Back to School…!!! Reuni Akbar SMP RK Bintang Timur Pematangsiantar, 28 Desember 2017

SMP RK Bintang Timur Pematangsiantar (Sumber Foto: Fb/Laman SMP RK Bintang Timur Pematangsiantar)

Pematangsiantar, BatakToday

Sejalan dengan perkembangan waktu yang terus bergerak maju serta diiringi dengan dinamika perjalanan prestasi yang dicapai oleh SMP RK Bintang Timur Pematang Siantar, kehadiran para lulusan (Alumni) mempunyai peran besar di dalam memberikan image yang baik kepada masyarakat, sebagai insan yang selama 3 (tiga) tahun lamanya ditempa dalam lingkungan dunia pendidikan SMP. Maka dengan didasari atas semangat kebersamaan dan solidaritas antar Alumni semua angkatan, telah dilaksanakan upaya pertemuan pendahuluan guna membentuk suatu wadah komunikasi antar Alumni, berupa Ikatan/ Himpunan dan atau sejenisnya guna menampung aspirasi, semangat kebersamaan sesama Alumni.

Dengan didukung teknologi internet yang berkembang luas melalui jejaring sosial Facebook, Whats Up, dan lainnya, maka para Alumni SMP RK Bintang Timur Pematangsiantar dari berbagai Angkatan berinisiatif melakukan Kegiatan REUNI AKBAR ALUMNI TAHUN 2017. Kegiatan ini nantinya merupakan event Akbar Pertama yang pernah dilaksanakan oleh para Alumni sejak berdirinya SMP RK BINTANG Timur Pematang Siantar tahun 1980, dan juga diharapkan dapat membentuk satu wadah kebersamaan Ikatan Alumni SMP RK Bintang Timur.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka beberapa alumni menghasilkan suatu gagasan untuk menyelenggarakan REUNI AKBAR bagi seluruh Angkatan di bulan Desember 2017 dengan lokasi di sekolah SMP RK Bintang Timur Pematangsiantar.

Reuni Akbar Alumni SMP RK Bintang Timur Pematang Siantar tahun 2017 dimaksudkan sebagai ajang temu kangen diantara para alumni disamping untuk menghasilkan suatu keputusan untuk membentuk wadah/ikatan/himpunan bagi Alumni  mulai dari Angkatan Pertama hingga Angkatan terakhir.

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempersatukan seluruh Alumni SMP RK Bintang Timur Pematangsiantar dalam satu wadah organisasi yang solid sehingga para Alumni dapat memberikan karya nyata bagi kemajuan sesama Alumni maupun bagi Almamater Sekolah SMP RK Bintang Timur yang dicintai bersama.

Waktu dan Tempat

Hari – Tanggal : Kamis – 28 Desember 2017
Waktu : Pukul 10.00 Wib – selesai
Tempat : Halaman Sekolah SMP RK Bintang Timur, Jalan Laguboti No. 4, Pematangsiantar

 Peserta

1. Alumni SMP RK Bintang Timur Pematang Siantar semua Angkatan
2. Guru-guru dan Karyawan SMP RK Bintang Timur Pematang Siantar
3. Undangan

(rel/ajvg)

YPDT Menangkan Gugatan, PTUN Medan Batalkan Izin Usaha PT. Suri Tani Pemuka

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, saat membacakan putusan perkara gugatan Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) untuk pembatalan Izin Usaha Perikanan PT. Suri Tani Pemuka, Kamis 7/12/2017 (ist)

Medan, BatakToday

Dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mengabulkan gugatan Yayasan Pecinta Danau Toba (YPDT) untuk pembatalan Izin Usaha Perikanan PT. Suri Tani Pemuka, yaitu perusahaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang beroperasi di perairan Danau Toba, Kamis(7/12/2017).

Demikian disampaikan Deka Saputra Saragih, Kuasa Hukum Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT) selaku Penggugat, setelah Majelis Hakim PTUN Medan membacakan putusan memenangkan gugatan YPDT untuk Nomor Perkara: 76/G/LH/2017/PTUN-MDN, yang dilangsungkan sejak pukul 12.45 Wib.

Thanks God! YPDT melalui Tim Litigasi memenangkan Perkara No 76”, ungkap Deka Saputra Saragih, S.H., M.H. dan langsung mengabari Tim Litigasi YPDT lainnya.

Amar putusan dalam Perkara 76 ini, intinya, mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
dan menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/1106/IUP/BPPT/2015, Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 26 Oktober 2015, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor : 188.45/503/1106/IUP/BPPT/2015 Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 26 Oktober 2015. Majelis Hakim menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Baca berita terkait: YPDT Laporkan Perusahaan KJA atas Dugaan Pencemaran Danau Toba

Di samping putusan tersebut, Majelis Hakim juga membacakan penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun, Tentang Izin Usaha Perikanan Kepada PT. Suri Tani Pemuka, dengan nomor seperti disebut di atas, tertanggal 26 Oktober 2015, hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap atau penetapan lainnya.

