulan ini (20 Mei), kebangkitan nasional bukanlah sekedar seremoni dan basa-basi, melainkan kebangkitan dalam arti sebenar. Kebangkitan penuh solusi atas evaluasi terhadap kondisi terkini demokrasi dan pembangunan mentalitas bangsa.

Acara ini, sedemikian rupa, dijadikan sebagai “induk momentum awal” yang akan diikuti oleh turunan kegiatan yang lebih kongkrit secara bertahap dan terpadu ke seluruh pelosok nusantara melalui elemen-elemen atau jejaring GDD, JM3, maupun KomIT. Harapan dari terselenggaranya kegiatan-kegiatan itu nantinya, agar para penyelenggara dan pemegang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dapat segera memberi dukungan positif atas muatan makna/tujuan yang diinginkan dari ketiga unsur lembaga  penyelenggara acara ini.

Dalam relisnya juga disebutkan, bahwa adalah kewajiban bersama untuk menuntut negara agar dapat menghadirkan demokrasi yang menggembirakan rakyat, karena sesungguhnya gudang gagasan itu sendiri ada pada diri rakyat Indonesia. Dalam praktek keseharian, ketika negara hadir dengan mengedepankan suara rakyat, maka bangsa kita sedang mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. (rel/ajvg)

Diskusi Kebangsaan: “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”

Jakarta, BatakToday

Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2018 ini, Gerakan Daulat Desa (GDD) bekerjasama dengan Komunitas Masyarakat Informatika Indonesia (KomiT) dan Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3), akan menyelenggarakan Diskusi Kebangsaan dengan tema “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”, pada hari Senin, 7 Mei 2018, bertempat di Gedung Joang’45, Jalan Menteng Raya No. 31, Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

Seperti dilansir dari laman daulatdesa.com, Charles Siahaan SH dari Gerakan Daulat Desa (GDD) menyebutkan, selain untuk menyambut Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional, diskusi ini juga sehubungan dengan tahun 2018 sebagai tahun politik dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak, serta dengan adanya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden di tahun 2019 yang akan datang, maka GDD, KomiT dan JM3 bersepakat menggulirkan Diskusi Panel yang solutif ini.

“Dengan spirit Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional, kita memandang perlu satu acara yang memberikan solusi bagi bangsa ini, bahwa kedaulatan rakyat adalah inti dari apinya demokrasi, maka di titik itu jugalah bangkit atau tidaknya martabat bangsa,” jelas Charles kepada daulatdesa.com.

Disebutkan juga, pembicara yang akan hadir dalam diskusi ini diantaranya KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah, Buya Syafi’i Ma’arif, Mahfud MD, Yudi Latif, dan Romahurmuzy.

Para panelis diantaranya adalah Irjen Pol. (Purn) Bibit Samad Rianto, Victor Edison Simanjuntak, Roostien Ilyas, Eva Sundari, dan yang lainnya. Acara ini juga akan dihadiri oleh Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPU RI dan Ketua Bawaslu RI.

Untuk Informasi dan Registrasi, hubungi Adi 0823-1411-7373, dan Yulius 0813-9774-9447.

Sumber: daulatdesa.com

Editor: Arif JV Girsang

Berdalih Butuh Konsultasi Internal, PT TPL Tunda Kesepakatan Penghentian Konflik dengan Masyarakat Adat

Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 08/06/2017 (dokumentasi bataktoday)

Medan, BatakToday

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan memfasilitasi perundingan antara 5 komunitas masyarakat adat dengan PT. Toba Pulp Lestari (PT TPL) di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/5). Sebagaimana dijelaskan oleh Irmansyah Rachman, Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK, pertemuan ini dalam rangka percepatan realisasi prioritas pemerintahan pusat tentang penyelesaian konflik kehutanan dan pengembalian hak-masyarakat adat atas wilayah adatnya yang berada di kawasan hutan.

Pertemuan dipimpin oleh Irmansyah Rachman selaku Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dari unsur masyarakat adat turut hadir 15 perwakilan pimpinan adat dari komunitas masyarakat adat Naga Hulambu dari Kabupaten Simalungun, masyarakat adat Ama Raja Medang Simamora dari Humbang Hasundutan, masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria dari Kabupaten Humbang Hasundutan , masyarakat adat Oppu Bolus Simamora dari Kabupaten Tapanuli Utara dan masyarakat adat Onan Harbangan dari Kabupaten Tapanuli Utara. Selain itu turut hadir organisasi pendamping yakni Delima Silalahi yang merupakan Direktur KSPPM dan Manambus Pasaribu Sekretaris Eksekutif BAKUMSU. Sementara itu, dari majemen PT. TPL yang hadir antara lain Mulia Nauli. Adapun unsur pemerintah yakni hadir Sondang Purba, mewakili Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Minrod Sigalingging mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Humbang Hasundutan Oswald Damanik mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Simalungun, Viktor Siagian mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Utara, M. Jandi Pinem mewakili Kepala BPHP Wilayah II Medan.