Dalam pembacaan putusan yang dimulai pukul 13.30 Wib, hingga pukul 14.20 Wib, Majelis Hakim juga memenangkan gugatan YPDT melalui putusan untuk Nomor Perkara: 77/G/LH/2017/PTUN-MDN.

“Perkara 77, Puji Tuhan, menang juga”, ungkap Deka Saputra Saragih lagi.

Untuk Perkara 77, Majelis Hakim memutuskan, dengan substansi yang sama dengan Perkara 66, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun Nomor: 188.45/503/1106/IUP/BPPT/2015, Tentang Izin Usaha Perikanan kepada PT. Suri Tani Pemuka, tertanggal 26 Oktober 2015, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK tersebut.

Pokok gugatan dalam perkara 76 dan 77 perihal Gugatan Tata Usaha Negara yg diajukan oleh YPDT kepada PTUN Medan terhadap Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Simalungun selaku Tergugat untuk membatalkan Izin Usaha Perikanan PT. Suri Tani Pemuka.

Putusan dan penetapan dalam perkara Nomor 76 serta putusan dalam perkara Nomor 77 dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim A. Riziki Ardiansyah SH, MH, dan dihadiri oleh Pihak Penggugat (Yayasan Pencinta Danau Toba), diwakili Kuasa Hukum dan Tim Litigasi YPDT, Deka Saputra Saragih, SH, MH, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukum mereka masing-masing.

Sumber: Yayasan Pecinta Danau Toba (jm)

Editor: Arif JV Girsang

WALHI-AMAN-HaRI: “Tolak Kehadiran PT. TPL di Wilayah Adat”

Konperensi Pers Menolak Kehadiran PT TPL di Wilayah Adat, Kantor Walhi Sumut, Jalan Dr Mansyur III, Padang Bulan-Medan, Rabu 6/12/2017 (ist)

Medan, BatakToday

WALHI Sumatera Utara bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak dan Hutan Rakyat Institute (HaRI) menyatakan perlunya desakan terhadap PT. Toba Pulp Lestari (TPL) untuk meng-enclave wilayah adat yang masuk ke dalam konsesi PT. TPL. Hal ini disampaikan dalam konperensi pers yang diselenggarakan di Kantor WALHI Sumut, Jalan Dr. Mansyur III, Padang Bulan-Medan, Rabu (6/12/2017).

PT. TPL, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang produksi pulp (bubur kertas) ini memiliki konsesi seluas 188.000 Ha, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992. Saat ini total wilayah adat yang diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) seluas 25.000 Ha, yang keseluruhannya masuk kedalam konsesi PT. TPL.

Roganda Simanjuntak dari AMAN Tano Batak menyebutkan, dari 11 wilayah adat telah diusulkan kepada pihak kementerian, baru satu wilayah adat yang dikembalikan kepada masyarakat adat, dengan dikeluarkannya wilayah adat Pandumaan-Sipituhuta dari konsesi PT. TPL, pada akhir Desember 2016 lalu.

“Wilayah adat yang diusulkan oleh AMAN Tano Batak berjumlah 11, yang terdiri dari 10 komunitas adat. Wilayah adat yang diusulkan meliputi Tombak Haminjon, Pandumaan–Sipituhuta, Sitakkubak, Huta Aek Napa, Nagahulambu, Matio, Nagasaribu Siharbangan, Pargamanan–Parlilitan, Sionom Hudon Timur, Sionom Hudon Utara, Tungko Ni Solu dan Parlombuan. Sebelas wilayah adat ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat, merupakan sumber mata pencaharian yang didukung dengan melimpahnya sumber daya alam berupa hutan kemenyan dan sumber air yang melimpah bagi perkampungan masyarakat adat. Total luas wilayah adat yang diusulkan 25.000 Ha. Hingga hari ini baru 5.000 Ha, yaitu Pandumaan-Sipituhuta yang sudah dikeluarkan. Masih ada 20.000 Ha lagi yang harus dikeluarkan. Ini merupakan hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan,“ ujar Roganda.

Baca berita: AMAN Tano Batak: “Mau Sukses di Tanah Batak, Presiden Jokowi Cabut…

Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Dana Prima Tarigan menambahkan, perampasan dan tumpang tindihnya konsesi PT. TPL dengan wilayah masyarakat adat menimbulkan konflik tenurial yang berkepanjangan, dan menyebabkan banyaknya masyarakat adat yang dikriminalisasi oleh PT. TPL.

“Tindakan ini tidak bisa kita biarkan, melihat wilayah adat merupakan hak masyarakat adat yang harus diperjuangkan keberadaannya. Disisi lain, upaya mediasi yang dilakukan oleh PT. TPL melalui pihak ketiga sebagai konsultan bukan merupakan solusi yang tepat mengingat hal tersebut memberi kesan bahwa pemerintah dan PT. TPL menjadikan tanah ulayat yang telah dikelola oleh masyarakat secara turun–temurun akan terus dikuasai oleh negara untuk kepentingan korporasi.

Atas dasar itu, WALHI Sumut secara tegas menolak kehadiran PT. TPL di wilayah adat dan mendesak pemerintah untuk meninjau kembali izin keberadaan konsesi PT. TPL.

“Kehadiran PT. TPL di wilayah adat harus ditolak. Kami mendesak pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap izin dan keberadaan konsesi PT. TPL. Ini merupakan solusi untuk menyelamatkan hutan yang tersisa, dan solusi atas wilayah kelola masyarakat adat yang selama ini telah menjadi korban oleh kehadiran PT. TPL,“ tegas Dana Prima.

Baca berita: “Keluarkan Segera Tanah Adat dari Konsesi TPL, Hentikan Intimidasi-Kekerasan&Kriminalisasi terhadap Masyarakat…

Sementara itu, Wina Khairina dari Hutan Rakyat Institute (HaRI) mengecam adanya upaya-upaya pihak PT. TPL untuk menghalangi masyarakat adat dalam pengusulan agar hutan adat di-enclave dari konsesi PT. TPL.

“Jangan ada lagi upaya–upaya dari PT. TPL untuk menghalangi masyarakat adat dalam mendorong usulan Hutan Adat untuk di-enclave dari konsesi PT. TPL. Berdasarkan informasi yang diterima, setelah melakukan ground check ke lapangan, sekitar 8.000 Ha sampai saat ini belum keluar SK pelepasan kembali ke masyarakat adat, karena PT. TPL terus mendorong kemitraan dengan masyarakat sebagai siasat. Kami mengecam sikap dan tindakan pihak PT. TPL yang seperti itu,” sebutnya mengecam cara-cara yang dilakukan PT. TPL.

Wina Khairina juga mengingatkan agar PT. TPL menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM) dalam menghadapi Masyarakat Adat yang ada di sekitar konsesi maupun daerah operasinya.

“Selain itu, di luar dari proses pengusulan yang dilakukan teman–teman dari AMAN Tano Batak, kami mengingatkan PT. TPL agar memberikan ruang dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia bagi masyarakat adat yang ada di sekitarnya, dan benar–benar mengimplementasikannya ke dalam suatu bentuk upaya–upaya yang nyata,“ sebut Wina mengakhiri. (rel/ajvg)

Pemko Siantar Uji Kemampuan Penguasaan Komputer Pejabat Eselon IV

Pemko Siantar selenggarakan Ujian Kemampuan Penguasaan Komputer Pejabat Eselon IV, di Stikom Tunas Bangsa, Jalan Sudirman, Pematangsiantar, Aelasa 5/12/2017 (ist)

Pematangsiantar, BatakToday

Pelaksanaan ujian kemampuan komputer ini bertujuan untuk memotivasi PNS dalam meningkatkan kompetensi, prestasi kerja dan pengabdian kepada negara, sekaligus mengukur kemampuan pejabat eselon IV (Pengawas) bidang teknologi informasi dengan kemampuan dasar penguasaan komputer, pelaksanaan ujian di buka Walikota Pematangsiantar diwakili Plt. Sekda Drs. Resman Panjaitan di Auditorium Stikom Tunas Bangsa, Jalan Jendral Sudirman, Selasa pagi (5/12).

Dalam sambutan Walikota yang dibacakan Resman diantaranya dijelaskan, guna mendorong berbagai kompetisi bisa terpenuhi, maka pemerintah kota melalui Badan Kepegawaian Daerah yang memiliki kewenangan dalam upaya pengembangan kompetensi pegawai salah satunya dengan menyelenggarakan uju kemampuan komputer.

Baca berita terkait: Hefriansyah akan Terapkan Prinsip “The Right Man On The Right Place”

Kemampuan penguasaan komputer adalah salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki seorang pejabat pengawas sebagai pemimpin oprasional kegiatan pada OPD, terutama di era pemerintahan digital saat ini (e-government), percepatan penerapannya membutuhkan SDM aparatur yang berkualitas, profesional dan bertaraf internasional serta menguasai teknologi informasi.

Diharapkan, berbagai upaya dan langkah yang telah dijalankan oleh Badan Kepegawaian Daerah  untuk meningkatkan kemampuan semua aparatur khususnya para pejabat eselon IV di lingkungan pemerintah kota dapat segera di wujudkan, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pematangsiantar yang mantab, maju dan jaya.