Perwakilan Masyarakat Adat dalam pertemuan ini dalam rangka percepatan realisasi prioritas pemerintahan pusat tentang penyelesaian konflik kehutanan dan pengembalian hak masyarakat adat, Medan 03/05/2018 (Foto: fb/Delima Silalahi)
Perwakilan Masyarakat Adat dalam pertemuan untuk percepatan realisasi penyelesaian konflik kehutanan dan pengembalian hak masyarakat adat, Medan 03/05/2018 (Foto: fb/Delima Silalahi)

Masyarakat adat sangat menyayangkan sikap pihak manejemen PT TPL yang menolak untuk menandatangani dokumen perjanjian hasil rumusan secara musyawarah dalam forum tersebut. Adapun alasan keberatan perusahaan tersebut antara lain terkait ketentuan pelarangan penanaman eukaliptus kembali di atas lahan objek konflik selama belum ada keputusan penetapan hutan adat sebagaimana disebutkan dalam Bab 5 Pasal 5 Ayat 3 tentang penyelesaian penanganan konflik. Dan bentuk penolakan lainnya adalah dengan dalih butuh konsultasi internal tentang hal  tersebut.

Masyarakat Adat dan organisasi pendamping menilai alasan ini menunjukkan kurangnya itikad baik dalam menyelesaikan konflik, yang sebenarnya telah menjadi prioritas pemerintah pusat tersebut.

Sementara itu, persoalan lain yang menjadi sorotan dalam pertemuan tersebut adalah lambatnya realisasi pembuatan peraturan daerah tentang pengakuan masyarakat adat oleh pemerintahan kabupaten. Padahal regulasi tersebut sangat dibutuhkan dalam memastikan pengembalian tanah adat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.

5 komunitas masyarakat adat tersebut merupakan sebagian dari komunitas adat yang selama ini berkonflik dengan PT TPL dan kementerian kehutanan atas areal hutan yang secara sepihak ditetapkan menjadi kawasan hutan negara. Adapun total luasan wilayah adat yang menjadi objek konflik sekitar 6.131 Ha yang melibatkan 5 komunitas adat yakni masyarakat adat tersebut adalah Naga Hulambu seluas 399 ha, masyarakat adat Ama Raja Medang Simamora seluas 148 ha, masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria 1762 ha, masyarakat adat Oppu Bolus Simamora seluas 2602 ha, masyarakat adat Onan Harbangan seluas 1074 ha. (rel)

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Tidak Golput Melalui Peran Bawaslu

Ilustrasi (Foto: fb/Rukka Sombolinggi) "Hari ini dengan kesadaran penuh tanpa intimidasi dan tekanan, pertama kali memilih. Tidak #golput lagi."

Oleh: Zadwin Mangatur Siregar, SH*)

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi. Untuk itu, Indonesia juga membutuhkan adanya budaya politik. Namun, apa itu budaya politik? Sedikit penulis memberikan arti tentang budaya politik; Budaya politik adalah semua hubungan yang berkaitan dengan akal atau pikiran dan yang memiliki hubungan dengan terwujudnya aturan, kewenangan atau kekuasaan.

Selo Sumarjan memberikan pengertian tentang Kebudayaan yang merupakan blue print of behavior yang memberikan pedoman bagaimana warga masyarakat bertindak atau berperilaku dalam upaya mencapai tujuan bersama. Atas dasar kebudayaan, masyarakat membentuk prosedur-prosedur yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Budaya politik sebagai unsur dari kebudayaan merupakan sesuatu yang inheren (hubungan erat) pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern.

Masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya di tuntut untuk sepaham dengan nilai–nilai budaya masyarakat itu sendiri sebab itulah salah satu alasan individu di anggap sebagai bagian dari dalam budaya, oleh sebab itu sikap yang ditentukan masyarakat di dalam kehidupanya merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia yang menjadikan sikap kebebasan untuk masyarakat dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga Politik menjadi bagian dari demokrasi yang memberikan sikap kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan sikapnya yang sesuai dengan konstitusi oleh sebab itu  pesta demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum menjadi salah satu bukti dari terwujudnya demokrasi menjadikan masyarakat untuk memilih langsung pemimpin yang dipilihnya.