Baca juga: Penerapan PP No.18/2016: “Saatnya Menghalau Sapi dari Jalur Cepat”

Kepala Badan Kepegawaian Zainal Siahaan, SE, MM dalam laporan tertulisnya menjelaskan, penilaian dilakukan oleh tim internal Stikom Tunas Bangsa dan hasilnya digunakan untuk menentukan kemampuan peserta, yang dianggap kompeten berhak memperoleh sertifikat.

Penilaian dititikberatkan pada proses (sistematika dan cara kerja), hasil kerja, sikap dan waktu, kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari mulai Selasa dan Rabu, 5 s/d 6 Desember 2017, dengan peserta sebanyak 671 orang pejabat eselon IV, yang dibagi delapan gelombang, dengan menggunakan 3 laboratorium komputer. Sebanyak 316 orang di hari pertama dan 357 orang di hari kedua.

Dalam kegiatan itu tampak hadir Kabag Humas dan Protokoler Gilbert Ambarita, SH, Ketua Yayasan Stikom Tunas Bangsa H Ahmad Riduan Syahputra, Ketua Stikom Dedi Hartama, ST, Mkom. (rel/ajvg)

Segera Tetapkan Ranperda Masyarakat Adat di Sumut dan Taput

Konsolidasi Koalisi Pendukung Masyarakat Adat untuk mendesak percepatan penetapan Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara dan Tapanuli Utara, Sekretariat Hutan Rakyat Institute (HaRI), Jalan Bunga Rinte XVI No. 16, Simpang Selayang, Medan, Selasa 5/12/2017 (ist)

Medan, BatakToday

Pimpinan sejumlah kampung dan Huta di Sumatera Timur dan Tapanuli, bersama koalisi yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Sumatera Utara (AMAN Sumut), AMAN Tano Batak, PB AMAN, Hutan Rakyat Institute (HaRI) dan Walhi Sumut, selama 2 hari, 4-5 Desember 2017, berkumpul dan untuk melakukan konsolidasi dalam rangka mendorong percepatan penetapan dan pengakuan, pemulihan dan pemenuhan hak masyarakat adat di Sumatera Utara, Tobasa dan Tapanuli Utara.

“Upaya Masyarakat Adat dengan lembaga pendukungnya di Sumatera Utara untuk mendorong percepatan penetapan, pengakuan, pemulihan dan pemenuhan hak masyarakat adat ini sudah dimulai sejak tahun 2016 di Tapanuli Utara, Tobasa dan Sumatera Utara. Selama tahun 2017, koalisi menganggap tidak banyak kemajuan yang terjadi terkait pengakuan dan penetapan Ranperda Masyarakat Adat seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 45 yang telah di amandemen,” sebut Wina Khairina dari Hutan Rakyat Institute (HaRI) dalam relis yang diterima Bataktoday, Selasa petang (5/12/2017).

Menurut Roganda Simanjuntak, dari AMAN Tano Batak, di Kabupaten Toba Samosir telah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Masyarakat Adat, namun belum menyentuh pada pokok substansi.

“Ranperda Masyarakat Adat ditetapkan menjadi Perda di Tobasa pada 30 November 2017. Namun substansi Perda ini masih jauh dari harapan masyarakat adat di Tobasa. Keberadaan Lembaga Adat Dalihan Natolu (LADN) yang akan dibentuk oleh pemerintah, justru menghilangkan eksistensi lembaga-lembaga adat yang sudah ada di tingkat huta (desa,-red.) dan masih berjalan hingga kini,” sebutnya tentang Perda yang baru disahkan di Kabupaten Toba Samosir.

Roganda menambahkan lagi, Perda tersebut masih sebatas pengaturan, belum sampai pada penetapan.

“Sangat disayangkan pula, Perda yang disahkan di Tobasa ini hanya berbentuk pengaturan saja tidak dengan penetapan masyarakat adat di Tobasa. Untuk itu, penting agar Perda Masyarakat Adat di Tobasa yang sudah ditetapkan ini, agar ditindaklanjuti oleh Bupati Tobasa dengan mengeluarkan Perbup/SK untuk menetapkan masyarakat adat di Tobasa yang sudah bisa membuktkan dirinya sebagai subyek,” ujar Roganda.

Baca berita terkait: AMAN Tano Batak: “Tindaklanjuti Perda dengan Penetapan dan Pengesahan Masyarakat Adat”

Tentang Ranperda di Kabupaten Tapanuli Utara, Wina Khairina dari HaRI menyebutkan, agar segera dimasukkan ke dalam Prolegda 2018.

“Sedangkan Ranperda Masyarakat Adat di Tapanuli Utara, hingga kini belum masuk ke DPRD Tapanuli Utara. Harapannya hingga akhir Desember 2017, bisa didesak masuk ke dalam Prolegda 2018, agar bisa ditindaklanjuti  proses legislasinya di tahun depan,” harap Wina Khairina.

Sementara itu di tingkat Provinsi Sumatera Utara, Harun Noeh mengatakan bahwa Ranperda yang telah diajukan bulan Nopember lalu, belum mengalami langkah maju.

“Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara, diketok palu di 28 November 2017. Setahun ini tidak banyak progres berarti yang dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Sumut. Kelambanan proses di BPPD menyebabkan konsultasi yang terselenggara belum menyentuh persoalan substansi. Apalagi model yang diusulkan koalisi ini adalah model hybrid, berupa penetapan dan tata cara pengakuan masyarakat adat,” terang Harun Noeh yang dikenal sebagai pemuka di Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI).

Mewakili PB AMAN, Arman Moehammad menyebutkan bahwa Perda Masyarakat Adat dibutuhkan sebagai solusi untuk penyelesaian konflik terkait hutan dan tanah adat yang telah berlangsung lama di berbagai tempat di Sumatera Utara.

“Perda Masyarakat Adat di Sumut akan menjadi salah satu solusi penyelesaian ratusan konflik yang terjadi selama puluhan tahun di Masyarakat Adat, terutama terkait hutan dan tanah adat. Nantinya, Perda Masyarakat Adat sangat penting sebagai salah satu ‘alat’ penyelesaian konflik agraria di Sumatera Utara,” terangnya.

Dalam konsolidasi yang berlangsung di Sekretariat HaRI, Jalan Bunga Rinte XVI No. 16, Simpang Selayang, Medan, Arman menegaskan, penetapan Perda akan memperkuat wewenang dan otoritas daerah dalam mendorong percepatan pembangunan.

“Momentum penetapan Perda ini semangatnya adalah memperkuat wewenang dan otoritas daerah dalam otonomi daerah. Tentunya ini bisa mendorong percepatan pembangunan di daerah, untuk bisa lebih baik. Disamping itu, pengakuan Masyarakat Adat melalui Perda Masyarakat Adat menjadi penting untuk merawat ke-Indonesia-an dan multikulturalisme lebih baik lagi,” tegas Arman Moehammad.

Sedangkan Fhilia Himasari dari Walhi Sumut mengatakan, perlu untuk melakukan desakan kepada DPRD dan Pemerintah masing-masing daerah agar segera menetapkan Ranperda Masyarakat Adat, untuk kemudian ditetapkan sebagai Perda.

“Koalisi ini menganggap penting untuk mendesak DPRD dan Pemerintah, baik di Sumatera Utara maupun di Tapanuli Utara, agar segera menetapkan dua Ranperda ini, bisa ketok palu di tahun 2018 menjadi Perda, sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak bagi Masyarakat Adat Sumatera Utara,” tandasnya. (rel/ajvg)

HUT KORPRI Ke-46, Walikota Siantar: “Laksanakan Sumpah dan Janji PNS Sepenuh Hati”

Walikota Pematangsiantar Hefriansyah Noor, SE, MM dalam apel sekaligus perayaan HUT KORPRI Ke-46, Balai Kota Pematangsiantar, Senin 4/12/2017 (ist)

Pematangsiantar, BatakToday

Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke 46 tahun 2017 dengan inspektur upacara Walikota Hefriansyah, SE, MM dilaksanakan di Halaman Balai Kota pada hari senin pagi (4/12).

Sebelum membaca sambutan tertulis Presiden Joko Widodo dalam rangka HUT Korpri ke 46 yang bertema ”46 Tahun Korpri Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa”, Walikota mengisahkan pertemuannya dengan Presiden RI saat membagi 7000 sertifikan tanah di lapangan H Adamalik beberapa hari yang lalu. Bapak Presiden mengatakan, akan memperhatikan dan mengapresiasi pembangunan dan kemajuan masyarakat di kota Pematangsiantar ini.

Selanjutnya Walikota Hefriansyah, SE, MM mengucapan terima kasih kepada seluruh ASN, TNI dan Polri yang telah bekerjasama dalam menyukseskan kunjungan bapak Presiden tersebut, terangnya.

Walikota juga berharap kepada anggota KORPRI agar selalu kompak dan meningkatkan kualitas dalam berkerja, kemudian menunjukan kedisiplinan etos kerja yang baik dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, sumpah dan janji PNS jangan hanya di ucapkan, tapi laksanakanlah sepenuh hati.

Dalam sambutan tertulis Presiden RI yang dibacakan Walikota mengatakan, bahwa di era persaingan terbuka saat ini, banyak tantangan yang harus dihadapi. lnovasi dan perkembangan teknologi global tidak hanya membawa kemudahan pada kehidupan sehari-hari, tetapi bahkan mampu mengubah lanskap ekonomi, kehidupan sosial politik, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dunia swasta telah menyadari hal tersebut, dan mulai berlari dengan sangat cepat, maka Aparatur Sipil Negara harus mampu mengurangi ketertinggalan dalam memberikan pelayanan kepada publik yang tuntutannya semakin tinggi.