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu ) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan suatu negara. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, namun format demokrasi yang ideal baru nampak pada penyelenggaraan pemilu 2014 lalu yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang berjalan relatif dan cukup aman. Namun rasa kepercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin sudah semakin terkikis oleh sikap para pemimpin yang tidak merealisasikan janji-janjinya ketika kampanye sehingga dalam setiap pemilihan umum sikap “Golput” selalu di tunjukan oleh sebagian anggota masyarakat di karenakan masyarakat sudah bosan dengan “ucapan manis” para calon pemimpin.

Meningkatnya Golput di Kota Medan

Ada banyak data terkait Golput di seluruh daerah Indonesia ini, tetapi Penulis mengambil contoh golput di wiliyah Kota Medan, berhubung Kota Medan merupakan Kota Penulis sehingga data yang digunakan dalam tulisan ini dapat untuk di percaya terkait pemilih yang terlibat dalam Golongan Putih, dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Dimana para pencalon terdiri dari dua kandidat sebagai perwakilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu; pasangan nomor urut 1, T Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution, dan pasangan nomor urut 2, Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma.

Rekapitulasi suara yang berdasarkan formulir (C1.KWK) yang ditampilkan di pilkada 2015. kpu.go.id menunjukkan pasangan Eldin-Akhyar unggul sementara dengan perolehan 156.604 suara atau 71,52 persen dari 217.594 suara sah. Sementara pasangan nomor urut 2 Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma baru mendapat 62.152 suara atau 28.48 persen.

Perolehan itu baru dari 42.33 persen suara pada formulir C1. KWK yang telah diupload KPU Medan. C1.KWK yang diunggah masih dari 1.280 di antara 3.024 TPS yang ada di Medan. Selain perolehan kedua pasangan calon, data KPU juga memaparkan tingginya tingkat golput di Medan.

Untuk sementara, jumlah calon pemilih yang menggunakan haknya cuma mencapai 235.447, atau 27,76 persen dari 848.047 warga yang dapat memilih di 1.280 TPS yang telah terekapitulasi. Jumlah itu bakal bertambah mengikuti upload data terbaru, tingginya angka golput juga menjadi hasil quick count atau hitung cepat Indo Barometer. Dalam pres rilisnya, lembaga ini menyebut angka golput mencapai 73,33 persen. Suara sah 19.04 persen, sedangkan suara tidak sah 7,63 persen.

Meningkatnya golput terkait pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan yang tidak menggunakan hak suaranya alias golongan putih (Golput) dinilai karena keinginan pribadi. Ada banyak faktor yang dinilai menyebabkan seseorang tidak memilih ketika pemilu.

Pertama, karena tidak terdaftar atau tidak mendapat kartu pemilih (C1.KWK) atau kartu undangan pemilih belum sampai (C6. KWK). Kedua, orang yang terdaftar dan memiliki kartu undangan pemilih tetapi tidak datang ke TPS karena ada urusan lain yang mendesak atau lebih memilih kerja mencari uang. Atau karena faktor sakit, dan lain sebagainya, ucapnya.
Ketiga, ada orang yang dengan sadar atau dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai partai peserta pemilu, caleg atau pasangan capres yang ada tidak ada yang sesuai dengan pilihan mereka. Keempat, masyarakat yang dengan sadar tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai pemilu tidak ada gunanya. Karena mereka menganggap tidak ada keutungan dan kesejahteraan bagi mereka yang memilih. Kelima, kalau seseorang mengajak atau memengaruhi orang lain agar Golput tergolong pelanggaran hal ini sesuai dengan Pasal 301 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Meskipun sesungguhnya tidak memilih itu merupakan hak juga.

Peran Bawaslu Terkait Golput

  1. Bawaslu selaku penyelenggara dibidang Pengawasan, harus mampu menggerakkan kesadaran masyarakat agar dapat mengunakan hak pilihnya dengan cara mensosialisakan kepada masyarakat betapa pentingnya hak pilih masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang baik dan bijaksana.
  2. Bawaslu selaku penyelenggara dibidang Pengawasan, juga harus menekankan kepada Masyarakat untuk tidak golput agar tidak ada penyimpangan tentang hak suara pemilih yang tidak memilih disalah gunakan oleh Oknum tertentu.
  3. Bawaslu selaku Penyelenggara dibidang Pengawasan, harus mengawasi tahapan-tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara KPU sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu.