KORPRI juga harus benar-benar memahami peta kompetisi ke depan yang penuh ketidak pastian, tidak ada pilihan lain kecuali menuntaskan program pembangunan nasional melalui inovasi yang berlandaskan pada moralitas publik yang berdasar Pancasila.

“Setiap anggota KORPRI harus terus memperbaiki diri, tinggalkan cara-cara rutin, dan perkuat semangat debirokratisasi, jangan pernah berhenti berinovasi, manfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan terobosan layanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Hefriansyah mengakhiri sambutan Presiden RI Joko Widodo.

Pada kesempatan itu Walikota juga menyerahkan Tabungan Hari Tua, pensiun dan Taperum kepada 14 orang ASN serta asuransi kecelakaan kepada 1 orang ASN di lingkungan pemko Pematangsiantar dari PT Taspen, serta penyerahan hadiah kepada para pemenang perlombaan yang sebelumnya dilaksanakan oleh para pengurus KORPRI Pemko Pematangsiantar.

Usai upacara Hefriansyah, SE. MM melakukan pemotongan nasi tumpeng dan selanjutnya diikuti seluruh pimpinan OPD yang diawali oleh Eselon II dan dilanjutkan menyulangi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pematangsiantar Ny. Syahputri Hefriansyah, dan perwakilan Dharma Wanita Persatuan oleh Ny. Resman Panjaitan. (rel/ajvg)

Lake Toba Film Festival Menjadi Media Edukasi dan Perlawanan

Peserta workshop dalam rangkaian Lake Toba Film Festival 2017 (ist)

Ambarita, BatakToday

Lake Toba Film Festival (LTFF) yang digagas Rumah Karya Indonesia, lahir sebagai media apresiasi baru dan tampil sebagai media penyambung untuk menyampaikan pesan-pesan kaum yang termajinalkan atau terpinggirkan. Tema yang dibawa, bahwa film seharusnya  menjadi media edukasi  dalam mengkampayekan nilai-nilai lokal, mendapat sambutan baik dari Tommy  F. Awuy.

Lebih lanjut dosen Filsafat, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, mengatakan, bahwa film karya anak-anak Indonesia tidak kalah menarik dari film-film buatan Amerika dan Eropa. Hal itu ditandai dengan beberapa film Indonesia yang sudah meraih penghargaan dalam festival film internasional.

Lebih lanjut Onny Kresnawan, film maker Sumatera Utara, menyampaikan dalam materi workshopnya, bahwa perlawanan bukan semata fisik. Namun perlawanan bisa lewat media film dan menyampaikan pesan kepada pengambil kebijakan.

Kegiatan yang dilangsungkan selama tiga hari ini mulai tanggal 01-03 Desember 2017, di Pantai Parmonangan, Ambarita-Simanindo, Kabupaten Samosir, sarat dengan nilai-nilai lokalitas dan perjuangan, baik dalam sisi budaya maupun lingkungan.  Film Ahu Parmalim menjadi salah satu film yang diputar, melalui kerjasama dengan Komunitas Kampung Halaman. Film Ahu Parmalim bercerita bagaimana perjuangan Parmalim, agar agama ini sebagai agama lokal, dapat sejajar dan diakui di Indonesia.

Dr. Daniel Irawan salah satu kritikus film yang hadir dalam tema diskusi ini juga menyampaikan, bahwa Danau Toba penuh cerita dan sangat layak menjadi festival film bergengsi di Indonesia.

Ori Semloko selaku direktur Rumah Karya Indonesia dan sekaligus manajer festival menyatakan, bahwa Lake Toba Film Festival  berhasil mengumpulkan 9 Kategori untuk umum dan 9 film dari kategori pelajar, semuanya tentang lingkungan. Pengumuman pemenang akan disampaikan pada hari ini Sabtu 02 Desember 2017, dimulai pukul 20:00 Wib. (rel/ajvg)

AMAN Tano Batak: “Tindaklanjuti Perda dengan Penetapan dan Pengesahan Masyarakat Adat”

Salah satu kendaraan dengan poster tuntutan Masyarakat Adat Tano Batak, dalam Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)

Balige, BatakToday

Kabar baik datang dari Kabupaten Toba Samosir, dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) yang telah lama ditunggu Masyarakat Adat, yaitu Perda Tanah Ulayat Masyarakat Adat, akhirnya disahkan oleh DPRD dan Bupati Tobasa, Kamis (30/11/2017). Putusan MK No 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat Bukan Hutan Negara, yang merupakan tonggak sejarah baru bagi Masyarakat Adat Nusantara, akhirnya ditegaskan melalui peraturan tingkat daerah di Kabupaten Toba Samosir.

Di Tobasa sendiri sebaran konflik di wilayah adat cukup tinggi. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, paling sedikit ada 10.000 ha wilayah adat yang saat ini sedang berkonflik. Penyebab utama konflik tersebut disebabkan oleh klaim sepihak sebagai hutan negara dan juga hadirnya investor, seperti PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang hadir di wilayah adat tanpa sepengetahuan masyarakat adat sebagai pihak yang seharusnya menguasai hutan tersebut.

Masyarakat Adat Tano Batak berorasi di depan Kantor Bupati Toba Samosir, dalam rangkaian Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)
Masyarakat Adat Tano Batak berorasi di depan Kantor Bupati Toba Samosir, dalam rangkaian Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)

Hal ini menyebabkan masyarakat adat yang tersebar di Tobasa, getol mendesak Pemkab Tobasa untuk segera menerbitkan Perda terkait Hak-Hak Masyarakat Adat. Sejumlah peraturan menegasikan betapa perlunya segera Perda atau SK Bupati untuk pengakuan dan perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, seperti Permendagri No 52 tahun 2014 tentang tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 tahun 2015 Tentang Hutan Hak.

AMAN Tano Batak sendiri mengapresiasi pengesahan Perda tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat oleh DPRD dan Pemkab Tobasa. Perda ini sebagai langkah awal yang cukup maju, mengingat Perda ini masih perlu ditindaklanjuti oleh Bupati seperti pembentukan tim untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat. Di sisi lain Bupati juga harus menerbitkan Peraturan Bupati tentang penetapan Masyarakat Adat yang sudah diidentifikasi.

Peserta Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)
Peserta Pawai Budaya Masyarakat Adat, Balige 8/6/2017 (Foto: Arif JV Girsang)

Sejak awal AMAN Tano Batak sudah mendesak DPRD Tobasa agar Perda ini sifatnya mengatur dan juga menetapkan Masyarakat Adat yang sudah dapat dibuktikan keberadaannya.

Namun AMAN Tano Batak menyebutkan, masih ada hal-hal yang harus segera didiskusikan, mengingat ada beberapa pasal yang sangat penting untuk direvisi, seperti kelembagaan adat, penggunaan dan pemanfaatan hak ulayat.

“Untuk itu, diharapkan sekali ada peluang untuk merevisi beberapa pasal dalam Perda tersebut,” sebut Roganda Simanjuntak, Ketua AMAN Tano Batak mengakhiri relisnya. (rel/ajvg)

Rumah Keluarga Mie Panjang Siantar Terbakar

Kebakaran di Jalan Cipto, Pematangsiantar, Rabu malam 29/11/2-17 (Foto: Arif JV Girsang)

Pematangsiantar, BatakToday

Si jago merah sempat menjilat 2 pintu rumah berlantai empat di kawasan pertokoan dan pemukiman padat, Jalan Cipto antara simpang Jalan Surabaya dan Jalan Bandung, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Siantar Barat, Pematangsiantar, malam ini, Rabu (29/11/2017) sekitar pukul 21.00 Wib.

Belum diketahui dengan pasti penyebab kebakaran tersebut. Amatan BatakToday di lokasi, regu pemadam kebakaran dengan 4 unit mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Pemko Siantar dan PT STTC turun untuk memadamkan si jago merah.

Personil Pemadam Kebakaran Kota Siantar sedang berupaya menjinakkan si jago merah (Foto: Arif JV Girsang)
Personil Pemadam Kebakaran Kota Siantar sedang berupaya menjinakkan si jago merah (Foto: Arif JV Girsang)

Kebakaran ini sempat membuat beberapa ruas jalan di sekitar lokasi mengalami kemacetan. Pihak kepolisian dari Polres Siantar dan Polsek Siantar Barat, beserta Satpol PP dibuat sibuk, untuk mengatur lalu lintas di pusat kota. Di sela=sela keramaian akibat banyaknya anggota masyarakat yang datang menyaksikan kebakaran ini, petugas meminta pemilik mobil yang parkir di dekat lokasi untuk memindahkan kendaraannya ke tempat aman.

Mobil pemadam kebakaran mengambil posisi untuk memadamkan api dari Jalan Cipto, Pematangsiantar (Foto: Arif JV Girsang)
Mobil pemadam kebakaran mengambil posisi untuk memadamkan api, Jalan Cipto, Pematangsiantar (Foto: Arif JV Girsang)

Regu pemadam kebakaran sedikit mengalami kesulitan karena bangunan yang terbakar berada di gang sempit.

Sementara pemilik bangunan yang berdekatan sempat dicemaskan api yang dapat menjalar ke bangunannya. Mereka berupaya membantu dengan menyiramkan air dari lantai 4 rumahnya ke bangunan yang sedang terbakar.