Hal ini sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu, Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Pemilu, mengawasi persiapan Penyelenggara Pemilu seperti mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu.

Berikut saran penulis terkait peran Bawaslu dalam hal melakukan kesadaran dalam masyarakat tentang kerugian menjadi golput untuk dapat mempergunakan hak pilihnya dengan tepat adalah sebagai berikut;

Pertama, orang yang golput dapat dikategorikan sebagai kelompok yang pesimis plus apatis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pesimis Pemilu tidak akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik, atau karena apatis terhadap Pemilu, lalu dengan enteng tidak menggunakan hak pilihnya. Sama dengan pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan: “Jika orang baik tidak terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya.”

Kedua, orang yang golput bisa juga dicap sebagai orang yang tidak cinta tanah air. Sebab, Pemilu adalah salah satu instrumen atau tahapan yang harus dilalui dalam sebuah negara demokrasi. Dalam ungkapan yang lebih keras, mungkin dapat disebut sebagai “pengkhianat bangsa”.

Ketiga, bahwa setiap orang yang mengajak dengan sengaja pada hari pemungutan suara yang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, dapat dipidana dengan hukuman 2 (dua) tahun  Penjara, sebagai mana terdapat dalam Pasal 292 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.

Kesimpulan penulis Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu dibidang pengawasan harus mensosialisasikan tentang betapa pentingnya hak suara pemilih dalam penyelenggaran pemilu, untuk terciptanya demokrasi yang sehat, jujur, adil dan bebas.

*) Penulis adalah Pemerhati Politik, berdomisili di Medan, Sumatera Utara

HUT Ke-1 Punguan Manik Raja Luncurkan Buku Sejarah Marga

Foto bersama pengurus Punguan Manik Raja dengan Bupati Sergai, Ir Soekirman, HUT Ke-1 Punguan Manik Raja, Boru, Bere&Ibebere se-Indonesia, Pantai Cermin, Serdang Bedagai 28/4/2018 (ist)

Serdang Bedagai, BatakToday

Acara Syukuran HUT Ke-1 dan Silaturahmi Punguan Manik Raja dohot Boru, Bere dan Ibebere se-Indonesia berlangsung meriah dan sukses di Aula Pantai Wong Rame, Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sabtu (28/4/2018).

Hadir dalam acara itu, Bupati Sergai Ir Soekirman, Ketua Umum DPP Punguan Manik Raja dohot Boruna se-Indonesia Brigjen TNI Deliaman T Manik SIP MSi, Pengurus DPD dan DPD Punguan Manik, keluarga besar Pomparan Op Silau Raja, tokoh agama, tokoh pemuda serta ratusan anggota Punguan Manik Raja dari berbagai wilayah di dalam maupun di luar Sumut.

Mengawali sambutannya, Ketua Umum DPP Punguan Manik Raja dohot Boruna se-Indonesia Deliaman T Manik menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada Korwil Serdang Bedagai, Drs Joni Walker Manik MM maupun panitia yang telah bersedia menyiapkan segala sesuatunya demi suksesnya pelaksanaan acara syukuran dan temu kangen ini.

Kepada seluruh hadirin, ia menuturkan bahwa keturunan Manik Raja dan Silau Raja merupakan satu darah yang tidak bisa dipisahkan.

“Semua kita bersaudara, karena kita masih terikat dalam satu hubungan darah. Semoga, melalui silaturahmi ini kita semakin solid dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan kita,” tutur Deliaman.

Dia juga menyampaikan dilakukannya launching Tugu Manik Raja dan peluncuran Buku Sejarah Manik oleh DPD Punguan Manik Raja se-Indonesia.

“Peluncuran buku dan launching tugu Manik Raja ini untuk menyahuti terbentuknya DPD Punguan Manik Raja se-Indonesia pada April 2017 lalu dan sebagai media bagi seluruh marga Manik untuk lebih menghargai sejarah leluhurnya,” ucap Brigjen Deliaman.

Sementara, Ketua Penyelenggara Drs Joni Walker Manik MM didampingi Ketua DPC Sergai Punguan Manik Raja Drs Jon Lukman Damanik MM dan Sekretaris Sahala Manik SSi menyatakan, bahwa temu kangen itu merupakan suatu pesan moral yang diajarkan para leluhur untuk menebarkan kasih sayang kepada sesama.