J Sinaga, salah satu warga ‘senior’ yang cukup mengenal kawasan itu, menyebutkan, salah satu rumah yang terbakar adalah milik keluarga Alung keturunan penjual mie yang dikenal dengan sebutan ‘mie Panjang’ Cipto, Siantar.

Ketika berita ini diturunkan, api telah berhasil dikendalikan oleh regu pemadam kebakaran.

“Sudah berhasil dipadamkan lae, sekitar pukul 21.45 tadi. Sudah aman!” sebut Sinaga yang dihubungi BatakToday via telepon. (ajvg)

Lake Toba Film Festival 2017: Edukasi dan Perlawanan Terhadap Perusakan Lingkungan

Lake Toba Film Festival 2017 (ist)

Medan, BatakToday

Menjelang tahun berakhir, Rumah Karya Indonesia menyelenggarakan Lake Toba Film Festival di Pantai Parmonangan, Kecamatan  Simanindo, Kabupaten Samosir, 01-03 Desember 2017. Festival ini akan menjadi spirit baru dalam kehidupan perfilman Sumatera Utara.

“Banyak komunitas film di Sumatera Utara, tapi masih minim festival.   Lake Toba Film Festival merupakan spirit baru bagi perfilman Sumatera Utara,” demikian diungkapkan Ori Semloko, Direktur Rumah Karya Indonesia yang sekaligus menjadi Manajer untuk festival ini.

Salah satu kegiatan dalam Festival Film Pelajar Sumatera Utara, RKI 2015 (ist)
Salah satu kegiatan dalam Festival Film Pelajar Sumatera Utara, RKI 2015 (ist)

Lake Toba Film Festival lahir dari proses panjang dalam perjalanan Rumah Karya Indonesia (RKI). Bukan tahun 2017 ini saja RKI menyelenggarakan kegiatan terkait perfilman, tahun 2015 lalu RKI telah menggelar Festival Film Pelajar Sumatera Utara, yang melibatkan sejumlah sekolah di Sumatera Utara. Dan pada tahun 2016, RKI juga menyelenggarakan festival film dengan tema prularisme dengan melibatkan sekolah-sekolah tinggi keagamaan di Sumatera Utara.

Lebih lanjut lagi Ori Semloko mengatakan, antusiasme generasi muda harus disambut dengan menyediakan media berupa festival, demi perkembangan perfilman di Sumatera Utara.

“Melihat antusias para generasi muda terkait film, diperlukan sebuah gawean festival bergengsi di Sumatera Utara, seperti Lake Toba Film Festival ini. Secara historis Sumatera Utara punya peranan penting dalam perkembangan perfilman di Indonesia. Hal itu harus diingat dan perlu dikembangkan lagi, sebagai salah satu upaya generasi muda dalam mengisi kemerdekaan,” terang Ori lebih jauh.

Konsep perkemahan 1000 tenda dalam Lake Toba Film Festival 2017 (ist)
Konsep perkemahan 1000 tenda dalam Lake Toba Film Festival 2017 (ist)

Untuk menarik antusias pengunjung pada Lake Toba Film Festival, yang mengusung tema “Seni, Budaya dan Lingkungan”, RKI sebagai penyelenggara akan memadukan kegiatan ini dengan panggung budaya dan perkemahan 1000 tenda.

“Di samping penganugerahan penghargaan bidang perfilman, kegiatan ini juga diisi dengan Nonton Bareng (Nobar), diskusi dengan tema “Film Sebagai Ruang Ekspresi, Film Berdaya Guna dalam peningkatan Ekonomi”, dan “Film Sebagai Media Perlawanan”. Hingga saat ini, Panitia Lake Toba Film Festival telah menerima Kategori Film Umum sebanyak 10 judul, Kategori Pelajar 10 judul. Film yang yang akan diputar pada festival ini beberapa diantaranya berasal dari Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, Jogyakarta dan Sumatera Utara sendiri. Dipadukan dengan kemah film dengan konsep 1000 tenda dan sekaligus panggung budaya, membuat kegiatan ini akan semakin menarik. Pantai Lumban Parmonangan dijadikan lokasi festival, juga  bukan tanpa tujuan, yaitu sebagai upaya untuk mendukung promosi wisata Danau Toba ke dunia internasional,” tutur Ori panjang lebar.

Ori Semloko, Direktur Rumah Karya Indonesia, merangkap Manajer Festival (ist)
Ori Semloko, Direktur Rumah Karya Indonesia, merangkap Manajer Festival (ist)

“Dengan hadirnya Lake Toba Film Festival, diharapkan akan membawa hal besar untuk perfilman Sumatera Utara, dengan tetap mempertahankan aspek edukasi melalui film, serta sebagai media perlawanan terhadap perusakan lingkungan,” pungkas alumni Sekolah Perfilman Jogyakarta ini. (rel/ajvg)