“Hendaklah kita saling menopang dikala suka maupun duka, sehingga terciptalah spirit kebersamaan di tubuh Punguan Manik Raja se-Indonesia,” katanya.

HUT Ke-1 Punguan Manik Raja, Boru, Bere&Ibebere se-Indonesia, Pantai Cermin, Serdang Bedagai 28/4/2018 (ist)
HUT Ke-1 Punguan Manik Raja, Boru, Bere&Ibebere se-Indonesia, Pantai Cermin, Serdang Bedagai 28/4/2018 (ist)

Joni Walker Manik juga mengajak seluruh yang hadir untuk bersama-sama bergandeng tangan dalam membesarkan Punguan Manik Raja dengan berlandaskan persatuan dan tanpa membeda-bedakan latar belakang.

“Marga Manik itu tidak terkotak-kotak, tapi harus bersatu padu demi membangun dan mengangkat harkat dan martabat Punguan Manik Raja ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Di acara yang berlangsung dalam suasana akrab itu, Joni Walker berharap ke depannya lahir sosok Manik-manik yang baru yang bisa berkontribusi guna membanggakan Marga Manik, baik di Sumut, Indonesia maupun di dunia.

Joni Walker Manik yang juga Kadisdik Sergai itu pun tak lupa mengucapkan terimakasih kepada seluruh panitia dan undangan yang telah ikut berpartisipasi, sehingga acara syukuran Punguan Manik Raja se-Indonesia bisa berlangsung dengan lancar dan sukses.

Sedangkan, Bupati Soekirman yang ikut hadir pada kesempatan yang sama menilai kegiatan itu sebagai peristiwa budaya yang harus senantiasa dilestarikan.

“Pertemuan ini merupakan gerakan awal dari restorasi budaya dari suku Batak, terlebih bagi keluarga besar Marga Manik se-Indonesia. Mari bersama kita kembangkan dan pelihara budaya seperti ini. Jangan sampai hilang termakan zaman,” pungkas Soekirman seraya menambahkan pihaknya tetap mendukung setiap program-program yang dibuat Punguan Manik Raja yang ada di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Kemudian, secara bergantian acara diteruskan dengan kata-kata sambutan dari setiap perwakilan DPD maupun DPC Punguan Manik Raja dari Sabang hingga Papua.

Sebelum diakhiri, Tugu dan buku Sejarah Marga Manik yang ditulis oleh Drs Rusman Manik MSc Ak juga dilaunchingkan dan diberikan kepada seluruh jajaran DPD dan DPC Punguan Manik Raja se-Indonesia.

Selanjutnya, Joni Walker Manik pun diangkat sebagai Ketua DPD Punguan Manik Raja dohot Boruna Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2018-2021 dari hasil rapat dan pertimbangan DPP Punguan Manik Raja se-Indonesia serta berdasarkan SK Dewan Pengurus Pusat Nomor 10/KEP/DPP/2018 tentang Penetapan DPD Punguan Manik Raja se-Sumut yang dibacakan Ketua Umum DPP Brigjen TNI Deliaman T Manik. (js)

USM-Indonesia Terima Penghargaan Peduli Kebencanaan

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, saat menyerahkan piagam penghargaan Peduli Kebencanaan yang langsung diterima Rektor USM-Indonesia, Dr Ivan Elisabeth Purba M.Kes, Medan 26/04/2018 (ist)
Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi, saat menyerahkan piagam penghargaan Peduli Kebencanaan yang langsung diterima Rektor USM-Indonesia, Dr Ivan Elisabeth Purba M.Kes, Medan 26/04/2018 (ist)

Medan, BatakToday

Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia, menerima penghargaan sebagai kampus peduli terhadap penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara. Penghargaan tersebut diberikan oleh  Gubernur Sumatera Utara bersamaan dengan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) Tahun 2018 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, Kamis, (26/4/2018).

Penyerahan penghargaan dipimpin Gubsu, Dr. Tengku Erry Nuradi, M.Si, bertempat di Lapangan Upacara Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Binjai KM 10,3 No.8, Medan. Selain USM-Indonesia, terdapat 19 penerima penghargaan lainnya yang terdiri dari lembaga, perorangan, perusahaan, institusi kampus, yayasan dan asosiasi wartawan peduli bencana.

“Saya memberikan penghargaan ini kepada lembaga perorangan, perusahaan, kampus dan asosiasi wartawan, yang telah peduli terhadap kebencanaan di Sumut, agar mereka tetap tangguh dan menjadi contoh bagi yang lainnya,” kata Tengku Erry dalam sambutannya.

USM-Indonesia telah aktif berperan sejak Tahun 2013 sampai dengan sekarang dalam penanganan bencana di Sumatera Utara, seperti erupsi Sinabung.

“USM-Indonesia selama ini selalu bergandengan tangan dengan BPBD Provsu untuk penanggulangan bencana di Sumatera Utara, misalnya membantu korban bencana Sinabung dengan mengirimkan tim kesehatan, khususnya untuk klaster kesehatan dan psikososial,” ungkap Rektor USM-Indonesia, Dr. Ivan Elisabeth Purba, M.Kes.

USM-Indonesia telah memiliki Pusat Studi Kebencanaan, yang diketuai Dr. Otniel Ketaren, selaku Dosen Manajemen Bencana di program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat USM-Indonesia. Pusat Studi ini secara rutin menggelar diskusi ilmiah bersama BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) Provsu, dan BPBD Provsu, serta melakukan riset dan kegiatan pengabdian masyarakat. USM-Indonesia telah menandatangani MoU dengan BMKG secara nasional, dan juga dengan BPBD Provsu.

Selanjutnya, USM-Indonesia juga berperan aktif memberi masukan kepada pemerintah dalam tahap rekontruksi dan rehabilitasi (RR), aktif dalam mengikuti dan mensosialisasikan kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya dalam kegiatan pengurangan resiko bencana (PRB).

Lanjut Rektor, USM-Indonesia lagi, pada tahun 2016 dibentuk Mutiara Rescue, sebuah unit  medical response tanggap darurat bencana yang telah masuk jejaring nasional.

“Ini adalah bagian dari kepedulian dan pengabdian kita kepada masyarakat, sebagaimana kewajiban kampus dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, penghargaan ini adalah bentuk pengakuan sekaligus tantangan bagi kami untuk lebih berperan aktif dalam manajemen bencana,” terang Ivan. (rel/Karmel Simatupang)

Kemenristekdikti & USM-Indonesia Selenggarakan Pelatihan Verifikator SINTA 2018

Pelatihan Verifikator SINTA 2018, USM-Indonesia, Medan 24/4/2018 (ist)

Medan, BatakToday

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), bekerjasama dengan Universitas Sari Mutiara (USM) Indonesia selenggarakan pelatihan Verifikator Sinta 2018, bertempat di Hotel Four Points , Jl. Jend Gatot Subroto No. 395, Medan, 24–25 April 2018.

SINTA (Sistem Indeksasi dan Sitasi) adalah sistem yang dapat digunakan oleh penentu kebijakan untuk melakukan evaluasi kinerja dosen dan rujukan bagi dosen serta peneliti untuk melihat jurnal yang direkomendasi oleh Kemenristekdikti.

“Tujuan Pelatihan Verifikator Sinta ini adalah menyamakan persepsi terkait dengan fitur dan fasilitasi yang akan diberikan oleh pelatih kepada verifikator, serta memberikan panduan, petunjuk teknis dan pemecahan masalah dalam proses verifikasi data dosen serta lembaga di perguruan tinggi masing-masing,” kata Sjaeful Irwan, Kasubdit Sistem Informasi Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti, saat membuka acara ini.

Sjaeful menyampaikan, kegiatan verifikasi SINTA sebelumnya dilakukan secara terpusat, namun dengan adanya pelatihan ini, akan didelegasikan ke masing-masing perguruan tinggi untuk memudahkan dan mempercepat proses verifikasi.

Tole Sutikno, salah satu fasilitator pelatihan, menambahkan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk pengoptimalan mekanisme pengumpulan data, serta menjamin data yang masuk valid dan sesuai dengan kinerja masing-masing penulis.

Dalam paparannya, Sutikno mengakui, USM-Indonesia salah satu kampus yang dosen-dosennya aktif menulis di beberapa publikasi ilmiah nasional dan internasional.

“Misalnya seperti di Jurnal Internasional Scopus terindex sebanyak 9 artikel, ini cukup baik di Sumut,” katanya.

Pelatihan ini diikuti 120 orang peserta yang berasal dari semua perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Utara.

Evarina Sembiring, M.Kes, Ketua LPPM, USM-Indonesia, sebagai host, mengharapkan kegiatan ini bermanfaat untuk evaluasi kinerja dosen dan perguruan tinggi secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dosen, sebagai wujud dari penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. (rel/Karmel Simatupang)